Tinggalkan bantaran rel demi hunian baru, warga Senen berharap bisa menetap

JAKARTA: Selama bertahun-tahun, warga yang hidup di bantaran rel Tanah Abang harus menyesuaikan keseharian mereka dengan kereta api yang melintas.

Misalnya, perbincangan harus berhenti sesaat karena suara gemuruh kereta menembus dinding rumah mereka, yang terletak hanya sekitar 5 meter dari rel. Di jam sibuk, kereta bisa melintas setiap 5 hingga 10 menit sekali.

Begitu terdengar deru dari kejauhan, anak-anak yang sedang bermain dekat rel tahu itu saatnya mereka harus menyingkir karena kereta akan melintas.

Beberapa warga penghuni bantaran rel kereta yang berbincang dengan CNA mengatakan sudah terbiasa dengan suara bising dan bahaya yang mengintai.

Tuti Lestari, penjual minuman yang telah tinggal di tempat itu sejak lahir, mengaku tidak merasa keberatan dengan kondisinya.

Tapi perempuan 47 tahun itu mengatakan kecelakaan memang sering terjadi, kebanyakan yang menjadi korban adalah mereka yang tidak hafal dengan daerah itu dan jadwal kereta.

"Memang suka ada kecelakaan. Kalau orang yang tidak tahu jalan dan menyeberang rel," kata Tuti.

Dia mengatakan, setidaknya ada satu kecelakaan setiap tahunnya yang menewaskan penyeberang rel.

Permasalahan yang dihadapi warga di bantaran rel menjadi perhatian nasional setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi permukiman pinggir rel kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Maret lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mendengarkan aspirasi dan permintaan warga untuk menyediakan permukiman yang layak bagi mereka.

“Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari Pusat Kota Jakarta. Mendengar aspirasi masyarakat di sana,” kata Prabowo.

"Insyaallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat.”

Sehari setelahnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan Prabowo telah menginstruksikan KAI untuk menginventarisasi permukiman di sepanjang rel.

“Dimulai dari kawasan Pasar Senen dan diperluas ke seluruh jalur yang dikelola KAI dengan kondisi serupa sebagai dasar penataan yang terarah,” kata Bobby.

Pemerintah memperkirakan ada ribuan warga yang tinggal di bantaran rel, meski belum ada angka resmi. Kereta merupakan salah satu moda transportasi utama di Jawa, pulau terpadat di Indonesia, serta di sejumlah wilayah Sumatra dan Sulawesi.

Hingga akhir Juni, puluhan keluarga dari Pasar Senen mulai pindah ke permukiman baru yang dibangun pemerintah di dekat lokasi, sementara kawasan pinggir rel yang sebelumnya mereka tempati telah dibersihkan, kata Manajer Operasional KAI Jakarta Franoto Wibowo.

HUNIAN BARU DAN PROGRAM RELOKASI

Program relokasi, yang sejauh ini baru tersedia di kawasan Pasar Senen, bertujuan meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup warga, kata juru bicara Gubernur Jakarta Chico Hakim.

Menurutnya, ada rencana untuk menyertakan warga bantaran rel lainnya di masa mendatang. Ia menambahkan, program ini menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.

“Hunian baru bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari penataan kota yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam tahap pertama relokasi di Senen, pemerintah menyediakan 324 unit rumah tapak di Hunian Senen, yang berdiri di atas lahan seluas 1,61 ha di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Lokasinya sekitar 2,5 km dari permukiman asal warga di pinggir rel.

Setiap unit pengganti dilengkapi dua tempat tidur single, lemari pakaian dan kipas angin. Masing-masing unit berukuran 16 meter persegi dan memenuhi kriteria rumah layak huni.

Pakar properti lingkungan Syarifah Syaukat dari konsultan properti Knight Frank mengatakan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, rumah atau hunian layak huni didefinisikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi persyaratan minimum luas bangunan, keselamatan bangunan, serta kesehatan dan keselamatan penghuninya.

Kriterianya antara lain ketahanan dan keamanan bangunan dengan material yang memenuhi standar, luas hunian minimal 7,2 meter persegi per orang, akses air minum dan sanitasi layak, serta pencahayaan dan ventilasi yang memadai.

Chico mengatakan, warga yang direlokasi dibebaskan dari biaya sewa, listrik dan air selama enam bulan pertama untuk membantu mereka beradaptasi. Setelah itu, ketentuan tersebut akan dievaluasi.

Program utama didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan badan usaha milik negara (BUMN), sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pembangunan infrastruktur terkait.

Hingga pertengahan Juli, kawasan pinggir rel di Pasar Senen telah dibersihkan dan seluruh 69 keluarga dari kawasan tersebut telah pindah ke Hunian Senen, kata Chico kepada CNA.

Masih ada lebih dari 250 unit yang tersedia di hunian baru tersebut dan akan digunakan untuk program relokasi lainnya dalam waktu dekat, tambahnya.

Chico mengatakan warga Pasar Senen yang telah pindah menerima tawaran hunian baru dari pemerintah secara sukarela. Ia menambahkan, program relokasi akan berlanjut hingga 2027 bagi warga yang tinggal di pinggir rel kereta lainnya.

KONDISI SAAT INI

Saat CNA mengunjungi Hunian Senen pada pertengahan Juli, para penghuninya mengaku senang dengan rumah baru mereka.

Kompleks hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk toilet dan kamar mandi umum, musala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak dan area parkir.

Suasananya jauh berbeda dari permukiman lama di pinggir rel, tempat mereka tinggal berdesakan dan harus membayar untuk mendapatkan air.

Di tempat lama, hanya sedikit warga yang memiliki akses air mengalir. Warga harus membeli air dengan harga sekitar Rp2.000 untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci atau mandi.

Yang lebih penting, di hunian baru ini anak-anak bisa bermain dan berlarian dengan bebas, tidak lagi diintai bahaya kereta yang melintas.

Ibu rumah tangga Finalisa, mengaku lebih merasa aman dan tenang di hunian baru ini.

“Nyaman semuanya. Nyaman tidurnya, nggak berisik kaya di pinggir rel,” kata perempuan berusia 38 tahun itu.

“Di sini lebih enak karena kami nggak waswas. Kami punya anak kecil, dan waktu tinggal dekat rel, kalau (anak-anak) mau beli sesuatu, mereka harus turun dan menyeberangi rel.”

Namun, ia mengatakan keterjangkauan biaya masih menjadi kekhawatiran dalam jangka panjang. Suaminya hanya pekerja serabutan, tapi harus menghidupi keluarga mereka yang beranggotakan lima orang.

Finalisa mengatakan akan tetap tinggal di Hunian Senen jika mampu membayar sewanya setelah pembebasan biaya sewa dan utilitas selama enam bulan pertama berakhir. Warga belum diberi tahu berapa biaya sewa yang harus mereka bayar setelah masa enam bulan tersebut.

Menurutnya, sewa di bawah Rp500.000 per bulan mungkin masih terjangkau, tetapi jika lebih dari itu akan sulit ditanggung keluarganya.

“Kalau mampu, kami akan tetap tinggal di sini. Kalau tidak mampu, mau bagaimana lagi?” katanya. “Penghasilan kami tidak menentu.”

Warga lainnya, Samsudin, 32, yang bekerja sebagai pengamen menghadapi kondisi serupa.

Pada hari yang ramai, dia bisa memperoleh sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000, meski seringkali penghasilannya kurang dari itu.

“Di sini nyaman. Nggak berisik,” kata Samsudin, yang juga menghidupi lima orang anggota keluarganya.

“Kalau tidur di pinggir rel berisik suara kereta. Kalau anak-anak bermain, kami semua khawatir.”

Namun, ia mencemaskan apa yang akan terjadi setelah enam bulan pertama ketika pembebasan biaya hunian berakhir.

Ia mendengar bahwa hunian itu mungkin hanya sementara dan khawatir warga nantinya dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari sekolah dan tempat kerja jika tidak mampu membayar sewa.

TIDAK SEMUA INGIN PINDAH

Meski kondisi tempat tinggal membaik, tidak semua orang menganggap relokasi sebagai solusi yang tepat.

Warga di bantaran rel Senen memang telah menerima program relokasi pemerintah, namun sebagian warga di lokasi lain mengaku tidak akan mengikuti program tersebut jika ditawari.

Di Tanah Abang, ibu rumah tangga Susi Nuraini, 49, mengatakan belum siap pindah karena suami dan anak-anaknya bekerja di sekitar sana, sementara relokasi berarti harus beradaptasi dengan lokasi baru yang belum pasti.

“Kalau pindah, kami belum tahu lokasinya di mana. Kami takut harus beradaptasi,” kata Susi.

“Di sini juga bebas banjir, tidak seperti daerah lain di Jakarta.”

Sementara itu, Achmad Chafidin, 45, mengatakan tinggal di samping rel kereta api memang berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain karena istrinya sudah tinggal di sana sejak lahir. Selain itu, ia harus merawat mertuanya yang sudah lanjut usia.

“Tentu saja tinggal di sini tidak nyaman,” katanya kepada CNA.

“Tapi karena warga di sini sudah terbiasa, kami lebih berhati-hati. Kami yang sudah lama tinggal di sini tahu kapan kereta lewat. Jadi kalau mau menyeberang atau naik motor, kami tunggu kereta lewat dulu.”

Saat CNA menemui Achmad, ia sedang duduk di depan rumah bersama istri dan kakak iparnya, Tuti, yang berjualan minuman.

Mereka tinggal bertetangga, bersama seorang kerabat lainnya.

Orang tua Tuti pindah ke Tanah Abang dari Jawa Tengah puluhan tahun lalu ketika mereka masih pengantin baru.

Tuti mengatakan saat ia masih kecil kondisinya tidak sebising sekarang karena saat itu hanya ada satu jalur untuk kereta komuter berkecepatan rendah. Setelah berkeluarga, Tuti tetap tinggal bersama orang tuanya karena mereka membutuhkan perawatan.

Sementara itu, saudara-saudaranya memilih pindah ke sebelah rumah, sehingga mereka tetap dekat dan saling membantu, termasuk ketika suami Tuti meninggal.

Pada awal Juni, ibu Tuti meninggal, dan ia serta saudara-saudaranya saling menguatkan melewati masa sulit tersebut.

Seekor tikus berkeliaran dan berusaha menyelinap masuk ke rumah Tuti ketika CNA mewawancarainya.

Tuti, yang memiliki seorang putra berusia 15 tahun, mengatakan tinggal di bantaran rel tidak hanya membuatnya tetap dekat dengan keluarga, tetapi juga tidak perlu membayar sewa maupun pajak.

TAK HANYA DI JAKARTA

Pemerintah Jakarta mengatakan program tersebut akan diperluas ke permukiman lain di pinggir rel, dengan Tanah Abang dan Kampung Bandan menjadi beberapa lokasi yang mungkin menjadi target berikutnya.

Chico mengatakan opsi relokasi lainnya mencakup rumah susun milik Pemprov Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, dan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Lokasinya sekitar 17km hingga 23km dari Tanah Abang dan Kampung Bandan.

Franoto, pejabat KAI di Jakarta, mengatakan kawasan jalur kereta api tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan perkeretaapian.

Untuk mencegah kawasan yang telah dikosongkan di Pasar Senen ditempati kembali, Franoto mengatakan mereka telah memasang CCTV dan melakukan patroli rutin.

“Prinsipnya, tidak boleh ada aktivitas di kawasan jalur kereta api yang bukan untuk kepentingan perkeretaapian,” katanya.

Menurut Veronica Kaihatu, pakar psikologi sosial dari Universitas Pembangunan Jaya, pemerintah perlu mengetahui mata pencaharian mayoritas warga, tempat mereka bekerja, dan tingkat penghasilan mereka sebelum melakukan relokasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Salah satu contoh yang berhasil ada di Jakarta, ketika warga yang tinggal di bantaran Kali Angke direlokasi ke Rusunawa Cinta Kasih setelah banjir besar pada 2002. Mereka mendapat akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“(Warga) diberi penjelasan mengenai biaya sewa dan fasilitas yang akan mereka dapatkan, serta bagaimana mencari penghasilan untuk membayar sewa.”

Yayat Supriatna, pakar tata kota dari Universitas Trisakti, mengatakan permukiman di pinggir rel merupakan persoalan perkotaan yang tidak hanya terjadi di Jakarta. Menurutnya, permukiman serupa juga terdapat di kota-kota besar Indonesia lainnya, termasuk Medan di Sumatera Utara dan Surabaya di Jawa Timur.

Pertanyaan utamanya, kata dia, adalah apakah hunian baru tersebut bersifat permanen, sementara, atau sekadar tempat penampungan.

“Ketika warga dipindahkan ke rumah susun tetapi tidak mampu membayar sewa, itu menjadi masalah baru,” katanya. “Siapa yang akan bertanggung jawab membayar biaya bulanan setiap keluarga?”

Syarifah dari Knight Frank mengatakan Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia yang berupaya merelokasi warga yang tinggal di dekat jalur kereta api.

Pada 2012, pemerintah Mumbai, India, merelokasi lebih dari 100.000 orang yang tinggal di dekat rel kereta api. Pada 2024, pemerintah Filipina juga merelokasi keluarga yang terdampak pembangunan North-South Commuter Railway di Laguna.

“Relokasi juga telah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia dengan strategi pengembangan masyarakat dan pengelolaan lahan untuk menata pembangunan kota,” kata Syarifah. Ia menambahkan, strategi tersebut umumnya berhasil karena warga dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan tempat tinggal semula dan ditawarkan hunian dengan harga terjangkau.

Bagi mantan warga pinggir rel Pasar Senen yang telah pindah ke tempat tinggal baru, Hunian Senen menawarkan hal-hal yang tidak mereka dapatkan saat tinggal di pinggir rel: malam yang lebih tenang, keamanan bagi anak-anak, dan ketersediaan air.

Keberhasilan program ini mungkin bukan semata ditentukan oleh hunian yang dibangun, tetapi juga apakah warga mampu terus tinggal di sana, membayar sewa, serta mendapat akses ke pekerjaan dan sekolah di sekitarnya.

“Harapan saya, kami bisa tinggal di sini secara permanen dan tidak dipindahkan ke tempat lain,” kata Samsudin, pengamen yang tinggal di Hunian Senen.