Rekomendasi pertama PDIP hasil Rakernas: Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia

JAKARTA: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Minggu (25/5) menghasilkan beberapa rekomendasi hasil pertemuan tiga hari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Jakarta sejak Jumat lalu. Rekomendasi pertama, PDIP menegaskan bahwa pemilu 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah demokrasi negeri ini.

Rekomendasi eksternal ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang politik yang juga putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, di penghujung Rakernas yang diselenggarakan di  Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Ada 17 poin rekomendasi bagi ketua umum partai, dan soal pemilu 2024 berada di nomor wahid.

"Pertama, Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," kata Puan.

Atas poin tersebut, Rakernas, lanjut Puan, merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan. 

PDIP adalah salah satu pihak yang menggugat hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bersama dengan para penggugat lainnya, PDIP menuding adanya kecurangan dalam pemilihan presiden yang dimenangi oleh Prabowo Subianto dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo.

MK dalam putusannya pada April lalu menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, dan capres lainnya, Anies Baswedan. MK mengatakan bahwa tuduhan abuse of power dan nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pidato pembukaan Rakernas pada Jumat lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung soal kecurangan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Presiden Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution - menantu Jokowi - telah dikeluarkan dari keanggotaan PDIP karena tidak mengikuti arahan partai untuk mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan Gibran turut maju menjadi cawapres setelah MK mengubah persyaratan usia peserta pilpres, sebuah keputusan yang dinyatakan sebagai pelanggaran etika. 

Puan dalam pembacaan rekomendasi Rakernas menyatakan bahwa PDIP menolak penggunaan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sebagai alat kekuasaan. 

"Tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang," kata Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Dalam rekomendasi tersebut, Rakernas PDIP juga menetapkan Megawati kembali menjabat Ketua Umum partai periode 2025-2030, yang akan diangkat pada Kongres VI pada 2025.

Dalam pidato penutup Rakernas, Megawati juga menyinggung bahwa proses dan sistem hukum yang terjadi saat ini adalah tantangan dan pekerjaan rumah yang berat untuk bangsa ke depan. Menurut dia, sederet peristiwa hukum yang terjadi di Tanah Air jauh dari rasa keadilan.

Bahkan, Presiden Kelima RI itu menemukan fenomena baru di mana kini hukum berhadapan dengan hukum. “Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan,” kata Megawati.

Menurut Megawati, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah hukum versus hukum. “Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” kata Megawati.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.