Rantis Brimob lindas ojol hingga tewas, Kapolri minta maaf dan janji usut tuntas

JAKARTA: Kericuhan dalam aksi mahasiswa yang berlangsung hingga kemarin malam, Kamis (28/8), memakan korban jiwa. Seorang ojek online (ojol) tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) polisi yang bertugas membubarkan massa.

Insiden ini terjadi sekitar pukul 19.25 WIB di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, tidak jauh dari gedung DPR tempat aksi berlangsung sejak Kamis pagi.

Dalam berbagai video amatir yang beredar di media sosial, terlihat kerumunan warga berhamburan ketika rantis Brimob melaju dengan kencang membelah massa. 

Korban yang mengenakan jaket ojol berwarna hijau terlihat terjatuh di tengah lintasan laju rantis. Sontak saja, kendaraan lapis baja tersebut menabraknya. 

Namun bukannya berhenti, rantis itu tetap melaju di tengah amukan massa yang melempari mobil tersebut.

Diberitakan Warta Kota, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebelum akhirnya meninggal dunia. 

Kesaksian warga yang dikutip media, korban tengah mengantarkan orderan ke arah Bendungan Hilir.

Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, mengatakan kemungkinan korban hendak menyeberang dan terpeleset di tengah jalan sebelum akhirnya terlintas rantis Brimob.

"Saat terlindas ini harusnya kan mobil barakuda itu mundur, tapi tidak mundur, karena mungkin massa juga bergerak menuju mobil tersebut, hingga akhirnya ya mau tidak mau barakuda itu melanjutkan perjalanannya," kata Andi, dikutip dari Kompas.

Insiden tersebut memicu kemarahan rekan-rekan ojol. Massa sempat mengejar rantis Brimob hingga ke Mako Brimob di Kwitang, menuntut pertanggungjawaban kepolisian.

Korban diketahui adalah mitra Gojek bernama Affan Kurniawan, 21, warga Jatipulo, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat.

"Dapat kami sampaikan bahwa Affan Kurniawan merupakan Mitra Driver Gojek. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan Mitra Driver lainnya yang turut merasakan kehilangan ini," ujar Direktur Public Affair & Communications Goto dalam pernyataannya, Jumat (29/8) dikutip dari CNBC.

Insiden ini memicu kemarahan masyarakat Indonesia yang diluapkan di media sosial dengan tanda pagar #polisipembunuh menjadi trending topic di X. 

KAPOLISI MINTA MAAF, JANJI USUT

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf dan menyesali insiden tersebut. Dia juga menyatakan bahwa kepolisian akan menyelidiki kasus ini dengan transparan.

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Sigit seperti dikutip dari Kompas.com. 

Ia memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban, keluarga, serta seluruh keluarga besar ojol,” tambahnya.

Sebelumnya, permintaan maaf juga telah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. 

“Hari ini kami sangat berduka sekali kehilangan saudara kita. Atas nama pimpinan Polda Metro dan kesatuan, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam,” ujarnya di RSCM. 

Asep menyebut dirinya sudah bertemu dengan keluarga korban dan berjanji bertanggung jawab, termasuk memastikan proses hukum terhadap pelaku.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah mengamankan tujuh anggota Brimob terkait insiden tersebut dan tengah menjalani pemeriksaan di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya. 

“Tujuh (pelaku), pertama berpangkat Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J,” ujar Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM, Kamis malam, dikutip dari CNN Indonesia.

Abdul Karim memastikan proses penyelidikan terhadap ketujuh anggota itu dilakukan secara transparan. Ia menegaskan penanganan kasus ini menjadi perhatian serius pimpinan Polri, dengan menjanjikan keterlibatan pihak eksternal untuk menjaga akuntabilitas.

AKSI DEMO BERUJUNG RUSUH

Insiden ini terjadi di tengah aksi demonstrasi massa yang berlangsung sedari Kamis pagi di depan gedung DPR RI, Jakarta.

Sebelumnya aksi pada Kamis pagi diikuti oleh massa dari serikat buruh yang melancarkan berbagai tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, setop PHK serta ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dikutip dari Kompas, massa dari serikat buruh membubarkan diri pada Kamis siang. Kemudian aksi dilanjutkan oleh massa mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.

Aksi serupa juga digelar di depan gedung DPR pada Senin (25/8) ketika massa menyampaikan protes atas kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta. Kenaikan tunjangan itu dianggap tidak sensitif terhadap kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.

Aksi pada Senin berujung rusuh dengan ratusan orang ditangkap yang sebagian besar adalah pelajar. Belum diketahui berapa orang yang ditangkap pada kericuhan Kamis.

Pada aksi Kamis, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam mengatakan ada "pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab" melakukan perusakan fasilitas umum, seperti merusak pagar dan CCTV, menghancurkan separator busway, mencoret tembok dan memblokir lalu lintas di jalan tol.

“Ini adalah pihak-pihak lain yang sama sekali tidak menyampaikan pendapatnya di depan Gedung DPR/MPR RI atau di sekitar ini, tapi langsung melakukan tindakan-tindakan anarkis,” kata Ade dikutip dari Kompas.

Kericuhan mulai pecah pada Kamis sore dengan massa yang melempari polisi dengan berbagai benda. Kericuhan berlanjut hingga malam, berujung pada tewasnya ojol akibat diterjang rantis Brimob.

Amnesty International Indonesia mengatakan bahwa kepolisian telah melakukan "tindakan tidak proporsional, seperti (penembakan) gas air mata, pemukulan, dan juga penangkapan sewenang-wenang."

"Kami memahami kompleksitas lapangan di mana aparat harus menggunakan kekuatan dalam menangani situasi yang mengandung kekerasan. Tapi jangan berlebihan. Tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan, proporsional dan akuntabel," kata Amnesty dalam pernyataannya pada Kamis sore.

Amnesty juga menyayangkan adanya jurnalis yang menjadi korban pemukulan aparat pada aksi Senin lalu. 

"Hentikan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap masyarakat yang memprotes DPR dan pemerintah. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Amnesty.