Rakyat protes, Presiden Prabowo: Pengecer bisa kembali jual LPG 3kg mulai hari ini

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer atau warung kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3kg seperti biasa, sambil secara bertahap diproses menjadi sub-pangkalan.

“Ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer agar tidak terlalu mahal bagi masyarakat. Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, beliau menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan seperti biasa mulai hari ini,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (4/2).

Mengutip Kompas.com, Dasco menjelaskan bahwa regulasi akan disusun secara bertahap untuk menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan tanpa menghambat distribusi LPG di lapangan.

Sebelumnya, larangan pengecer menjual LPG 3kg sejak 1 Februari menimbulkan keluhan di berbagai daerah.

Banyak warga kesulitan mendapatkan gas melon hingga harus berkeliling mencari atau antre panjang di pangkalan resmi.

Dasco menegaskan bahwa pembatasan pengecer bukan keputusan Presiden, melainkan kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, setelah melihat dampak di lapangan, Prabowo turun tangan untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Dasco juga mengakui bahwa memang harga LPG di tingkat pengecer sempat melonjak akibat mekanisme distribusi yang belum tertata dengan baik.

Beberapa pengecer bahkan diketahui menjual LPG 3kg hingga Rp30 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Nah, justru itu yang sedang diatur dalam regulasi agar harga di masyarakat tidak terlalu mahal,” katanya.

TEGURAN KEPADA MENTERI BAHLIL

Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengkritik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilainya sebagai blunder dan merugikan masyarakat kecil.

“Kebijakan Menteri ESDM ini merupakan blunder karena mematikan usaha rakyat kecil, menyulitkan konsumen, dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil,” kata Fahmy kepada Kumparan, Senin (3/2).

Menurut Fahmy, pengecer selama ini merupakan bagian dari pengusaha kecil yang mengandalkan pendapatan dari penjualan LPG 3kg.

“Larangan ini mematikan usaha mereka, menyebabkan kehilangan pendapatan, kembali menganggur, dan jatuh ke dalam kemiskinan,” jelasnya.

Ia juga menilai bahwa banyak warung pengecer tidak akan mampu memenuhi syarat menjadi pangkalan resmi karena keterbatasan modal.

Selain itu, bagi konsumen yang tinggal jauh dari pangkalan, kebijakan ini justru semakin menyulitkan akses mereka terhadap LPG bersubsidi.