Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.
Iklan

Indonesia

Rakyat antre panjang LPG 3kg, Menteri Bahlil: Tidak bermaksud mempersulit, supaya tepat sasaran

Bahlil menekankan perubahan mekanisme distribusi semata-mata untuk mengendalikan harga gas melon dan mencegah lonjakan di luar kendali pemerintah.

Rakyat antre panjang LPG 3kg, Menteri Bahlil: Tidak bermaksud mempersulit, supaya tepat sasaran
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. (Facebook/Bahlil Lahadalia)
04 Feb 2025 09:02AM (Diperbarui: 04 Feb 2025 01:08PM)

JAKARTA: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat mempersulit masyarakat dalam membeli gas elpiji 3 kilogram.

Menurutnya, kebijakan baru yang diterapkan bertujuan untuk memastikan distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Perubahan aturan ini memang membutuhkan penyesuaian, tetapi kami ingin prosesnya berjalan lebih cepat," kata Bahlil dikutip Kompas.com dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (3/2).

Pernyataan menteri berusia 48 tahun itu disampaikan setelah masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji 3kg di berbagai daerah akibat kebijakan yang melarang warung pengecer menjualnya sejak 1 Februari.

Akibat aturan ini, warga harus berkeliling mencari gas melon dan mengantre panjang di pangkalan resmi.

Bahlil menjelaskan bahwa perubahan mekanisme distribusi ini bertujuan untuk mengendalikan harga dan mencegah lonjakan di luar kendali pemerintah.

Ia mengungkapkan bahwa subsidi yang diberikan untuk LPG 3kg mencapai Rp12 ribu per kilogram atau sekitar Rp36 ribu per tabung.

Dengan subsidi ini, harga yang seharusnya diterima masyarakat adalah Rp 5.000 per kilogram atau sekitar Rp15 ribu per tabung.

Namun, di lapangan, harga yang diterima masyarakat kerap melebihi Rp20 ribu per tabung.

Karena itu, pemerintah mewajibkan pengecer beralih menjadi sub-pangkalan agar harga lebih terkontrol.

"Sekarang kita dorong pengecer naik statusnya menjadi sub-pangkalan. Awalnya mereka diwajibkan menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu berat. Setelah rapat dengan Pertamina, disepakati pengecer bisa menjadi sub-pangkalan agar harganya lebih terkontrol," jelas Bahlil.

Ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi volume maupun subsidi untuk gas elpiji 3kg.

Perbaikan tata penyaluran dan penjualan ini, lanjut Bahlil, sangat penting mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun dalam APBN untuk subsidi LPG.

"Kita sedang menata pola distribusi LPG agar subsidi benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu," sebutnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu berharap dengan perubahan ini, harga gas melon yang diterima masyarakat lebih sesuai dan terkontrol.

Bahlil memahami dinamika yang terjadi saat ini karena diperlukan waktu untuk penyesuaian aturan.

Yang jelas, tekannya, pemerintah tidak bermaksud menyulitkan rakyat dalam memperoleh LPG 3kg.

Ikuti Kuis CNA Memahami Asia dengan bergabung di saluran WhatsApp CNA IndonesiaMenangkan iPhone 15 serta hadiah menarik lainnya.

Source: Others/ew

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan