'Seperti Kennedy dan Bush': Ancaman konflik kepentingan mengintai di balik bisnis keluarga Prabowo

BULUNGAN, Indonesia: Di tengah belantara hutan Kalimantan Utara, debu-debu beterbangan menyapu wajah para petugas keamanan ketika helikopter yang membawa tamu spesial mendarat pada 30 Mei lalu.

Mengenakan kemeja batik berkelir biru dan hijau, taipan sekaligus adik bungsu presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menjejakkan kakinya di kabupaten Bulungan dengan membawa rencana besar.

Hashim berkunjung ke lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan Cascade. Sebelumnya memang dia telah mengutarakan minat berinvestasi di proyek pembangunan PLTA terbesar se-Asia Tenggara yang diproyeksi rampung pada 2035 itu.

Bergantung pada aliran Kayan, salah satu sungai terbesar di Kalimantan, PLTA tersebut akan memiliki kapasitas hingga 9.000 megawatt.

"Proyek ini tidak hanya akan menyediakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberi keuntungan besar bagi masyarakat sekitar," kata Hashim kepada wartawan di lokasi tersebut.

"Saya sudah lama tertarik berinvestasi di energi bersih dan terbarukan," kata dia.

"Proyek energi bersih ini adalah yang diinginkan oleh dunia. Saya berharap semua pihak dapat mendukung proyek yang strategis ini."

Jika sudah rampung, PLTA itu tidak hanya akan mengaliri listrik bagi warga di Kalimantan Utara tapi juga ke ibu kota Nusantara (IKN), yang terletak 430km jauhnya di timur Kalimantan.

PT Kayan Hydro Energy, perusahaan di balik rencana PLTA Kayan Cascade, tengah mencari investor untuk membiayai proyek senilai Rp275,9 triliun itu. Dua investor asing sebelumnya telah membatalkan kerja sama untuk PLTA ini, mereka adalah China Power dan Sumitomo.

China Power, perusahaan investasi milik pemerintah China, batal berinvestasi karena alasan pembatasan masa pandemi. Sementara perusahaan dagang asal Jepang, Sumitomo, memutuskan kerja sama dengan PT Kayan Hydro Energy pada Mei lalu.

Hashim adalah teman lama dari pemilik PT Kayan Hydro Energy, Tjandra Limanjaya. Masalah pertemanan ini disinggung Hashim pada kunjungan ke Bulungan, ketika dia mengaku yakin pada proyek ini karena perusahaan pembangunnya dipimpin oleh kawannya sendiri.

Namun mengingat latar belakang keluarganya, para pakar memperingatkan akan bahaya konflik kepentingan pada ambisi Hashim memperluas usahanya.

Jika tidak dikelola dengan baik, kata pakar, Hashim dan anggota keluarga Prabowo lainnya berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. 

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat tinggi," kata Yoes Kenawas, pakar dinasti politik dari Universitas Atma Jaya, Jakarta.

"Bisnis yang bercampur dengan politik biasanya akan menciptakan oligarki."

Yoes meyakini pengaruh keluarga itu akan semakin kuat usai Prabowo dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada 20 Oktober mendatang.

Ketika CNA bertanya kepada Hashim di Bulungan apakah kakaknya tahu soal investasi di proyek PLTA Kayan Cascade, dia mengaku telah berbicara kepada Prabowo soal rencana ini.

"Iya, saya sudah memberitahu dia," kata Hashim kepada CNA.

"Dia setuju, karena ini adalah investasi," lanjut dia.

SIAPA HASHIM DJOJOHADIKUSUMO?

Sebagai pemilik Arsari Group, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, agribisnis dan energi terbarukan, kekayaan Hashim diperkirakan mencapai hingga Rp10 triliun. Menurut Forbes, dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia pada 2020.

Pria 70 tahun ini adalah adik bungsu dari Prabowo, 72.

Mereka punya dua kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati Djiwandono, 76, dan Maryani Ekowati Lemaistre, 74.

Ayah mereka adalah mendiang Sumitro Djojohadikusumo, salah satu begawan ekonomi dan politisi paling berpengaruh di Indonesia.

Sumitro pernah menempati beberapa jabatan menteri di bawah pemerintahan presiden Soekarno dan presiden Soeharto.

Kakek Prabowo adalah Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), salah satu bank terbesar Indonesia, pada 1946 setahun setelah kemerdekaan Indonesia.

Prabowo, pensiunan jenderal militer dan politisi yang kini menjabat menteri pertahanan, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 2008. Sementara Hashim telah lama menjadi pengusaha setelah sebelumnya sempat berkarier di bidang perbankan dan berbagai sektor lainnya.

Usahanya sempat bangkrut pada akhir 90-an, tapi dia berhasil membangkitkannya lagi.

Saat ini dia juga merupakan anggota partai Gerindra sebagai wakil ketua dewan pembina dan berperan penting dalam kampanye Prabowo pada pemilu 2014, 2019 dan awal tahun ini.

Para pakar mengatakan, hubungan persaudaraan kandung keduanya bisa mengaburkan batasan antara bisnis dan politik.

"Dia adalah bankirnya Prabowo," kata Yoes.

Yoes mengatakan bahwa Hashim telah mendanai kampanye Prabowo dan sudah keluar uang banyak.

Selain berminat pada proyek PLTA Kayan Cascade, untuk membantu pemerintah memenuhi target energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025, Hashim juga membangun pabrik timah di Batam di bawah PT Solder Tin Andalan Indonesia pada Mei lalu.

"Perusahaan ini akan memproduksi 200 ton tin solder powder per tahun, dan akan ditingkatkan hingga 16 ribu ton dengan omset Rp 1,2 triliun per tahun," kata Hashim pada 10 Mei lalu.

Dia juga mengatakan akan terus mendukung program hilirisasi presiden Joko Widodo, yang bertujuan mengolah komoditas mentah di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor.

Hashim mengatakan Prabowo akan melanjutkan program hilirisasi tersebut.

"Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita," kata dia dalam kunjungan ke Bulungan.

BANGSAWAN POLITIK

Keluarga Djojohadikusumo, keturunan bangsawan Jawa, tidak hanya berpengaruh dalam dunia perdagangan, tetapi juga seorang bangsawan politik, kata seorang pengamat politik.

"Mereka seperti keluarga Kennedy dan Bush di AS," kata Nicky Fahrizal, pengamat politik dari lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Keponakan-keponakan Prabowo dari kakaknya, Biantiningsih, juga merupakan politisi dan pengusaha Gerindra yang punya pengaruh.

Salah satunya adalah Budi Djiwandono, 42, yang kini menjabat anggota DPR. Sebelum berkarier di dunia politik, dia adalah pengusaha sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian.

Kakaknya, Thomas Djiwandono, 52, adalah bendahara umum Partai Gerindra. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil CEO Arsari Group milik Hashim.

Kedua kakak beradik Djiwandono ini dianggap sebagai orang-orang penting di Gerindra dengan latar belakang ekonomi yang kuat seperti ayah mereka, Sudrajad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia era Soeharto.

Sementara itu anak-anak Hashim, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, 38, dan Aryo Djojohadikusumo, 41, juga merupakan politisi Gerindra yang terlibat dalam bisnis Grup Arsari.

Nicky menambahkan bahwa Prabowo sendiri bahkan punya "dua kebangsawanan" karena ia pernah menikah dengan putri Soeharto, Titiek Soeharto.

Namun pernikahan mereka kandas setelah Soeharto lengser pada 1998.

Anak mereka, Didit Hediprasetyo Djojohadikusumo, 40, lebih memilih berkecimpung di dunia fashion ketimbang berpolitik.

Para ahli mengatakan, ada risiko di balik pengaruh yang dimiliki keluarga Prabowo. Misalnya, kata mereka, orang-orang di luar keluarga itu tidak akan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha, atau kebijakan-kebijakan yang diciptakan pemerintah nanti hanya menguntungkan keluarga yang berkepentingan saja.

Timer Manurung, direktur Auriga Nusantara, lembaga riset untuk pelestarian lingkungan, mengatakan bahwa di masa lalu, kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih berpihak kepada para pengusaha yang duduk di pemerintahan.  

Timer mengatakan, pemerintah telah mengabaikan peringatan dari para ahli yang mengatakan bahwa industri pertambangan dan kendaraan listrik di Indonesia tidak memenuhi standar tata kelola, sosial dan lingkungan. Pemerintah, kata dia, malah menciptakan kebijakan yang membuat industri ini kian berkembang, dan menguntungkan beberapa pejabat.

Misalnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, kata Timer, yang kini merambah usaha penjualan kendaraan listrik, sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan punya usaha di industri pertambangan dan energi.

HAK MENJADI ABDI NEGARA

Meski para ahli mengatakan bahwa bisnis keluarga bisa membuat pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, namun tidak ada larangan bagi mereka untuk menjadi abdi negara.

Indonesia tidak memiliki kebijakan yang mengatur pemisahan antara bisnis dengan politik, sehingga para menteri bisa punya kepentingan komersial sendiri dengan usaha-usaha mereka.

"Yang kita butuhkan adalah aturan yang jelas untuk memisahkan itu (antara kepentingan bisnis dan politik)," kata Timer.

"Ini adalah kebutuhan yang mendesak untuk keluarganya (Prabowo) untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan."

Sementara itu, ekonom Andry Satrio Nugroho dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan salah satu cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah dalam penyusunan kabinet Prabowo. Posisi-posisi pengatur perekonomian harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan teknis dan sesuai dengan jabatan tersebut, tanpa adanya kepentingan bisnis.

"Jabatan seperti menteri keuangan dan menteri perekonomian kalau bisa tidak diberikan kepada politisi. Harapannya, hal itu akan memberikan kepercayaan kepada publik dan pasar (bahwa tidak ada konflik kepentingan)," kata dia.

Yoes dan Nicky mengatakan masyarakat harus lebih kritis dan terus mengawasi tatanan politik di negeri ini.

"Perlu adanya dukungan masyarakat untuk mengawasi setiap prosesnya, termasuk LSM dan pelaku usaha," kata Yoes.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.