Praktik esek-esek di IKN, Basuki pastikan ASN tidak gunakan tapi tak bisa jamin pekerja konstruksi

JAKARTA: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa kawasan inti IKN di Kalimantan Timur kini telah bersih dari aktivitas ilegal seperti prostitusi dan sabung ayam.

Meski demikian, ia mengakui tidak dapat menjamin sepenuhnya perilaku dari ribuan pekerja konstruksi di wilayah sekitar.

“Insya Allah tidak ada lagi (PSK), Pak. Sabung ayam juga tidak ada. Bersama aparat penegak hukum, Ramadhan lalu masih ada delapan warung remang-remang yang kami robohkan,” ungkap Basuki dikutip detikNews dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/7).

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas kekhawatiran anggota DPR, Muhammad Khozin, mengenai maraknya unggahan media sosial dan pemberitaan terkait aktivitas “penyakit masyarakat” di sekitar kawasan pembangunan ibu kota baru.

ISU LAMA YANG SUDAH DITINDAK

Basuki menepis anggapan bahwa prostitusi masih marak di IKN. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar belakangan ini adalah isu lama yang didaur ulang.

“Itu informasi lama yang di-recycle. Sekarang sudah sama sekali tidak ada,” katanya.

Menurut Basuki, praktik ilegal tersebut sebelumnya ditemukan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara—sekitar 3 kilometer dari kawasan inti IKN—bukan di wilayah pusat pembangunan ibu kota baru.

Terkait keterlibatan pihak internal, Basuki menegaskan bahwa ASN Otorita IKN dipastikan tidak terlibat dalam aktivitas prostitusi. Namun, untuk lebih dari 20 ribu pekerja konstruksi yang tersebar di berbagai proyek pembangunan, ia tidak bisa memberikan jaminan penuh.

“Kalau ASN Otorita tidak ada. Tapi untuk 20 ribu pekerja konstruksi, saya tidak bisa klaim semuanya bersih. Tidak bisa berasumsi begitu juga,” terangnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mendorong agar OIKN diberikan kewenangan operasional tambahan, khususnya dalam hal pengawasan di malam hari. Menurutnya, diskresi tersebut dibutuhkan agar OIKN tak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga bisa melakukan penindakan langsung.

“Mungkin bisa diberi semacam diskresi, biar tidak hanya monitoring di siang hari, tapi malam juga punya kewenangan operasional yang jelas,” ujar Khozin.

OIKN mengklaim telah melakukan operasi bersama dengan Satpol PP, kepolisian, dan unit internal pengendalian pembangunan. Hasilnya, delapan warung remang-remang ditertibkan karena diduga menjadi lokasi praktik prostitusi.

“Deputi pengendalian kami sendiri turun. Ada delapan warung yang kami selesaikan waktu itu,” tegas Basuki.