Ujian di 2026 bagi Prabowo: kepercayaan publik dan perlambatan ekonomi

JAKARTA: Memasuki tahun 2026, para pengamat mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan menghadapi berbagai ujian bagi pemerintahannya.

Tantangan yang akan dihadapi Prabowo mulai dari menurunnya kepercayaan publik usai penanganan bencana di Sumatra dan perlambatan ekonomi, yang salah satunya akibat tarif dagang Amerika Serikat.

Pengamat memperkirakan Prabowo akan menghadapi tekanan politik pada 2026 seiring turunnya popularitas akibat kekecewaan publik atas penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 2 Januari 2026 menunjukkan bencana yang terjadi antara 25–30 November itu telah menewaskan lebih dari 1.100 orang dan membuat satu juta orang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat kehilangan tempat tinggal.

Pakar lingkungan hidup dan hukum mengatakan bahwa penggundulan hutan, baik secara legal dan ilegal, telah memperparah banjir dan longsor di Sumatra.

Masyarakat tidak hanya dikejutkan dengan besarnya dampak bencana, tapi juga oleh berbagai pernyataan pejabat yang dinilai tidak peka serta klaim yang terlalu optimistis, bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Contohnya pada 28 November lalu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa kondisi tidak semencekam apa yang tersebar di media sosial. Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari para korban bencana dan relawan, yang melaporkan kekurangan makanan, listrik, dan air bersih.

Setelah komentarnya viral dan menuai kecaman, Suharyanto akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

Ketidakjelasan juga terjadi ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Prabowo bahwa hingga 7 Desember, pasokan listrik telah pulih di 93 persen wilayah Aceh.

Namun, warga membantah klaim tersebut dengan mengatakan banyak daerah masih gelap gulita. Perusahaan Listrik Negara (PLN) kemudian mengonfirmasi bahwa pasokan listrik baru sepenuhnya pulih pada 21 Desember.

“Penanganan bencana Sumatra telah menyingkap kelemahan dalam respons krisis yang berpotensi menekan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menuju 2026, karena persepsi publik tentang tata kelola yang lamban dan tidak efektif cenderung bertahan lama setelah krisis berlalu,” kata Dedi Dinarto, analis Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel.

Survei sejumlah lembaga riset pada Oktober menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada di kisaran 77–83 persen, menjelang satu tahun masa jabatannya. Jadwal rilis survei terbaru belum diketahui.

Salah satu pemicu kontroversi adalah keputusan Prabowo untuk tidak menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional, yang seharusnya memungkinkan akses lebih besar terhadap sumber daya pemerintah pusat serta bantuan internasional.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus," kata Prabowo dalam rapat kabinet pada 15 Desember lalu.

Penolakan tersebut memicu aksi protes simbolik di sejumlah wilayah terdampak, dengan warga mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa pemerintah setempat telah kewalahan.

Prabowo juga menolak tawaran bantuan dari luar negeri, yang membuat Pemerintah Kota Medan di Sumatra Utara sempat mengembalikan bantuan penanggulangan banjir dari Uni Emirat Arab.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet yang sama pada 15 Desember.

Sikap Prabowo tersebut digaungkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dalam sebuah podcast pada 11 Desember mengatakan bahwa bantuan medis senilai hampir Rp1 miliar dari Malaysia "tidak seberapa, dibanding dengan kemampuan kita (Indonesia), lebih dari itu".

Pernyataan itu memicu kecaman, termasuk dari mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Rais Yatim, yang menyebutnya “sangat tidak sopan”.

Para pengamat menilai sikap pemerintah telah mencoreng posisi Indonesia yang dikenal di mata internasional sebagai “negara yang terbuka dan bersahabat”.

“Ini jelas berdampak pada hubungan dengan negara lain. Komunitas internasional kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada Indonesia jika terjadi bencana alam lain,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.

Para pengamat mengatakan Prabowo harus meyakinkan publik bahwa ia mampu menangani bencana berskala besar serta upaya rekonstruksi.

Sepanjang 2026, para pengamat juga memperkirakan kebijakan dan program Prabowo akan terus menjadi sorotan. Salah satu yang paling menonjol adalah program makan bergizi gratis (MBG), yang telah menyebabkan kasus keracunan makanan yang menimpa lebih dari 10.000 anak.

Prabowo mengecilkan kasus tersebut dengan mengatakan pada 29 September bahwa kasus-kasus itu hanya mencakup “0,00017 persen” dari 30 juta anak yang menerima manfaat MBG setiap hari.

Meski ada seruan menghentikan atau mengurangi skala MBG, namun pemerintah berencana menggandakan jumlah penerima manfaat beserta anggarannya yang mencapai Rp171 triliun pada 2026.

“Belanja untuk MBG seharusnya dikurangi karena mengalihkan dana dari alokasi lain seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Bhima Yudhistira, direktur eksekutif lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Perdebatan juga diperkirakan berlanjut terkait usulan Prabowo untuk menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Usulan seperti penghapusan pilkada akan menjadi pergeseran politik yang berisiko dan berpotensi ditolak oleh mitra koalisi serta elite daerah yang menggantungkan legitimasi pada pemilihan lokal,” kata Dedi dari Global Counsel. Para analis juga menilai langkah tersebut akan melemahkan demokrasi.

DPR dijadwalkan mulai membahas revisi aturan pemilu pada 2026, dengan panitia kerja yang akan menyusun rancangan undang-undang pemilu diperkirakan dibentuk pada akhir Januari.

TANTANGAN EKONOMI

Di luar politik, tekanan biaya hidup dan kondisi ekonomi akan tetap menjadi perhatian utama bagi negara yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa ini, kata para pakar.

Negara-negara di Asia Tenggara masih harus menghadapi dampak dari tarif Trump serta volatilitas perdagangan global.

Di Indonesia, studi bersama perusahaan pemasaran Inventure dan lembaga riset Alvara yang dirilis pada 9 Desember menemukan bahwa 35 persen dari 600 responden mengatakan mereka lebih sedikit menabung pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 10 persen menyatakan mampu menabung lebih banyak, sementara sisanya mengatakan jumlah tabungan mereka relatif sama.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan penjualan mobil sepanjang Januari hingga Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Tauhid Ahmad, ekonom senior di lembaga pemikir Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan angka-angka tersebut menunjukkan Indonesia tengah mengalami penurunan konsumsi rumah tangga serta kemampuan masyarakat untuk menabung.

“Melihat data tabungan dan indikator lain seperti penjualan otomotif, yang sering dijadikan proksi konsumsi, masalah konsumsi rumah tangga yang lesu ini memang serius,” kata Tauhid.

Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai US$1,44 triliun. Sekitar 40 persen konsumsi tersebut berasal dari kelas menengah, yang jumlahnya terus menyusut sejak pandemi.

Bank Dunia dalam laporan terbaru “Indonesia Economic Prospects” yang dirilis pada 16 Desember menyebutkan bahwa meskipun Indonesia mencatat kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,3 persen antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, peningkatan tersebut terkonsentrasi di sektor dengan upah lebih rendah, seperti jasa bernilai tambah rendah dan pertanian.

Upah riil terus menunjukkan tren penurunan sejak 2018, sementara struktur ketenagakerjaan kian terpolarisasi, dengan pekerjaan berkeahlian menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berkeahlian rendah dan tinggi, kata lembaga tersebut.

“Pola-pola ini membebani konsumsi rumah tangga,” ujar Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam peluncuran laporan tersebut, seperti dikutip Jakarta Globe.

Jika tidak ditangani, lemahnya konsumsi dapat memaksa perusahaan melakukan perampingan atau bahkan tutup, kata para ahli. Jika itu terjadi, akan muncul lingkaran setan berupa pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya pendapatan masyarakat untuk berbelanja.

“Mencari pekerjaan di sektor formal semakin sulit, dengan gelombang PHK yang kian besar memaksa orang bergantung pada pinjaman online sekadar untuk bertahan hidup,” kata Bhima Yudhistira dari CELIOS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada 23 Desember bahwa 79.000 orang kehilangan pekerjaan antara Januari hingga November, mencerminkan perlambatan ekonomi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 77.000 PHK sepanjang 2024.

“PHK itu biasanya terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi pada 10 bulan pertama," kata Purbaya seperti dikutip Tempo.

Indonesia telah meluncurkan sejumlah insentif dan bantuan tunai untuk mendorong perekonomian, namun para pakar menilai dampaknya masih minim.

Sementara itu, investasi yang menciptakan lapangan kerja tetap lesu di tengah ancaman tarif dari Amerika Serikat. “Investor asing pada dasarnya masih bersikap wait-and-see, itulah sebabnya investasi langsung asing stagnan pada 2025 dan kemungkinan akan berlanjut,” kata Tauhid dari INDEF.

Trump mengenakan tarif 19 persen terhadap Indonesia setelah tercapainya kesepakatan awal pada Juli, meski rincian perjanjian dagang tersebut baru dirampungkan pada akhir Desember.

Usai bertemu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 22 Desember bahwa kedua negara telah menyepakati seluruh isu substansial dalam perjanjian tarif, sehingga membuka jalan bagi penandatanganan kesepakatan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump pada akhir Januari.

Airlangga mengatakan AS menginginkan akses ke mineral kritis Indonesia dan telah sepakat memberikan pengecualian tarif untuk minyak sawit, teh, dan kopi Indonesia.