Diplomasi perdana Prabowo: Apa yang bisa kita pelajari dari kunjungan ke China dan AS?

JAKARTA: Kurang dari sebulan menjabat presiden, Prabowo Subianto telah menjadi tajuk utama pemberitaan internasional dengan tur kunjungan luar negeri perdananya.

Di tengah menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru pekan lalu, Prabowo diberitakan baik secara positif dan negatif terkait kunjungannya ke China dan Amerika Serikat.

Kunjungan tersebut telah meningkatkan reputasi Indonesia di panggung dunia. Rakyat Indonesia juga menyampaikan kebanggaannya lantaran menyaksikan Prabowo berinteraksi langsung dengan para pemimpin dunia yang bermitra erat dengan Indonesia - negara demokrasi ketiga terbesar dunia dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Tapi di sisi lain, Prabowo juga menuai kontroversi dan kecemasan dengan perjanjian maritim yang diteken dengan China dan pernyataan bersama kedua negara. Akibatnya, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mempertahankan kedaulatan Indonesia terkait klaim China di Laut China Selatan. 

Meski tur ini menunjukkan bahwa pendekatan luar negerinya lebih gencar ketimbang pendahulunya Joko Widodo, namun para ahli mengatakan Prabowo sebaiknya tidak bertindak sendirian dan meminta pendapat para diplomat Indonesia yang lebih berpengalaman.

Sebelumnya selama 10 tahun menjabat presiden, Jokowi mempercayakan urusan diplomasi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seorang diplomat karier.  

KUNJUNGAN KE CHINA

Setelah memenangi pemilihan presiden pada Februari lalu, Prabowo berkunjung ke China pada Maret lalu.

Setelah pelantikannya pada 20 Oktober, dia juga menjadikan China sebagai negara pertama yang dikunjungi pada 8 hingga 10 November silam. Di Beijing, Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji - orang paling berpengaruh ketiga di China.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara menandatangani kesepakatan maritim. Namun yang memicu kekhawatiran dan perbincangan para pengamat kebijakan luar negeri adalah sebuah kalimat di pernyataan bersama yang dirilis pada 9 November.

Kalimat itu berbunyi "kedua pihak mencapai kesepemahaman bersama yang penting terkait pengembangan bersama di wilayah dengan klaim yang tumpang tindih", serta sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah untuk menjajaki dan memajukan kerja sama terkait, sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing negara.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan sikap Indonesia bahwa negara ini bukanlah pengeklaim Laut China Selatan dan tidak punya yurisdiksi yang tumpang tindih dengan China.

Setelah pernyataan bersama ramai memicu komentar, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa sikap itu tidak pernah berubah dan kesepakatan itu tidak berdampak pada hak-hak kedaulatan negara.

"Indonesia menegaskan kembali posisinya bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982,” ujar Kemlu RI.

"Kerja sama ini tidak berdampak pada kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara."

China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui "sembilan garis putus-putus" yang tumpang tindih dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Dr Shafiah Muhibat, pakar China dari lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memuji klarifikasi Kemlu terkait posisi Indonesia. Namun menurut dia, hal itu tidak mengubah apa yang tertulis di pernyataan bersama.

"Seharusnya kalimat itu tidak ada di situ sedari awal," kata Shafiah.

Baik Kemlu dan Prabowo tidak menjelaskan mengapa kalimat itu ada di pernyataan bersama RI-China. Namun Shafiah menduga kalimat itu luput dari pengawasan pejabat yang bertugas memeriksa dokumen sebelum ditandatangani.

"Atau bisa jadi dia tidak luput membacanya, tapi tidak mengira atau tidak paham bahwa dampaknya akan sebegini besar," kta dia.

"Menurut saya itu kemungkinan terbesarnya, tapi kita cuma orang luar. Kita tidak tahu."

Beberapa menteri mendampingi Prabowo dalam tur tersebut, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Ditanya soal isu Laut China Selatan pada Rabu lalu (13 Nov), Prabowo mengatakan bahwa dia akan tetap mempertahankan kedaulatan negara. Dia juga menambahkan bahwa kerja sama selalu lebih baik dari konlik dan Indonesia menghargai semua negara.

Dalam kunjungan Prabowo, Indonesia dan China juga menandatangani beberapa kesepakatan bernilai hingga US$10 billion atau Rp156 triliun untuk mendanai beberapa program, termasuk program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi andalan pemerintah. Kesepakatan lainnya mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru dan bioteknologi.

KUNJUNGAN KE AMERIKA SERIKAT

Setelah dari China, Prabowo terbang ke AS atas undangan Presiden Joe Biden.

Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan direktur CIA William J Burns, melakukan sambungan telepon dengan presiden terpilih AS Donald Trump, menghadiri jamuan makan malam dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken di kantor Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika di Washington DC dan bertemu dengan mantan koleganya, Menteri Pertahanan Lloyd Austin. 

Pada Selasa Malam lalu, Prabowo bertemu dengan Biden di Gedung Putih lalu bertolak ke Peru untuk menghadiri KTT APEC pada Rabu.

Dalam pernyataan bersama, dua kepala negara Indonesia dan AS merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan memuji kemajuan kerja sama kedua negara. Beberapa poin kerja sama juga termaktub di dalamnya, termasuk dalam bidang ketahanan pangan dan energi terbarukan.

Pernyataan itu menyebutkan: "Kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara-negara pesisir atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, seperti yang tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.”

Pengamat mencermati perbedaan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China dan AS.

"Kata-kata dalam pernyataan bersama dengan AS terkait itu (UNCLOS) berbeda 180 derajat dengan pernyataan bersama dengan China. Dengan AS, disebut secara spesifik bahwa peraturan itu berdasarkan ... UNCLOS," kata Shafiah.

"Jadi ini lucu. Di satu sisi kita bilang begini. Sementara di sisi lain, kita bilang begitu," lanjut dia.

Shafiah juga mengatakan bahwa Biden turun pada Januari mendatang, dan tidak ada jaminan Trump akan mengikuti apa yang telah disepakati kedua belah pihak.

Prabowo juga memperlihatkan caranya dalam berdiplomasi dengan memposting percakapan teleponnya dengan Trump dan video makan malamnya dengan Blinken di akun Youtube.

Setelah makan malam, dia bertanya kepada Blinken soal Palestina. "Bagaimana dengan Palestina? Bisakah Anda mencari solusinya?" tanya Prabowo, dijawab Blinken dengan: "Kami tengah bekerja sangat terkait masalah itu."

Indonesia adalah salah satu negara pendukung perjuangan kemerdekaan Palestina yang sangat vokal.

Dalam percakapan telepon dengan Trump, Prabowo mengatakan: "Di mana pun Anda berada, saya akan terbang untuk mengucapkan selama secara langsung, Pak."

Trump membalas: "Boleh saja, kapan pun Anda mau."

Trump juga memuji bahasa Inggris Prabowo. Prabowo menjelaskaan bahwa banyak pelatihan militer yang dijalaninya adalah di Amerika.

REAKSI ATAS VIDEO TELEPON

Video percakapan telepon tersebut menuai reaksi yang beragam di akun sosial media Prabowo. Beberapa orang memuji Prabowo yang bisa berbincang langsung dengan Trump, sementara lainnya menganggap dia terlihat putus asa untuk bertemu Prabowo.

Suzie Sudarman, ahli hubungan internasional dari Universitas Indonesia, mengatakan percakapan telepon itu menguatkan pendapat para pengamat yang mengatakan bahwa AS memiliki keterbatasan soal apa yang mereka mau dari Indonesia.

"Amerika tidak bisa mengutarakannya. 'Katakan saja, saya tidak punya waktu. Ayo katakan, 1, 2, 3, apa yang kamu mau.' Itu juga yang terjadi ketika Jokowi bertemu Obama," kata Suzie.

Ketika Barack Obama menjadi presiden AS, Indonesia berharap hubungan kedua negara akan lebih baik mengingat Obama pernah menghabiskan masa kecilnya di negara ini. Tapi para pengamat merasa hubungan kedua negara kemudian berjalan biasa saja.

DIPLOMASI BUKANLAH 'ONE MAN SHOW'

Para pengamat mengatakan, tur ke berbagai negara ini telah meningkatkan profil Indonesia dan Prabowo di mata dunia. Selain China, AS dan Peru, Prabowo juga mengunjungi Brasil untuk menghadiri KTT G20 dan beberapa tujuan lain.  

Namun menurut pengamat, masih belum jelas apa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dalam jangka panjang dari kunjungan-kunjungan ini.

Implementasi dari pernyataan bersama dengan AS dan China juga masih harus dilihat, kata mereka.

"Yang mungkin menarik untuk kita adalah menunggu apakah pernyataan bersama ini akan diimplementasikan sesuai isinya, atau apakah akan ada perubahan lagi berdasarkan klarifikasi yang telah dibuat," kata Shafiah, terkait pernyataan bersama dengan China.

"Kita harus melihat dan menunggu bagaimana ke depannya," lanjut dia.

Prabowo telah memberi sinyal bahwa dia akan lebih banyak terlibat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Namun menurut para pengamat, Prabowo akan lebih diuntungkan jika dia lebih banyak melibatkan orang-orang yang berpengalaman.

Dalam kurun waktu antara kemenangannya pada pilpres dan pelantikan, Prabowo telah melakukan sekitar 20 kali kunjungan ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan dan presiden terpilih.

"Prabowo sepertinya adalah orang yang 'one-man show' dalam urusan politik luar negeri," kata Dinna Prapto Raharja, direktur eksekutif di lembaga riset politik, sosial dan ekonomi, Synergy Policies.

One-man show adalah istilah bagi orang yang melakukan pekerjaan dan keputusan sendirian, tanpa bantuan orang lain.

"Tidak apa-apa jika dia memang ingin tampil di panggung global, tapi dia orang yang sangat 'one-man show'. Semuanya tergantung dari apa maunya."

Selain soal kata "klaim yang tumpang tindih" ada detail lain dalam pernyataan bersama Indonesia-China yang menarik perhatian para pengamat kebijakan luar negeri.

Misalnya ada kalimat yang menyatakan: "Kedua belah pihak menekankan bahwa diplomasi kepala negara membutuhkan perlindungan politik dan bimbingan strategis untuk memajukan hubungan China-Indonesia".

"Kedua pihak akan mengikui pemahaman bersama yang penting bagi kedua kepala negara, mempertahankan komunikasi tingkat-tinggi, meningkatkan komunikasi strategis, memperdalam berbagi pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, dan terus meningkatkan rasa saling percaya dalam hal politik dan strategis."

Menurut Dinna, pernyataan tersebut tidak lazim. Pasalnya, kata dia, kebijakan luar negeri tidak dikuasai oleh kepala negara dan seharusnya mewakili negara dan rakyatnya.

"Ini aneh. Tidak pernah ada dokumen dari kepala negara, terutama baru satu kali mengunjungi negara lain, yang berisikan pernyataan serius, dan tidak diragukan lagi China menganggapnya mengikat."

"Pertanyaannya adalah, apa artinya ini bagi Xi Jinping?"

Dinna juga mencermati adanya perbedaan dari pernyataan bersama tersebut dibanding pola pernyataan bilateral sebelumnya. Dalam pernyataan kali ini, karena Dinna, soal program kerja sama disebut secara detail, salah satunya Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) milik China.

Hal itu termaktub pada kalimat: "China memuji prioritas pembangunan Indonesia yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti inisiatif makanan bergizi gratis, kedaulatan dan ketahanan pangan, kemandirian energi, dan China siap mendukung Indonesia untuk mewujudkan visi yang disebutkan di atas."

Dinna berpendapat, soal hubungan saling memberi dan menerima antar negara ini bukanlah hal-hal yang biasa tercantum dalam sebuah pernyataan bersama.

BELAJAR DARI DIPLOMAT BERPENGALAMAN

Dinna mempertanyakan soal peranan kementerian luar negeri di bawah kepemimpinan Prabowo, terutama karena Menlu Sugiono, mantan Kopassus dan wakil ketua umum Partai Gerindra, tidak punya pengalaman diplomatik sebelumnya.

Prabowo seharusnya memanfaatkan mekanisme dan pengetahuan yang sudah tertanam di Kemlu, ujar Dinna.

"Dalam dunia diplomasi, ada kata-kata sangat sensitif yang harus dihindari," kata dia.

"Lalu juga ada negosiasi khusus. Kepala negara harus memahami ini untuk meningkatkan posisi Indonesia."

Menteri luar negeri dan para wakilnya juga harus lebih aktif dan bekerja bersama untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada presiden, lanjut Dinna lagi.

Misalnya dalam pertemuan bilateral dengan China dan AS, Prabowo seharusnya memberikan kesempatan para menterinya untuk merumuskan detail dari dokumen. Prabowo seharusnya mengetahui bahwa apa yang dia bacakan tidak perlu terlalu terperinci.

"Karena sesuatu yang sangat terperinci dan tertulis itu mengikat. Meski ada yang bilang bahwa itu tidak secara legal mengikat, tapi ketika kepala negara yang mengumumkannya, itu jadi mengikat," kata dia.

Pelajaran yang bisa diambil oleh presiden dan menteri luar negerinya, lanjut Dinna, adalah mendengarkan dan belajar dari para diplomat yang berpengalaman di kementerian luar negeri.

"Diplomasi itu kompleks. Proses negosiasi untuk satu atau dua pasal bisa bertahun-tahun. Jadi ini tidak main-main," kata dia.

Kelompok masyarakat sipil juga bisa secara aktif memperingatkan pemerintah jika ada yang terluputkan, ujar Dinna lagi.

"Jangan berkecil hati, ini masih permulaan. Semuanya masih bisa ditingkatkan lagi."

📢 Ikuti kuis CNA Memahami Asia eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya!

Jangan lupa, terus pantau saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk mendapatkan tautan kuisnya 👀

🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V