Langkah Prabowo redam kemarahan publik diapresiasi, namun akar masalah tetap harus diatasi

JAKARTA: Pada akhir pekan, Presiden Prabowo Subianto berdiri bersama para pemimpin partai politik saat mengumumkan langkah pemerintah dalam memenuhi tuntutan demonstran. Para pengamat mengatakan, ini adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut mereka, siaran langsung Prabowo pada Minggu (31/8) seakan ingin menunjukkan bahwa para pemimpin parpol itu bertanggung jawab atas pernyataan dan sikap para kader mereka di DPR. Namun, beberapa pengamat mengatakan bahwa hal itu belum cukup untuk meredam ketidakpuasan publik.

Berbicara diapit para ketua partai, Prabowo mengatakan DPR akan mencabut berbagai tunjangan dan fasilitas yang memicu aksi protes dalam sepekan terakhir. Para petinggi partai tersebut, kata Prabowo, juga akan mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang menyampaikan pernyataan keliru.

Demi memantau dan memastikan keamanan di dalam negeri, Prabowo juga membatalkan rencana perjalanannya ke China untuk menghadiri parade "Hari Kemenangan" pada 3 September, peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Menyusul pernyataan Prabowo tersebut, laporan media menyebutkan bahwa organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil membatalkan aksi protes mereka pada Senin.

Namun, pada siang harinya ribuan orang dilaporkan tetap turun ke jalan di berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 300 demonstran terlihat di depan gedung DPR, Jakarta, di bawah penjagaan tentara.

Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa keputusan partai menonaktifkan kadernya serta mencabut tunjangan DPR adalah langkah pertama dari Prabowo untuk menenangkan situasi.

"Ini adalah langkah pertama, tapi apakah akan efektif, masih harus kita lihat nanti. Kita bisa memulainya dengan langkah tersebut," kata Aditya kepada CNA.

Meski mengapresiasi keputusan Prabowo, namun para pengamat mengatakan perlu langkah lebih lanjut untuk menghentikan aksi kekerasan dan anarki, sembari pemerintah berupaya mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan utama yang menyebabkan amarah masyarakat meledak.

Beberapa pengamat yang dihubungi CNA mengatakan intervensi Prabowo belum cukup menenangkan publik. Sejak aksi protes berujung kekerasan pecah pada 28 Agustus, sudah enam orang meninggal dunia dengan korban terakhir adalah mahasiswa berusia 20 tahun di Yogyakarta.

Mahasiswa tersebut dilaporkan meninggal dalam aksi protes yang digelar usai pidato Prabowo, meski penyebab kematiannya masih belum jelas hingga kini. 

Awalnya, rangkaian demonstrasi di Jakarta digelar untuk memprotes berbagai permasalahan ekonomi, seperti PHK. Namun aksi ini membesar setelah mencuat kabar adanya pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta bagi anggota DPR. 

Kemarahan publik di seluruh Indonesia kemudian meledak setelah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, akibat ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi pada Kamis malam lalu.

Massa yang marah kemudian menyerang pos polisi dan gedung DPR. Di akhir pekan, massa juga menggeruduk dan menjarah rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio, yang dianggap melukai perasaan publik dengan sikap mereka.

Massa juga dilaporkan menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada Senin, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri mengatakan sudah lebih dari 1.200 orang yang ditangkap karena melakukan perusakan dan penjarahan di Jakarta.

Made Supriatma, pakar politik sekaligus peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, mengatakan kepada CNA bahwa demonstrasi saat ini berakar dari kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.

"Jika kita bandingkan dengan 1998, penyebabnya sama. Sekarang juga ada krisis ekonomi ... (tapi lebih disebabkan) oleh kebijakan pemerintah itu sendiri," kata Made.

Made mengatakan, pemangkasan anggaran untuk pemerintah daerah dan peningkatan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pemicu terjadinya aksi protes besar.

UNJUK KEKUATAN PRABOWO

Pada pernyataannya di hari Minggu, Prabowo mengatakan bahwa aksi protes telah melampaui batas, bahkan ada yang mengarah pada "makar dan terorisme".

Dia juga memerintahkan kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para pelaku perusakan fasilitas umum dan penjarahan.

Di samping Prabowo hadir para pemimpin partai besar Indonesia, termasuk Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

PDIP bukan bagian dari koalisi besar Prabowo, Koalisi Indonesia Maju atau yang dikenal sebagai KIM Plus.

Turut hadir Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua NasDem Surya Paloh, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Aditya dari Universitas Indonesia mengatakan kehadiran para pemimpin partai bersama Prabowo adalah gestur penting. Pasalnya, beberapa kader dari partai-partai tersebut telah menjadi sasaran kemarahan publik.

“Partai-partai politik ini punya wakil di parlemen, jadi secara logika untuk melegitimasi pernyataan (Prabowo), para ketua partai harus hadir,” ujarnya.

Sementara itu, analis politik Nicky Fahrizal dari CSIS mengatakan keputusan menonaktifkan keanggotaan ada di tangan masing-masing partai.

“Jika pelanggaran cukup serius, anggota akan ditarik kembali oleh partai,” kata Nicky, seraya mengapresiasi kehadiran para ketua partai dalam siaran Minggu.

Meski Prabowo telah unjuk kekuatan dengan tampil bersama para petinggi partai, namun menurut Made hal itu belum cukup untuk meredam kemarahan publik.

Prabowo, kata Made, harus mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kapolri yang anak buahnya telah menewaskan Affan atau bahkan melakukan perombakan kabinet.

Tujuh polisi terbukti melanggar kode etik profesi, dan penyelidikan atas kematian Affan tengah berlangsung.

Menurut Made, Prabowo tidak perlu berkonsultasi dengan para pemimpin partai politik untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengendalikan situasi.

"(Prabowo) adalah kepala pemerintahan dan dia yang seharusnya mengambil keputusan. Pemerintah tidak dijalankan oleh para pemimpin partai," kata dia.

AKAR KETIDAKPUASAN PUBLIK HARUS DIATASI

Meski pemerintah telah mengambil langkah terbaru, pengamat memperkirakan aksi protes masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

“Potensi demonstrasi atau anarki tetap ada jika publik masih kecewa,” kata Aditya dari Universitas Indonesia. “Kalau bisa diselesaikan, situasinya bisa berubah.”

Para pengamat juga mendesak pemerintah segera mengatasi akar penyebab yang memicu gelombang protes besar pekan lalu.

“Tingkatkan kinerja pemerintah dan kualitas kebijakan,” ujar Nicky dari CSIS. “Termasuk merevitalisasi partisipasi publik. Itu yang dibutuhkan.”

Pada Minggu Prabowo juga mengatakan telah meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi "agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik".

Made dari ISEAS-Yusof Ishak Institute menilai persoalannya terletak pada kebijakan pemerintah yang belum berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Di negara berpenduduk 280 juta jiwa ini, masih banyak yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan upah minimum sekitar Rp3,3 juta per bulan.

Angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,3 juta. Di saat yang sama, jumlah kelas menengah kian menyusut.

“Namun masyarakat melihat para elite, anggota DPR seperti Eko Patrio yang rumahnya Rp150 miliar… lalu mereka mendapat banyak perlindungan dan fasilitas, sementara rakyat kecil sangat sulit untuk hidup,” ujar Made.

Eko, mantan selebritas yang kini menjadi politisi, telah dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terhitung 1 September. PAN juga menonaktifkan Uya Kuya, selebritas lain yang terjun ke politik, setelah sikap keduanya dianggap memicu kemarahan publik.

Nicky dari CSIS menyebut ada tiga masalah utama yang kini dihadapi Indonesia: ekonomi, politik, serta penegakan hukum dan ketertiban.

Senada dengan Made, ia menyoroti banyak warga Indonesia yang masih berjuang untuk bertahan hidup dan kesulitan mencari kerja. Ada jurang yang lebar antara aspirasi rakyat dengan kebijakan yang diputuskan anggota dewan.

“Kita tahu pasti bahwa partisipasi publik yang bermakna hanya jargon,” kata Nicky.

“Proses pembuatan kebijakan tidak melibatkan publik, dan jeritan masyarakat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi politik atau komunikasi publik dari pemerintah, dari DPR, kepada rakyat.”

Untuk saat ini, Nicky mengakui pernyataan Prabowo pada Minggu lalu sementara ini bisa meredakan situasi. Namun, ia menekankan bahwa persoalan mendasar harus diselesaikan agar Indonesia bisa maju.

“Jika ingin meredakan kemarahan publik, berarti masalah fundamental harus diselesaikan, dimulai dari pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.”