Era baru Indonesia: Analis sebut Presiden Prabowo berpotensi perkuat kembali peran militer

JAYAPURA, Papua: Di satu pos perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini di Kota Jayapura, sebentang kain merah putih sepanjang 1 km diangkat terentang di atas kepala puluhan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbaris rapi.

Terik matahari dan suhu 31 derajat Celsius tak mereka hiraukan.

Sebab ini momen istimewa: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan mereka ingin mengibarkan Sang Merah Putih setinggi mungkin untuk menunjukkan kebanggaan sebagai putra bangsa.

Mereka merayakan 79 tahun kemerdekaan sambil menjalankan tugas melindungi negara, termasuk mengamankan perbatasan yang rawan kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba dan senjata.

Selain itu, Papua telah lama menjadi kawasan bergolak akibat pemberontakan separatis yang terus terjadi.

Survei terbaru harian Kompas menunjukkan bahwa 92,6 persen dari 1.200 responden di seluruh Indonesia puas dengan kinerja militer dalam menjaga wilayah perbatasan.

Namun, bagi Rikha Felle, ibu rumah tangga berusia 29 tahun, jumlah personel militer dan polisi di Papua belumlah cukup.

"Kurang banyak, karena Papua itu besar," kata Rikha.

Dia berharap lebih banyak aparat ditempatkan di kawasan paling timur Indonesia ini.

"Seharusnya kirim lebih banyak lagi, karena tentara dan polisi membantu kami rakyat kecil. Mereka melindungi kami," ujar Rikha.

Keinginannya mungkin akan segera terwujud. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober lalu.

Jenderal purnawirawan bintang empat ini menggantikan Jokowi, panggilan akrab Presiden Joko Widodo.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, kemungkinan akan ada peningkatan jumlah personel militer di wilayah-wilayah rawan seperti Papua, yang resmi menjadi bagian dari Indonesia pada 1969 dan sejak itu terus bergulat dengan pemberontakan separatis intensitas rendah.

Selama ini, pemerintahan demi pemerintahan telah mengerahkan kekuatan militer dan kepolisian yang cukup besar di Papua, yang jamak dianggap sebagai daerah paling termiliterisasi di Indonesia.

Pada periode Februari hingga April tahun ini saja, sekitar 6.700 personel TNI dan Polri dikerahkan ke Papua, meski tidak ada data resmi mengenai jumlah keseluruhan aparat di wilayah tersebut.

Prabowo sendiri pernah bertugas di Papua pada 1996 saat grup separatis menyandera sekelompok peneliti.

Di bawah komandonya, sandera berhasil dibebaskan, dan prestasi itu turut melambungkan kariernya.

"Itu adalah salah satu prestasi Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus," kata pakar pertahanan Alman Helvas Ali dari lembaga riset pertahanan Marapi Consulting and Advisory yang berbasis di Jakarta.

Dengan Prabowo sebagai presiden Indonesia kedelapan, banyak yang percaya bahwa ia akan memanfaatkan pengalaman militernya untuk memimpin negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, serta memberi ruang lebih besar bagi militer dalam dinamika nasional.

Namun, tidak sedikit yang khawatir, mengingat rekam jejak militer terkait tuduhan-tuduhan pelanggaran di masa lalu.

CNA menggali lebih jauh kebijakan pertahanan Prabowo Subianto, serta apakah militer berpotensi memainkan peran lebih besar di bawah kepemimpinannya.

PRIORITAS PERTAHANAN PRABOWO

Prabowo Subianto bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019, di awal masa jabatan kedua Jokowi sebagai presiden.

Kementerian Pertahanan, yang dinilai strategis, secara konsisten menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Meski demikian, anggaran tersebut sempat fluktuatif selama pandemi COVID-19 antara 2020 dan 2022.

Setelah pandemi mereda pada 2022, Kementerian Pertahanan menerima anggaran sebesar Rp150,4 triliun (US$9,7 miliar).

Tahun ini, anggaran kementerian ini meningkat menjadi Rp175,1 triliun, dan Prabowo mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk membeli peralatan militer dari berbagai negara guna menggantikan peralatan yang sudah usang.

Keputusan ini berbeda dengan pendahulunya, Ryamizard Ryacudu, yang lebih mengandalkan produksi dalam negeri.

Di bawah pengawasan Prabowo, Indonesia telah membeli jet tempur Rafale dari Prancis dan pesawat angkut Airbus A400M dari Eropa.

Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan Turki untuk pengadaan rudal melalui perusahaan Roketsan serta pengembangan simulator menembak, terjun payung, dan penerbangan.

Kepada CNA, Khairul Fahmi dari ISESS mengatakan bahwa strategi diversifikasi pengadaan peralatan pertahanan adalah hal umum bagi negara berkembang dengan anggaran terbatas.

Selain itu, menurutnya, membeli peralatan dari berbagai negara juga bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik.

Namun, strategi ini menimbulkan kekhawatiran terkait sinkronisasi dan interoperabilitas peralatan yang berbeda-beda.

Indonesia pernah membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia pada masa lalu, saat embargo senjata diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah intervensi militer Indonesia di Timor Leste pada 1999. Embargo itu kemudian dicabut, oleh Uni Eropa pada 2000 dan oleh AS pada 2005.

Tahun depan, Kementerian Pertahanan akan menerima anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain.

Menurut para analis, angka Rp165,2 triliun, meski lebih kecil daripada tahun ini, menandakan bahwa Kementerian Pertahanan akan menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang.

Mereka mencatat bahwa penurunan 3,6 persen dalam anggaran Kementerian Pertahanan tahun ini dibandingkan dengan 2023 disebabkan oleh kebutuhan pengalokasian dana ke lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk tahun depan, salah satunya untuk program unggulan Prabowo, yakni makan siang gratis.

Wakil Menteri Pertahanan sebelumnya , Muhammad Herindra, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan tetap digunakan untuk membeli peralatan militer baru dan menjamin kesejahteraan prajurit.

Di sisi lain, Prabowo mengumumkan tahun lalu bahwa komando militer akan dibentuk di masing-masing dari 38 provinsi Indonesia, meningkat dari 15 komando yang ada saat ini.

Sejauh ini belum ada komando baru yang dibentuk, dan Prabowo belum mengindikasikan adanya jadwal untuk perluasan tersebut.

Beberapa pihak menilai rencana ini merupakan tanda bahwa militerisasi akan meningkat, namun Khairul Fahmi menegaskan bahwa wacana ini sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendahulu Presiden Jokowi.

Prioritas utama tetap pada modernisasi peralatan dan peningkatan kesejahteraan prajurit sebelum komando-komando baru dibentuk.

Komando militer berfungsi sebagai markas besar regional angkatan darat (AD). Dengan adanya komando militer di suatu wilayah, AD dapat mengembangkan dan melatih personelnya berdasarkan kebutuhan daerah tertentu.

"Prioritasnya untuk saat ini masih modernisasi peralatan," ujar Khairul.

"Dan kalaupun ada penambahan komando militer baru, pembangunannya tidak akan serentak di seluruh Indonesia, karena anggarannya terbatas."

Khairul yakin provinsi-provinsi terluar atau memiliki perbatasan, seperti Papua, akan diprioritaskan.

Papua sisi Indonesia, yang beberapa tahun lalu mengalami pemekaran dari dua menjadi enam provinsi, membutuhkan lebih banyak sumber daya.

Kepada CNA, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo, mengakui bahwa kepolisian di Papua juga membutuhkan tambahan personel dan anggaran untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah tersebut, termasuk pemberontakan yang masih terjadi.

Bulan lalu, seorang pilot Selandia Baru akhirnya dibebaskan setelah ditawan oleh kelompok separatis selama 19 bulan di Kabupaten Nduga.

Bulan ini, satu sekolah dibakar, diduga oleh kelompok pemberontak di Papua Tengah.

"Tentu saja, kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat dalam hal anggaran atau peralatan," ujar Ignatius.

Menurut para analis, selain memutakhirkan peralatan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, Prabowo juga antusias memajukan hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dengan negara-negara lain.

Di antara antusiasme tersebut adalah ketertarikan personalnya dalam isu-isu regional dan geopolitik. Prabowo juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong kebijakan luar negeri Indonesia.

"Saya kira Indonesia di bawah Pak Prabowo akan mengembangkan hubungan yang lebih strategis, terutama mengingat latar belakang militernya," kata Khairul Fahmi.

"Sebagai mantan jenderal dan menteri pertahanan, beliau memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang diplomasi pertahanan (dibandingkan Jokowi).

"Dan saya kira ini aset besar bagi Indonesia untuk go international di era Pak Prabowo, terutama sebagai pemimpin de facto ASEAN."

Alman punya pandangan yang sama. Dia menambahkan bahwa strategi Prabowo membeli senjata dari berbagai negara menunjukkan visinya yang berorientasi ke luar.

"Selama ini, orientasi kita terlalu fokus ke dalam, seolah-olah ancamannya dari dalam, padahal itu pola pikir yang salah."

AMANDEMEN UU, RANCANGAN UU

Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian perubahan legislatif dan usulan amandemen undang-undang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang potensi kemunduran demokrasi yang diperjuangkan dengan gigih sejak 1998.

Salah satu kekhawatiran utama muncul terkait amandemen UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan tahun lalu. Amandemen ini memungkinkan personel militer dan kepolisian menduduki posisi sipil di pemerintahan dan BUMN sembari tetap tunduk pada aturan-aturan internal militer dan kepolisian.
Maria Katarina Sumarsih, 72, warga Jakarta, berpendapat bahwa tentara dan polisi semestinya tidak menduduki posisi sipil.

"Banyak anak muda yang susah cari kerja," ujarnya.

"Jadi kenapa anggota militer yang sudah punya pekerjaan tetap masih diberi kesempatan untuk mengisi posisi-posisi itu? Ini kan tidak masuk akal," tambah Maria, yang kehilangan putranya yang berusia 20 tahun dalam salah satu demonstrasi berdarah pada 1998.

Kepada CNA, Yohanes Sulaiman, pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat, menjelaskan bahwa situasi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah personel militer aktif yang tidak memiliki jabatan fungsional.

Namun, Yohanes menegaskan bahwa para perwira militer sebenarnya tidak ingin ditempatkan di posisi sipil.

"Dari sudut pandang militer, kalau Anda sampai ditugaskan ke posisi sipil, itu adalah tanda peringatan dari atasan bahwa Anda akan segera pensiun dan tidak akan kembali ke markas," kata Yohanes.

Saat ini, TNI memiliki sekitar satu juta personel.

Satu rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang berpotensi membuka pintu kekuasaan lebih besar bagi militer dan kepolisian telah digodok pula di Dewan Perwakilan Rakyat dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut pemerintah, UU TNI dianggap perlu karena undang-undang yang saat ini berlaku telah berusia 20 tahun dan dinilai tidak lagi relevan menghadapi ancaman-ancaman baru, seperti serangan siber.

Namun, RUU tersebut juga memuat ketentuan tentang dwifungsi militer. 

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali ke masa Orde Baru di bawah Soeharto, ketika militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan sipil.

Dalam rancangan UU yang diajukan, personel militer diizinkan memiliki usaha, yang memicu kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan.

RUU ini juga mencakup wacana memundurkan usia pensiun perwira dan memberikan fleksibilitas lebih besar. Jika dibandingkan dengan UU ASN yang disahkan tahun lalu, ada pelonggaran aturan terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga pemerintah.

Usulan revisi ini memicu kontroversi di tengah publik. RUU tersebut belum berhasil disahkan hingga akhir masa jabatan anggota dewan pada 30 September, sebagian besar karena keterbatasan waktu untuk menanggapi sejumlah kekhawatiran masyarakat.

Namun, RUU ini tetap bisa dibahas lagi oleh anggota dewan yang baru dilantik pada 1 Oktober.

Sementara itu, Yohanes, pakar pertahanan, menilai bahwa pengesahan RUU ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Sebab ada pihak-pihak yang berusaha menghambat pengesahannya atau setidaknya merevisi agar peran militer tidak semakin membesar," ujarnya, merujuk pada kekhawatiran masyarakat dan juga beberapa segmen pemerintah yang mendukung agar TNI tidak memiliki kekuatan yang berlebihan.

Namun, Maria Katarina Sumarsih berpendapat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, militer akan kembali menjalankan fungsi gandanya sebagai penjaga kedaulatan sekaligus menangani isu-isu lain, termasuk ketahanan pangan.

Putranya, Bernardinus Realino Norma Irmawan – akrab disapa Wawan – adalah salah satu demonstran yang tewas tertembak, dan hingga kini, belum ada yang dimintai pertanggungjawaban atas kematiannya.

Khairul dari ISESS menilai bahwa kekhawatiran publik tersebut wajar.

"Wajar kalau ada kekhawatiran seperti itu karena kita belum sepenuhnya lepas dari trauma masa lalu," katanya.

RAKYAT PUNYA SUARA

Para ahli menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada dan menyuarakan pendapat mereka guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia.

"Kita tidak boleh lupa bahwa Pak Prabowo memiliki sejarah kelam selama Orde Baru, tidak saja Prabowo sebagai pribadi tetapi juga ABRI sebagai organisasi," ujar Alman Helvas Ali dari Marapi Consulting and Advisory.

ABRI merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, nama kesatuan tentara dan kepolisian Indonesia sebelum dipisah dan diubah kembali menjadi TNI pada 1999 .

Sementara itu, Maria Katarina Sumarsih, selama 18 tahun terakhir konsisten berdiri di depan Istana Kepresidenan Jakarta tiap hari Kamis bersama para demonstran lainnya, membawa payung hitam sebagai simbol mengenang putranya dan korban lain dari penembakan serta penculikan pada 1998.

Maria berharap setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, ia tidak akan melupakan sumpah yang diucapkannya.

"Dalam sumpah presiden, disebutkan bahwa dia harus menaati konstitusi.

"Konstitusi menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah," ujarnya.

Meski demikian, semua analis yang diwawancarai CNA sepakat bahwa masyarakat perlu memberikan waktu kepada Prabowo untuk membuktikan komitmennya.

"Di satu sisi, saya khawatir tentang masa depan demokrasi Indonesia dan apakah presiden yang baru akan terlalu berkuasa," ujar Yohanes dari Universitas Jenderal Achmad Yani.

"Tapi di sisi lain, saya cukup optimis. Saya tidak menganggap beliau orang yang brutal. Beliau tidak punya niat buruk. Beliau sudah belajar dari masa lalu, dan beliau orangnya cerdas."

📢 Kuis CNA Memahami Asia sudah memasuki putaran pertama, eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya!

Jangan lupa, terus pantau saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk mendapatkan tautan kuisnya 👀

🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V