Skip to main content
Iklan

Indonesia

Prabowo pecat Sri Mulyani, diberitahu 1 jam sebelum lengser

Ada perbedaan visi fiskal antara Prabowo dan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi.

Prabowo pecat Sri Mulyani, diberitahu 1 jam sebelum lengser
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet terakhir yang dihadirinya pada 31 Agustus sebelum pencopotannya. (Facebook/Sri Mulyani)
10 Sep 2025 10:22AM (Diperbarui: 10 Sep 2025 12:51PM)

JAKARTA: Teka-teki apakah mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri atau dicopot mulai tersingkap.

Reuters dalam laporan eksklusifnya pada Rabu (10/9) memberitakan bahwa Sri Mulyani secara tiba-tiba dicopot dari jabatannya pada 8 September saat tengah memimpin rapat internal.

Pemberhentian ini terjadi setelah ia menerima telepon dari kantor Presiden Prabowo Subianto yang menginformasikan bahwa dirinya akan direshuffle dalam waktu kurang dari satu jam, menurut dua sumber yang mengetahui langsung peristiwa tersebut.

Dua sumber itu mengungkapkan Sri Mulyani sedang memimpin rapat sekitar pukul 14.30 WIB ketika menerima telepon dari salah satu orang dekat Prabowo. Padahal, ia sebelumnya dijadwalkan bertemu Presiden di pagi hari, namun agenda itu dibatalkan mendadak.

“Seharusnya ia memiliki agenda pertemuan dengan presiden pada pagi hari itu, namun dibatalkan,” kata salah satu sumber itu yang dekat dengan Sri Mulyani.

Sumber-sumber lain yang keduanya juga dekat dengan Sri Mulyani—salah satunya dari kalangan kementerian—membenarkan bahwa menteri berusia 63 tahun itu diminta untuk mundur.

Seorang pejabat pemerintah juga mengonfirmasi ia tidak mengundurkan diri.

Tak lama setelah telepon tersebut, Prabowo mengumumkan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru.

BEDA VISI FISKAL PRABOWO DAN SRI MULYANI

Sri Mulyani memiliki reputasi kebijakan fiskal yang hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia yang membuatnya menjadi favorit pasar.

Selama ini, ia dipandang sebagai figur penyeimbang ambisi belanja besar Prabowo yang kerap menimbulkan kekhawatiran banyak investor.

Pencopotan mendadak ini menandai berakhirnya hubungan kerja yang sempat dianggap sebagai sinyal kesinambungan kebijakan dari era Presiden Joko Widodo.

SMI, demikian ia sering dipanggil merupakan Menkeu dengan masa jabatan kedua terpanjang dalam sejarah Indonesia.

Periode pertamanya dimulai dari Desember 2005 hingga Mei 2010 di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ia hengkang ke Bank Dunia sebelum kembali menjabat Menkeu dari Juli 2016 hingga pencopotannya di bawah kepresidenan Jokowi dan Prabowo

Sri Mulyani awalnya dipertahankan oleh Prabowo di kabinetnya untuk menenangkan pasar.

Namun, ketegangan muncul terkait program belanja besar seperti program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta warga dengan anggaran Rp340 triliun tahun depan, hampir dua kali lipat dari tahun ini.

Untuk menutup biaya tersebut, alokasi dana ke pemerintah daerah dipangkas.

Langkah ini menambah tekanan fiskal dan memperlebar perbedaan pandangan antara Sri Mulyani yang konservatif dengan Prabowo yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lewat belanja masif.

Sri Mulyani juga dilaporkan jarang bertemu empat mata dengan Prabowo. Reuters mengeklaim ia semakin sulit mengakses langsung Presiden.

Masa jabatan Sri Mulyani di bawah Prabowo juga didera oleh gelombang protes atas kebijakan pajak dan belanja negara.

Rumahnya di Bintaro bahkan dijarah saat aksi kerusuhan akhir Agustus lalu meski ia menjawab tegas akan tetap melanjutkan tugas setelah Prabowo menanyakan kondisinya di rapat kabinet.

Sri Mulyani menurut beberapa sumber dilaporkan shock setelah aksi penjarahan itu.

Ekonom menilai pencopotan ini mencerminkan perbedaan visi fiskal. Prabowo sebelumnya membentuk sovereign wealth fund bernama Danantara dan menunjuk penasihat ekonomi terkemuka yang dikenal berani mengambil risiko untuk mengelola aset negara lebih agresif.

Seorang sumber di Danantara yang menolak disebutkan namanya, mengatakan setidaknya satu penasihat menyampaikan kepada Prabowo bahwa sikap fiskal konservatif Sri Mulyani tidak sejalan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sebaliknya, Sri Mulyani konsisten menekankan disiplin fiskal dan menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB sesuai aturan hukum Indonesia, guna menghindari terulangnya krisis moneter 1998.

Namun bagi Prabowo dan pendukungnya, sikap konservatif tersebut justru dianggap penghambat pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: Reuters/ew

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan