Sorotan Singkat: Kasus korupsi tak akan hentikan MBG, tapi Prabowo bakal perketat pengawasan

JAKARTA: Jika ada satu karakter Presiden Prabowo Subianto yang sulit dibantah, itu adalah soal kegigihannya.

Dia pernah empat kali gagal menjadi presiden atau wakil presiden pada pemilihan presiden 2004 hingga 2019. Pada dua pilpres 2014 dan 2019, dia kalah dari Joko Widodo. Tapi Prabowo tidak pernah menyerah.

Dia akhirnya berhasil memenangi Pilpres pada 2024 dan menjadi presiden kedelapan Indonesia.

Jadi, apakah Prabowo akan menyerah dalam melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ketiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya mengawal program bernilai ratusan triliun rupiah itu ditangkap atas dugaan korupsi?

Jawabannya, tidak.

Malah, kasus ini akan menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk meningkatkan program ambisius yang bertujuan memberi makan bagi 82,9 juta anak dan ibu hamil serta menyusui, demi mencegah malnutrisi dan stunting agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah kasus korupsi di BGN - yang jadi pukulan telak bagi pemerintah - akan mempengaruhi cara Prabowo dan para penasihatnya mengawasi kebijakan-kebijakan strategis.

MBG LANJUT TERUS

Prabowo telah meluncurkan berbagai program ambisius sejak menjabat presiden di akhir Oktober 2024.

Di antaranya, Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu masyarakat pedesaan dengan anggaran hingga Rp400 triliun. Program lainnya adalah cek kesehatan gratis untuk mencegah penyakit di kalangan masyarakat.

Namun, MBG bisa dibilang adalah program andalan Prabowo, yang diusungnya sejak mulai berkampanye untuk maju jadi calon presiden pada 2023.

Program ini juga paling banyak dibicarakan karena dikaitkan dengan kasus keracunan makanan yang menimpa sedikitnya 33.000 anak per April lalu, berdasarkan data lembaga non-pemerintah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Para analis juga menyoroti besarnya skala dan anggaran program ini, terutama ketika perekonomian Indonesia menghadapi tekanan akibat melemahnya rupiah yang telah mencapai Rp18.000 per dolar AS.

Besarnya anggaran MBG juga akan menguji kemampuan pemerintah dalam menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2025, defisit anggaran adalah 2,92 persen dari PDB.

Pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun untuk menjalankan MBG sepanjang tahun ini.

Namun pada Maret, pemerintah mengumumkan pengurangan frekuensi distribusi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan sebagai respons terhadap tekanan harga yang dipicu konflik Timur Tengah. Pada akhir Mei, anggaran program itu telah dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Sebelumnya, Prabowo menepis kekhawatiran masyarakat terkait program MBG, mengatakan bahwa kasus keracunan hanya menimpa segelintir penerima manfaat.

Baru belakangan ini dia akhirnya mengakui bahwa program andalannya ini "punya banyak masalah" dan berjanji akan "membenahi semuanya".

Sikap yang sama ditunjukkannya pada acara di Bogor pada Rabu lalu, menyusul ramainya pemberitaan soal penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua orang wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Dalam acara tersebut, presiden berusia 74 tahun itu berjanji akan memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan.

Prabowo juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung yang hadir dalam acara tersebut untuk langsung menyampaikan kepadanya jika ada kebutuhan yang dapat membantu mereka menjalankan tugas secara lebih optimal.

Prabowo mengatakan, tidak ada ruang bagi penyimpangan atau penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaan program MBG.

Dia menjelaskan, dirinya telah memecat Dadan dan dua wakilnya pada Selasa malam setelah menerima berbagai laporan tentang kekurangan, dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan program MBG. Padahal, beberapa jam sebelumnya, Dadan turut mendampingi Prabowo saat menginspeksi dapur dan sekolah yang menyediakan MBG di Jakarta.

Dalam acara di Bogor, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG.

"Saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil," kata dia.
 

MEMPERKETAT KENDALI

Prabowo mengganti Dadan, yang merupakan pakar entomologi, dengan Nanik Sudaryati Deyang, satu-satunya wakil kepala BGN yang tidak dicopot.

Menggantikan dua wakil kepala BGN yang ditahan adalah Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, keduanya hadir dalam acara di Bogor.

Nanik adalah mantan jurnalis yang telah mendukung Prabowo sejak menjadi capres pada 2019.

Sementara Agustina adalah mantan wakil kepala BPKP.

Dengan susunan pimpinan yang baru serta mencuatnya kasus korupsi ini, Prabowo tampaknya akan memperketat kendali dan pengawasan terhadap program andalannya guna memastikan MBG benar-benar mencapai keberhasilan seperti yang ia cita-citakan.

Meski memimpin kabinet terbesar dalam enam dekade terakhir, Prabowo dikenal memiliki lingkaran orang kepercayaan yang relatif kecil. Di antaranya adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan adiknya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo, yang kerap ia percayai menangani berbagai persoalan penting.

Hashim juga merupakan utusan khusus Prabowo untuk energi dan iklim. Sementara Teddy dikenal kerap menangani berbagai urusan pemerintahan yang melampaui cakupan tugas resminya.

Belum lama ini, netizen dibuat heran ketika Kementerian Sosial mengunggah video yang memperlihatkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui Teddy untuk melaporkan perkembangan salah satu program kementeriannya.

Beberapa menteri lain, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital serta Menteri Koperasi, juga diketahui beberapa kali melaporkan berbagai urusan kepada Teddy.

Kasus korupsi ini bisa mendorong Prabowo menyerahkan peran pengawasan yang lebih besar atas program-program unggulannya, terutama MBG, kepada orang-orang yang paling ia percayai.

Sejauh ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dalam satu setengah tahun sejak diluncurkan.

Namun, yang dibutuhkan MBG mungkin bukan sekadar kendali dan pengawasan yang lebih ketat.

Program tersebut juga harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten serta dirancang lebih tepat sasaran. Tidak semua anak dan ibu hamil membutuhkan makanan bergizi gratis.

Pendekatan yang lebih terarah tidak hanya dapat menghemat anggaran, tetapi juga membantu program tersebut mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.