Prabowo minta masterplan penanggulangan bencana menyeluruh, apa tantangannya?

JAKARTA: Bulan lalu, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur menewaskan sedikitnya 135 orang. Sementara erupsi Gunung Anak Krakatau awal bulan ini membuat sejumlah bandara ditutup selama dua hari dan mengganggu penerbangan. Indonesia juga tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Menurut para ahli, berbagai bencana alam serta kebakaran akibat aktivitas manusia menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penegakan aturan, sistem peringatan dini, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti persoalan tersebut ketika awal bulan ini memerintahkan pemerintah menyiapkan masterplan penanggulangan bencana yang menyeluruh.

Letak Indonesia di Cincin Api Pasifik membuatnya rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sementara perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan, dan karhutla.

Namun, menurut para ahli, kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan atas besarnya kerugian akibat bencana.

"Faktor geografis ini merupakan kondisi alam yang dapat diprediksi," kata Daryono, mantan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menurut Daryono, hambatan terbesar dalam mitigasi bencana antara lain ketimpangan anggaran, lemahnya penegakan aturan pembangunan di daerah rawan bencana, serta keterbatasan teknologi peringatan dini dan kesiapan masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Rincian masterplan penanggulangan bencana tersebut belum diumumkan dan Prabowo tidak menyebut kapan akan diterapkan.

"Kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan," kata Prabowo pada 7 September.

Prabowo mengatakan Indonesia perlu menambah sarana pemadaman, termasuk helikopter dan pompa air, menempatkan ekskavator kecil di desa rawan karhutla, serta mengembangkan penggunaan drone berdaya angkut besar.

Pada 16 September, Prabowo mengatakan pemerintah telah memesan sejumlah pesawat besar untuk operasi water bombing dan kembali menegaskan perlunya memperkuat lembaga penanggulangan bencana.

BERSIAP SEBELUM BENCANA DATANG

Menurut para ahli, agar masterplan efektif, Indonesia harus lebih fokus pada kesiapan sebelum bencana, bukan sekadar penanganan setelahnya. Data ilmiah dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci.

Daryono mengatakan langkah itu mencakup sistem peringatan dini multibencana yang terintegrasi dengan sensor real-time, jaringan seismik yang terus diperbarui, deteksi tsunami, dan pemetaan bahaya gunung api. Yang tak kalah penting, peringatan harus segera diikuti tindakan di lapangan tanpa terhambat birokrasi.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah modal. Menurut Daryono, Indonesia punya sistem peringatan dini tsunami, pemantauan gempa dan gunung api selama 24 jam, program desa tangguh bencana, serta budaya gotong royong yang membantu masyarakat bergerak cepat dalam keadaan darurat.

Tantangannya adalah memastikan seluruh kemampuan tersebut saling terhubung dan tetap terpelihara di negara dengan lebih dari 17.000 pulau ini.

"Lambannya respons bencana di Indonesia merupakan lingkaran setan struktural karena kesiapsiagaan masih dianggap sekadar formalitas administratif, bukan prioritas pembangunan nasional," kata Daryono.

Ia mencontohkan gempa dan tsunami Palu pada 2018, ketika kerusakan besar membuat pemerintah daerah kewalahan.

Sementara saat Siklon Seroja melanda Nusa Tenggara Timur pada 2021, minimnya akses jalan di kepulauan itu menyulitkan pengiriman bantuan ke masyarakat terdampak. Berbagai lembaga harus bekerja sama, termasuk mengerahkan kapal TNI Angkatan Laut untuk mencapai sejumlah wilayah.

Menurut Daryono, pengalaman tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, didukung struktur komando terpadu serta sistem anggaran dan logistik yang jelas.

INVESTASI UNTUK PENCEGAHAN BENCANA

Menurut Daryono, anggaran bencana selama ini lebih banyak digunakan untuk penanganan darurat setelah bencana ketimbang investasi berkelanjutan untuk merawat infrastruktur mitigasi dan teknologi peringatan dini.

Anggaran BNPB tahun ini sebesar Rp491 miliar, turun tajam dari Rp2 triliun pada 2025.

BNPB kini meminta tambahan anggaran Rp564 miliar untuk tahun ini.

Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan ada kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran pemerintah.

"Mengapa anggaran untuk BNPB begitu rendah? Karena dalam tahap perencanaan, hal itu memang tidak dianggap penting," katanya kepada CNA.

Daryono juga menyerukan anggaran khusus untuk pencegahan bencana, edukasi kesiapsiagaan yang lebih luas di sekolah, serta simulasi rutin agar masyarakat terbiasa melakukan evakuasi saat bencana.

Menurutnya, peralatan tidak cukup hanya dibeli, tetapi juga harus dirawat.

Daryono mengatakan teknologi kebencanaan Indonesia, termasuk buoy dan sensor seismik, terkadang terkendala minimnya anggaran pemeliharaan dan vandalisme.

Ia mengusulkan masyarakat setempat dilibatkan dalam perawatan rutin untuk menjaga peralatan tersebut.

Misalnya, tokoh masyarakat dapat ditunjuk sebagai penjaga peralatan tertentu, sementara warga yang telah dilatih dapat melakukan pemeriksaan berkala.

MENGATASI RISIKO BENCANA DARI AKARNYA

Iqbal mengatakan Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman geologi, tetapi juga bencana terkait cuaca yang semakin parah akibat krisis iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai.

Menurutnya, masterplan harus mencakup langkah untuk mengurangi risiko lingkungan yang menjadi pemicu bencana terkait cuaca.

Langkah tersebut antara lain melindungi dan memulihkan lahan gambut serta mangrove, meninjau penggunaan lahan di daerah rawan bencana terkait iklim, dan membatasi aktivitas yang meningkatkan risiko lingkungan.

Iqbal menambahkan, sejumlah langkah tidak selalu membutuhkan anggaran baru yang besar.

Misalnya, pemerintah dapat mewajibkan perusahaan memulihkan lahan gambut yang rusak dengan membasahinya kembali, serta menjatuhkan denda atau mencabut izin pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan.

"Salah satu langkah mitigasi adalah meninjau seluruh izin berbasis lahan di daerah yang menghadapi krisis ekologis," kata Iqbal.

Menurutnya, pemerintah kemudian dapat menetapkan lokasi tertentu sebagai zona yang tidak boleh digunakan perusahaan untuk beroperasi atau menanam kelapa sawit.

Ia juga menyerukan penguatan sistem peringatan dini dan pemantauan agar pemerintah dapat meningkatkan patroli dan langkah pencegahan lain ketika risiko meningkat.

Iqbal mengatakan Indonesia dapat belajar dari negara dan wilayah rawan bencana lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina.

Di Jepang dan Korea Selatan, peringatan soal berbagai ancaman, termasuk polusi udara, dikirim langsung ke ponsel warga beserta langkah yang harus dilakukan. Menurut Iqbal, Indonesia belum memiliki sistem serupa.

Di Filipina, masyarakat di daerah yang terancam topan dapat dievakuasi sebelum badai tiba, katanya.

ATURAN SUDAH ADA, PENEGAKAN MASIH LEMAH

Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Namun, menurut para ahli, kepatuhan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah.

"Kalau regulasi, menurut saya, sudah cukup," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah.

Menurutnya, masalahnya adalah memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajiban mitigasi dan edukasi masyarakat. Hal ini sulit dilakukan karena tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang gagal menjalankan kewajiban tersebut.

Padahal, kesiapsiagaan dimulai dari daerah, kata Trubus.

Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi dan apa yang harus dilakukan ketika peringatan dikeluarkan. Hal ini sudah terlihat di sekitar Gunung Semeru di Jawa Timur serta Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Warga yang berulang kali menghadapi ancaman erupsi lebih memahami prosedur evakuasi.

Menurut Trubus, masterplan juga harus mencakup seluruh siklus bencana, mulai dari kesiapsiagaan sebelum bencana, penanganan saat bencana, hingga pemulihan setelahnya.

Rekonstruksi pascabencana bisa gagal jika perencana tidak cukup mempertimbangkan kehidupan masyarakat, katanya.

Trubus mengatakan pada sejumlah kasus sebelumnya, warga enggan menempati hunian relokasi karena terlalu jauh dari sumber mata pencaharian. Akibatnya, sebagian rumah baru tidak ditempati atau terbengkalai.

Agar seluruh upaya tersebut berjalan, menurutnya, pemerintah daerah harus lebih proaktif dan inovatif.

"Jangan melihat bencana hanya dari kacamata politik atau gimmick bantuan ... padahal yang harus menjadi prioritas adalah warga yang perlu diselamatkan," kata Trubus.