Dino kritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, Seskab Teddy menjawab

JAKARTA: Tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menuai kritikan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal pada akhir pekan. Tidak menunggu lama, kritikan tersebut menuai respons dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di media sosial, menjelaskan soal maksud dan tujuan kunjungan luar negeri Prabowo.

Dino, melalui unggahan video di Instagram pada Sabtu (30/5), menyatakan bahwa pandangannya sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus mewakili aspirasi sebagian kalangan hubungan internasional dan masyarakat yang mempertanyakan intensitas perjalanan luar negeri Presiden.

Menurut Dino, sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo termasuk pemimpin dunia yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan di luar negeri sehingga memunculkan persepsi publik bahwa frekuensi tersebut tidak lazim dan berpotensi dianggap berlebihan.

"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan keluar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," tutur Dino.

Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kunjungan kepala negara. Menurutnya, biaya tersebut mencakup tim pendahulu, transportasi udara, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia memperkirakan satu perjalanan luar negeri dapat menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Atas dasar itu, Dino mengajukan sejumlah usulan. Pertama, ia mendorong pemanfaatan komunikasi virtual seperti panggilan video atau telepon untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, substansi pembicaraan bilateral sering kali dapat dicapai tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang mahal.

"Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam. Dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu," ujar Dino yang juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Kedua, ia menyarankan agar setiap kunjungan ke forum internasional dimaksimalkan untuk bertemu sebanyak mungkin pemimpin negara lain yang hadir. Dino bahkan mengusulkan formula "1 plus 8", yakni satu agenda utama di forum internasional yang dibarengi sedikitnya delapan pertemuan bilateral.

Ketiga, Dino meminta agar kunjungan luar negeri direncanakan secara lebih profesional dan transparan. Menurutnya, sejumlah perjalanan terlihat dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai kepada publik. Ia mengusulkan agar rencana kunjungan diumumkan setidaknya seminggu hingga sebulan sebelum keberangkatan.

Keempat, ia menyarankan agar dalam setahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kelima, Dino mengusulkan sebagian misi diplomatik yang bersifat taktis dapat lebih banyak didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghemat biaya sekaligus mengoptimalkan fungsi diplomasi.

Dino menegaskan kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan diplomasi, melainkan sebagai refleksi dari kekhawatiran publik di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, masyarakat kini lebih mengharapkan kepekaan dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara.

"Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka ... Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino.

TANGGAPAN SESKAB TEDDY

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino - yang disinggungnya pernah menjabat wakil menteri luar negeri "walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan".

Namun, dalam unggahannya di akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Senin malam (1/6), Teddy menilai sejumlah hal perlu diluruskan. 

Terkait biaya perjalanan, Teddy mengatakan, kelebihan biaya di luar anggaran yang telah ditetapkan negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Ia juga membantah anggapan bahwa rombongan presiden terlalu besar. Menurut Teddy, jumlah delegasi yang ikut dalam kunjungan luar negeri saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan periode sebelumnya.

"Jadi kalau dulu, sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," kata Teddy.

Mengenai usulan agar seluruh jadwal kunjungan dirancang jauh hari sebelumnya, Teddy menilai kondisi geopolitik dunia sangat dinamis sehingga tidak semua agenda dapat direncanakan secara kaku. Menurutnya, selain agenda tahunan yang telah disusun, terdapat pula kunjungan yang harus dilakukan sesuai perkembangan situasi dalam negeri maupun internasional.

Teddy juga menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo perlu dilihat dalam konteks situasi global saat ini. Menurutnya, Prabowo mulai memimpin ketika dunia menghadapi berbagai krisis dan konflik, sehingga pembangunan hubungan personal dengan para pemimpin dunia menjadi bagian penting dari strategi diplomasi Indonesia.

Ia menolak anggapan bahwa kunjungan luar negeri hanya bersifat seremonial. Menurut Teddy, kedekatan personal antar pemimpin diperlukan agar Indonesia memiliki modal diplomatik ketika menghadapi situasi mendesak di masa depan.

"Jadi, setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik," kata Teddy.

"Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial."

Sebagai bukti manfaat diplomasi tersebut, Teddy menyebut sejumlah capaian yang menurutnya diperoleh dalam satu setengah tahun terakhir. Di antaranya adalah bergabungnya Indonesia ke BRICS, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, serta realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia juga menyinggung kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang, menurutnya, menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp575 triliun. Selain itu, Teddy menyebut penguatan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, serta keberhasilan Indonesia memperoleh fasilitas perkampungan haji di Arab Saudi.

"Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji," kata Teddy.

Dalam isu Palestina, Teddy mengatakan, Indonesia berperan aktif melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengiriman kapal rumah sakit, serta pemberian akses pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia. Ia juga mencontohkan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam membantu pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh otoritas Israel.

Terkait kritik mengenai pengaturan pertemuan bilateral dalam forum internasional, Teddy menegaskan bahwa keputusan mengenai prioritas pertemuan berada di tangan Presiden dan Menteri Luar Negeri. Menurutnya, hanya mereka yang mengetahui secara menyeluruh pertemuan mana yang perlu dilakukan secara langsung, cukup melalui komunikasi jarak jauh, dipublikasikan, atau justru dijalankan secara tertutup.

"Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan," kata Teddy,

"Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima. Tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," pungkas dia.