Kunjungan Prabowo ke KTT Gaza: apa langkah Indonesia berikutnya?

JAKARTA/SINGAPURA: Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kepala negara yang turut diundang dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Menurut para pengamat, hal ini menunjukkan peningkatan profil Indonesia di mata internasional yang menyimpan peluang sekaligus risiko.

Sebagai satu-satunya pemimpin Asia Tenggara dalam KTT yang dihadiri lebih dari 20 kepala negara itu, Prabowo menjadi sorotan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanggil mereka satu per satu.

Trump menyebut Prabowo sebagai "sosok yang sangat luar biasa dari Indonesia" dan menghampirinya sembari mengatakan, "Presiden, ayo kemari. Kerja yang bagus."

Para pengamat berbeda pendapat apakah kehadiran Prabowo di Mesir hanya bersifat simbolis. Namun mereka melihat Prabowo berhasil membangun keakraban dengan para kepala negara dan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peningkatan pengaruh globalnya untuk mendorong perdamaian di Gaza.

Prabowo, kata mereka, juga bisa terus membangun komunikasi dengan Trump untuk menyampaikan pandangan Indonesia terkait penerapan gencatan senjata.

Namun di balik peluang yang muncul dari posisi global Indonesia, momen mic bocor antara dirinya dan Trump serta laporan hoaks soal rencana kunjungan ke Israel menunjukkan potensi risiko dalam gaya diplomasi Prabowo, menurut para pengamat.

PENINGKATAN STATUS DAN PENGARUH

Pengamat mengatakan kehadiran Prabowo dalam KTT di Mesir adalah sinyal terbaru meningkatnya posisi Indonesia di mata dunia.

Dalam satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, Prabowo telah melakukan 36 kunjungan resmi ke 24 negara. Sebagai perbandingan, Joko Widodo melakukan 58 kunjungan kenegaraan ke 41 negara selama 10 tahun masa pemerintahannya.

Bulan lalu, Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, seorang presiden Indonesia kembali berpidato di podium PBB.

Sebelumnya pada dua periode kepemimpinan Jokowi, dia selalu absen berpidato di PBB, diwakili oleh Menteri Luar Negeri ketika itu Retno Marsudi.

Dalam pidatonya di PBB, Prabowo menawarkan mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza dan menyatakan “dukungan penuh” terhadap solusi dua negara, yang ia sebut sebagai kunci bagi perdamaian sejati Palestina.

Prabowo juga melakukan kunjungan solidaritas ke Qatar pada 12 September setelah Israel menyerang Doha untuk menargetkan para pemimpin Hamas. Dari Qatar, Prabowo melanjutkan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA).

"Suatu negara dapat dianggap besar dan diperhitungkan dalam percaturan dunia sangat bergantung pada peran presidennya," kata Guru Besar Ilmu Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Prof. Yon Machmudi, kepada CNA.

"Jika presidennya aktif menjalin komunikasi dan menghadiri berbagai forum internasional, negara akan semakin kuat dan positif di mata dunia. Sebaliknya, jika pemimpinnya hanya fokus pada urusan domestik, maka hubungan dan pengaruhnya di dunia internasional tentu menjadi lemah".

Di Asia Tenggara, Malaysia yang merupakan ketua ASEAN juga vokal menyuarakan perdamaian di Gaza, tapi tidak diundang ke KTT di Mesir.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia tidak diundang karena tidak memberikan dukungan penuh tanpa syarat pada rencana perdamaian 20 poin yang digagas AS.

Anwar menegaskan kembali bahwa Malaysia tetap memberikan dukungan bersyarat terkait isu tersebut, dengan menekankan bahwa setiap inisiatif perdamaian harus menawarkan solusi komprehensif yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan menjamin hak kembali bagi warga Palestina yang terusir.

“Kami termasuk sedikit negara yang memberikan dukungan bersyarat. Sebagian besar negara, termasuk yang hadir di Sharm El-Sheikh, menyatakan dukungan penuh,” ujarnya di Dewan Rakyat saat sesi Pertanyaan Perdana Menteri pada Selasa (14/10).

Namun menurut Akbar Kurnia Putra, pakar hubungan internasional dari Universitas Jambi, ada dua hal kunci yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam perkara ini.

Pertama, kata dia, Indonesia kini sudah dianggap sebagai negara kekuatan menengah dengan pengaruh signifikan yang mewakili populasi Muslim terbesar dunia dan anggota G20, ditambah negara ini juga memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Kedua, peran aktif Indonesia yang mengajukan inisiatif guna mendorong resolusi gencatan senjata di PBB dan mendorong akses bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

"Indonesia tidak lagi dilihat hanya sebagai pihak yang sekali lewat, melainkan menjadi bagian dari solusi. Ini artinya, kehadiran Indonesia memberikan legitimasi ke dunia bahwa Asia tenggara memiliki pemimpin yang moderat," kata Akbar.

Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, membenarkannya.

"Jadi sekarang Indonesia levelnya sudah bukan ASEAN lagi, tetapi qualified middle power, negara kelas menengah yang berkualitas dan banyak menjalin kerja sama dengan semua," kata Teuku kepada CNA.

Teuku mengatakan, Prabowo memiliki energi yang luar biasa karena mampu mengunjungi banyak negara di masa kepemimpinannya.

"Prabowo bisa berangkat malam dan dalam hitungan 24 jam sudah pulang, ini menuntut energi yang luar biasa," kata Teuku. "Saat media memberitakan kunjungan luar negeri Prabowo dan orang masih membahasnya, dia sudah pulang."

Pendapat berbeda disampaikan oleh Yohanes Sulaiman, pakar hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, yang mengatakan bahwa kehadiran Prabowo di Mesir cuma simbolis dan pertunjukan diplomasi.

Pasalnya, kata dia, Indonesia tidak terlalu terlibat dalam kesepakatan gencatan senjata, berbeda dengan Mesir, Qatar atau Turki yang turut menandatangani rencana damai Donald Trump.

“Menurut saya AS mengundang Prabowo sebagai pelengkap untuk memberi dukungan tambahan terhadap gencatan senjata dan kesepakatan Gaza yang diusung Trump,” ujarnya. “Undangan itu murni bersifat pragmatis, bukan tanda bahwa Prabowo berperan sentral dalam proses tersebut.”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Suzie Sudarman, dosen senior studi hubungan internasional di Universitas Indonesia, yang mengatakan kehadiran Prabowo di Mesir telah memberikan legitimasi bagi AS dan sekutunya bahwa mereka seolah didukung oleh dunia Islam.

Menurut Suzie, pujian Trump kepada Prabowo adalah sebuah pola yang berulang setiap kali terjadi konflik besar antara AS dan negara mayoritas Islam. Dia mencontohkan ketika terjadi perang Irak, Presiden George Bush yang berkunjung ke Bali dan bertemu Presiden Megawati pada 2003 mengatakan bahwa "Indonesia adalah mitra penting dan Indonesia adalah sahabat Amerika".

"Kalau melihat sejarah, pola seperti itu berulang. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah ‘topeng’—simbol bahwa negara-negara Muslim bisa tunduk pada kepentingan Israel atau sekutunya," kata Suzie.

KEAKRABAN DAN MOMEN MIC BOCOR

Di dalam negeri, kunjungan Prabowo ke Mesir menuai komentar positif dari rakyat Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya dukungan terhadap presiden di Instagram.

Para analis sepakat bahwa presiden menunjukkan kemampuan komunikasi dan keakraban dengan para kepala negara lain, namun mereka menyoroti beberapa hal dari perjalanannya yang berpotensi menjadi tantangan bagi gaya diplomasi yang ia usung.

Dalam sebuah rekaman usai KTT di Mesir, Prabowo terdengar santai mengatakan kepada Trump bahwa ia ingin bertemu putranya, Eric, meski konteks pernyataan itu belum jelas. Eric Trump merupakan wakil presiden eksekutif Trump Organization, perusahaan yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan usaha berbasis blockchain.

Konglomerat Indonesia MNC Group melalui unit propertinya, MNC Land—yang kini bernama MNC Tourism—mengelola resor yang dibangun bersama Trump Organization sekitar 60 km di selatan Jakarta.

Trump dan Prabowo tampaknya tidak menyadari bahwa percakapan mereka terekam oleh mikrofon yang masih menyala.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, ketika ditanya wartawan mengaku tidak tahu apa isi pembicaraan Trump dan Prabowo tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah hal biasa karena keduanya adalah "teman".

Meski demikian, para pengamat mengatakan insiden mic bocor ini bisa merugikan bagi Prabowo di dalam negeri.

Persepsi yang bisa muncul adalah Prabowo menggunakan ajang di Mesir untuk berbicara bisnis, atau bahkan perlakuan khusus untuk Eric yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kata Akbar dari Universitas Jambi.

"Hal-hal seperti ini cenderung digunakan oleh lawan politik untuk menciptakan narasi-narasi negatif yang menghubungkan antara kekuasaan dengan urusan bisnis," ujar Akbar.

Teuku mengatakan bahwa pembicaraan dengan Trump itu tidak akan menjadi masalah selama urusan kenegaraan dilakukan dalam koridor hukum yang ketat. Misalnya, jika urusan bisnis, maka Eric harus melalui prosedur tender terlebih dulu.

"Misalnya, lewat proses tender terbuka, sehingga perusahaan dapat bersaing secara terbuka, untuk memenangkan proyek-proyek besar di kedua negara," kata Teuku.

Kunjungan Prabowo ke Mesir juga diwarnai oleh pemberitaan bahwa dia akan menyambangi Israel.

Times of Israel, yang mengutip sumber anonim mengatakan Prabowo akan mengunjungi Israel setelah dari Mesir. Namun sehari setelahnya, media yang sama mengatakan Prabowo membatalkan kunjungan tersebut setelah rencananya bocor dan demi menghindari protes di dalam negeri.

Partai Prabowo, Gerindra, mengatakan laporan media itu adalah "hoaks" dan Menlu Sugiono juga membantahnya. Para pengamat mengatakan laporan Times of Israel adalah disinformasi atau manipulasi yang dilakukan oleh Israel.

Teuku mengatakan, Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel sehingga kunjungan ke negara itu dapat merusak reputasi Prabowo di dalam negeri.

"Israel biasa mempermainkan emosi dunia, kan? Mereka ingin menempatkan Prabowo pada situasi yang dilematis," kata Teuku.

Kecenderungan Prabowo menghadiri langsung berbagai acara internasional juga bisa menjadi pisau bermata dua dalam hal persepsi, kata para analis.

Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan apa yang dilakukan Prabowo adalah bentuk dari diplomasi FOMO (fear of missing out/takut tertinggal).

“Gaya diplomasi seperti ini didorong oleh rasa takut tertinggal, lebih banyak bereaksi terhadap perkembangan internasional daripada secara proaktif membentuknya,” kata Radityo kepada CNA.

Namun Teuku mengatakan bahwa justru Prabowo sebagai perwakilan Indonesia dinantikan dan memberi kesan moderat di setiap organisasi internasional.

"Misalnya di forum BRICS, Prabowo sangat ditunggu. Karena biasanya kalau ada figur Indonesia, organisasi apapun yang ada itu kelihatan lebih moderat. Indonesia tidak akan mengeluarkan pernyataan yang konfrontatif," kata Teuku merujuk pada bergabungnya Indonesia di BRICS pada Januari lalu.

Akbar dari Universitas Jambi menambahkan, sifat politik luar negeri Indonesia yang nonblok menjadikan Indonesia memiliki hubungan dagang dan keamanan dengan banyak negara, menjadikan BRICS yang dibuat menandingi dominasi blok Barat lebih penuh dengan kompromi.

"Suara di dalam BRICS menginginkan konfrontasi langsung dengan kompetitornya, tetapi faktanya, Indonesia-lah yang kini menjadi penyeimbang di antara keduanya. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung lebih kooperatif mencari titik temu alih-alih mencari konfrontasi," kata Akbar.

APA LANGKAH SELANJUTNYA?

Radityo dari Airlangga University mengatakan setelah KTT di Mesir, Prabowo harus melakukan tindak lanjut dengan aksi konkret jika tidak ingin kunjungannya disebut sekadar simbolik.

“Tantangannya sekarang adalah apakah kehadiran itu hanya bersifat simbolis atau akan diikuti dengan langkah konkret seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Radityo.

Menurut Suzie, seiring meningkatnya reputasi Indonesia sebagai representasi negara mayoritas Muslim besar dunia, Prabowo bisa menggunakan daya tawar agar negara ini terus disertakan dalam berbagai upaya untuk membantu Palestina.

"Prabowo harus tegas mengatakan bahwa proses gencatan senjata ini harus dikawal oleh Indonesia," kata Suzie.

Sebelum berangkat ke Mesir, Prabowo telah memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk dikirim ke Gaza.

Yon mengatakan Prabowo bisa mengupayakan Indonesia masuk dalam Board of Peace dengan cara melobi negara-negara inisiator gencatan senjata.

Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah badan internasional baru yang dibentuk pasca-gencatan senjata yang dipimpin oleh Donald Trump, bertugas mengawasi pemerintahan transisi Gaza. Belum ditentukan siapa saja negara anggotanya.

"Masuknya Indonesia (ke Board of Peace) adalah untuk memastikan jaminan gencatan senjata berlaku permanen," kata Yon.

"Komunikasi dengan Presiden Donald Trump juga harus terus dijaga agar Indonesia dapat menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan implementasi gencatan senjata, terutama jika di tengah jalan terjadi kebuntuan yang disinyalir berasal dari pihak Israel."