Langkah Prabowo kendalikan ekspor berpotensi tambah pendapatan, namun mengapa para pakar khawatir?

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan mekanisme baru untuk memperketat kendali pemerintah atas ekspor komoditas penting Indonesia. Prabowo mengatakan, cara ini dilakukan untuk mencegah kebocoran devisa yang merugikan negara hingga miliaran dolar AS.

Para pengamat menilai, keputusan tersebut memiliki niatan yang baik, namun bisa memicu keresahan para pelaku bisnis jika lembaga pengendali ekspor yang baru melakukan pendekatan yang terlalu agresif.

Dalam pidatonya pada 20 Mei lalu, Prabowo menyampaikan, seluruh ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batubara, dan ferro alloy nantinya wajib diawasi dan dikelola oleh Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) baru di bawah Danantara.

Presiden mengatakan, Indonesia mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun selama 34 tahun terakhir karena sumber daya alam dijual di bawah harga pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip media pada Kamis, mengatakan, nickel pig iron, logam nikel berkadar rendah yang selama ini mendominasi ekspor nikel Indonesia, serta sejumlah produk olahan sawit tidak akan masuk dalam skema sentralisasi tersebut.

Para ahli mengatakan kepada CNA, dengan rencana tersebut, pemerintah ingin memperkuat kendali atas sumber daya alam karena meyakini Indonesia selama ini tidak memperoleh nilai maksimal dari komoditas sendiri karena praktik penjualan di bawah harga pasar atau underpricing.

Kendati demikian, para ahli mengatakan keberhasilan skema baru ini bergantung pada implementasinya dan bagaimana cara DSI nantinya mengawasi ekspor di lapangan.

"Ini masih belum jelas," kata Yusuf Rendy, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

CEO Danantara Rosan Roeslani dalam konferensi pada Rabu lalu mengatakan bahwa tujuan pembentukan DSI adalah memastikan eksportir memberi laporan yang benar, dengan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan angka dalam dokumen perdagangan sesuai dengan indeks harga pasar global.

Pada Jumat, Danantara menunjuk Luke Thomas Mahony, warga negara Australia mantan bos PT Vale Indonesia Tbk (INCO), menjadi Direktur Utama DSI. Rosan dalam wawancara Jumat dikutip dari Antara mengatakan, Mahony ditunjuk karena memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin perusahaan mineral.

Namun, para pengamat menyuarakan kekhawatiran mereka soal apakah DSI akan beroperasi secara transparan atau cuma sekadar perantara wajib bagi eksportir.

Mereka menilai, dampak regulasi baru dan keberadaan DSI akan sangat besar, mengingat sektor komoditas di Indonesia bukan hanya sumber ekspor, tetapi juga menyangkut lapangan kerja, ekonomi daerah, kebijakan industri, hingga stabilitas fiskal.

“Bukan hanya konglomerat yang akan terdampak, tetapi juga industri yang mempekerjakan jutaan orang, termasuk petani plasma (petani yang bermitra dengan perusahaan besar lewat program pemerintah),” kata ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho.

EKONOMI YANG MAKIN DIKENDALIKAN NEGARA

Pemerintah ingin memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dijual, ditetapkan harganya, dan diawasi, kata ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Menurutnya, hal itu mencerminkan visi Prabowo yang mengarah pada model ekonomi yang lebih tersentralisasi dan dipimpin negara.

“Ia menjelaskan arah kebijakan ekonomi di mana pemerintah akan memainkan peran yang semakin besar, terutama terkait ekspor sumber daya alam,” ujar Wijayanto.

Selain DSI, sejumlah program Prabowo lainnya juga menunjukkan arah ekonomi yang makin tersentralisasi.

“Program lainnya termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola serta didanai secara terpusat,” kata Wijayanto.

“Berbagai keputusan juga terlihat diambil secara top-down tanpa melalui proses diskursus publik.”

Program ambisius Koperasi Desa Merah Putih senilai hingga Rp400 triliun yang digagas Prabowo ditujukan untuk membantu masyarakat desa melalui berbagai program, seperti pinjaman bagi petani yang sulit mengakses layanan perbankan, hingga bantuan pangan dan barang bersubsidi.

Sementara itu, program MBG menargetkan penyediaan asupan gizi bagi 9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Hingga akhir April, sekitar Rp75 triliun telah digelontorkan untuk program tersebut, menurut laporan media.

Ini bukan pertama kalinya Indonesia meluncurkan kebijakan untuk memperketat kendali negara atas komoditas.

Yusof mencatat bahwa pada 1990-an, putra Presiden Soeharto saat itu, Tommy Soeharto, juga pernah membentuk badan khusus untuk mengawasi perdagangan komoditas penting kala itu, yakni cengkeh. Namun kebijakan tersebut gagal meningkatkan pendapatan negara.

Meski demikian, menurut Wijayanto, presiden-presiden sebelumnya tidak seagresif Prabowo. Ia menilai, presiden kedelapan Indonesia itu tampak yakin pemerintah dan BUMN mampu memperbaiki perekonomian.

Andry dari INDEF mengatakan, kendali negara yang lebih kuat, terutama pada sektor ekspor strategis, belum tentu dapat menyelesaikan praktik penjualan komoditas di bawah harga pasar.

Prabowo dalam pidatonya pekan lalu mengatakan, ada praktik underinvoicing dan transfer pricing yang telah merugikan negara dalam ekspor dan impor.

Underinvoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor atau impor lebih rendah dari nilai sebenarnya, sedangkan transfer pricing adalah pengaturan harga transaksi antarperusahaan untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah.

Andry menyatakan, narasi bahwa Indonesia selama ini merugi akibat dua praktik tersebut kemungkinan besar akan mudah diterima publik, terutama jika dibingkai sebagai isu kedaulatan nasional. Namun, membentuk BUMN baru belum tentu menjadi solusi yang tepat.

Menurutnya, pemerintah memang bisa memosisikan kebijakan tersebut sebagai upaya memastikan kekayaan alam Indonesia dinikmati rakyat, bukan para perantara, pembeli multinasional, atau eksportir yang punya kedekatan politik. Namun di sisi lain, risiko ekonominya juga nyata.

“Jika BUMN baru itu menjadi satu-satunya jalur ekspor yang wajib digunakan, hal itu bisa mengurangi persaingan karena menciptakan monopoli pasar, memunculkan ketidakpastian harga, memperlambat transaksi, dan membatasi fleksibilitas eksportir swasta,” kata Andry.

Ia menambahkan, di sektor seperti minyak sawit dan batu bara, pembeli global bisa dengan cepat mencari pemasok lain atau menyesuaikan kontrak sehingga gangguan apa pun berpotensi menimbulkan kerugian.

Menurut draf peraturan pemerintah yang dikutip Jakarta Globe, perusahaan swasta diperkirakan mulai menyerahkan catatan transaksi ekspor dan kontrak kepada DSI pada periode Juni hingga Agustus.

Kemudian mulai September, DSI diproyeksikan akan mengelola seluruh transaksi perdagangan antara pembeli asing dan penjual domestik.

Jakarta Globe menambahkan, seluruh kontrak luar negeri dan transaksi ekspor nantinya akan ditangani DSI, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaannya.

Menurut Andry, jika persoalan utamanya adalah pelaporan ekspor yang tidak akurat, pemerintah sebenarnya tidak perlu membentuk monopoli ekspor yang tersentralisasi untuk mengatasinya.

Menurutnya, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat pengawasan bea cukai, meningkatkan pencocokan data, membandingkan deklarasi ekspor-impor lintas yurisdiksi, serta memperketat audit pajak.

MENGUJI KEPERCAYAAN DUNIA USAHA

Wijayanto menuturkan, DSI memang berpotensi meningkatkan penerimaan negara, namun kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati.

“Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini berpotensi memperburuk iklim investasi,” ujarnya.

“Ini tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha dan investor.”

Pada Selasa, sehari sebelum pidato Prabowo, indeks saham Indonesia turun 3,5 persen di tengah kabar bahwa pemerintah akan segera mengumumkan badan ekspor baru.

Pada Rabu, bursa saham kembali melemah 0,82 persen setelah pengumuman pembentukan BUMN baru yang mengawasi ekspor di bawah Danantara, ditambah keputusan bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.

Kemudian pada Kamis, indeks saham kembali turun sekitar 3,5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis mengakui aksi jual tersebut kemungkinan dipicu ketidakpastian pasar terhadap BUMN baru itu. Meski demikian, ia menilai tekanan di pasar saham tidak akan berlangsung permanen dan sentimen investor bisa membaik setelah arah kebijakan menjadi lebih jelas.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seperti dikutip media.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan pada Jumat bahwa harga minyak sawit mentah (CPO) turun dari Rp15.300 per kilogram menjadi Rp12.150 per kilogram dalam beberapa hari terakhir sejak pengumuman Prabowo.

Ia menilai, penurunan itu dipicu ketidakpastian yang membuat pelaku usaha menahan pembelian minyak sawit dari pihak luar.

Ia mendesak pemerintah memastikan peran DSI dibatasi hanya pada dokumentasi, pemantauan data ekspor, serta pengawasan administratif.

Para analis menuturkan bahwa meski Indonesia ingin meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keresahan dunia usaha soal ketidakpastian kebijakan.

Menurut ekonom Andry dan Yusuf, eksportir komoditas membutuhkan kejelasan mengenai kontrak, mekanisme harga, alur pembayaran, aturan devisa, perlakuan pajak, hingga penyelesaian sengketa.

Andry mengatakan, jika BUMN ekspor baru itu berjalan tanpa regulasi yang jelas, investor dapat menahan investasi dan mengurangi eksposur di sektor terkait.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga berpotensi merusak sentimen investor jika memunculkan ketidakpastian harga atau membuka ruang bagi kontrol harga.

“Misalnya, investor bisa saja memilih produk dari negara lain ketimbang Indonesia,” kata Andry.

Pembeli minyak sawit bisa jadi akan beralih ke Malaysia sampai ada kejelasan mengenai bagaimana penerapan mekanisme ekspor baru di Indonesia, kata direktur perusahaan broker minyak nabati asal Malaysia Penlindung Bestari, Parmalingam Supramanium, seperti dikutip platform intelijen pasar S&P Global.

Andry juga mengingatkan bahwa pasar komoditas tidak bisa dikelola secara terpisah karena berkaitan erat dengan permintaan global, produk substitusi, produsen domestik, tenaga kerja, hingga ekonomi daerah.

Kekhawatiran itu menjadi semakin relevan karena kebijakan sumber daya alam Indonesia selama ini memang memainkan peran penting dalam strategi industrialisasi nasional.

Pemerintah sebelumnya juga telah menggunakan kebijakan kontrol ekspor untuk mendorong hilirisasi, terutama di sektor mineral.

Hilirisasi adalah upaya pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah Indonesia dan mendorong pengolahan di dalam negeri agar menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi sebelum akhirnya diekspor.

Para ahli mengatakan kepada CNA bahwa mekanisme ekspor baru ini bisa dipandang sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, atau justru sebagai langkah yang lebih jauh menuju kendali langsung oleh negara.

Badan ekspor yang tersentralisasi memang dapat memberi pemerintah gambaran lebih besar terhadap volume, harga, dan penerimaan ekspor, membantu otoritas pajak mendeteksi praktik penetapan harga mencurigakan, serta memastikan lebih banyak devisa kembali ke Indonesia.

Namun, sentralisasi juga berarti pemusatan kekuasaan.

Pengamat menilai jika DSI tidak transparan, menguntungkan perusahaan tertentu, menerapkan mekanisme harga yang tidak jelas, atau memperlambat transaksi, kebijakan itu justru dapat memperparah masalah dan menjadi sumber baru inefisiensi maupun praktik rente.

Yusuf dari CORE Indonesia mengatakan, kebijakan tersebut patut diapresiasi apabila tujuannya untuk membuat pelaporan ekspor lebih adil dan meningkatkan penerimaan negara.

Namun, ia menegaskan, pemerintah harus menjelaskan bagaimana badan baru itu akan bekerja: apakah sebagai regulator, perantara komersial, penentu harga, atau platform ekspor wajib.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperjelas mandat lembaga tersebut beserta struktur akuntabilitasnya.

TARGET TERLALU AMBISIUS?

Para analis mengatakan isu ekspor kini ikut terkait dengan target fiskal pemerintah tahun depan yang juga menjadi bagian dari pidato Prabowo di parlemen Rabu lalu.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Menurut Yusuf, jika dunia usaha menilai target tersebut terlalu optimistis, maka mereka akan menyikapinya dengan hati-hati.

“Perusahaan menggunakan proyeksi pemerintah untuk merencanakan investasi, produksi, dan perekrutan tenaga kerja. Namun proyeksi yang tidak realistis justru bisa melemahkan kepercayaan, bukan memperkuatnya,” ujarnya.

Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, sementara tahun ini pertumbuhan diproyeksikan berada di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen.

Yusuf mengatakan, target kurs rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027 menunjukkan pemerintah menyadari tekanan terhadap rupiah kemungkinan masih berlanjut.

Nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa bulan terakhir hingga menyentuh level terendah dalam beberapa pekan ini, bahkan melampaui posisi saat krisis finansial Asia pada Juni 1998 ketika kurs berada di sekitar Rp16.800 per dolar AS.

Pada Kamis, rupiah diperdagangkan di kisaran Rp17.600 per dolar AS.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor barang dan bahan baku sehingga perusahaan terpaksa menanggung kenaikan biaya atau membebankannya kepada konsumen.

Wijayanto dari Paramadina juga mengkritik asumsi fiskal pemerintah. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan defisit terlihat terlalu optimistis.

Prabowo juga mengatakan, defisit anggaran Indonesia akan berada di kisaran 1,8 persen hingga maksimal 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka itu lebih rendah dibanding defisit anggaran tahun lalu yang mencapai 2,92 persen terhadap PDB. Sementara proyeksi defisit tahun ini berada di sekitar 2,68 persen.

Andry dari INDEF menilai, sebagian pidato Prabowo terlalu banyak dipenuhi retorika politik dan kurang didukung penjelasan fiskal yang kuat secara teknis.

Yusuf menilai, keputusan Prabowo memaparkan langsung kebijakan fiskal di DPR memiliki makna politik penting. Pasalnya, hal seperti itu belum pernah dilakukan presiden sebelumnya.

Biasanya, penyampaian kebijakan fiskal menjadi tugas menteri keuangan.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa ia hadir di tengah ketidakpastian global dengan menyampaikan pidato pada Hari Kebangkitan Nasional.

Keterlibatan langsung presiden mengirim sinyal bahwa agenda fiskal menjadi bagian sentral dalam pemerintahan Prabowo, tutur Yusuf.

Hal itu mungkin menunjukkan komitmen, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai seberapa terpusat pengambilan keputusan ekonomi nantinya.

“Ke depan, orang mungkin akan mulai bertanya soal arah kebijakan, apakah semuanya akan makin tersentralisasi atau tidak,” kata Yusuf.

“Dan apakah pada akhirnya setiap pengambilan keputusan harus bergantung pada kehendak presiden.”