Era baru Indonesia: Sejauh mana kebijakan ekonomi Prabowo akan berbeda dari Jokowi?
Dalam tulisan kedua dari rangkaian tiga artikel tentang kepresidenan Prabowo Subianto yang baru bergulir, CNA menyusuri Indonesia untuk melihat bagaimana Prabowo akan memimpin ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.
IKN, Indonesia: Anisah mendengar bahwa geliat bisnis di satu pasar tradisional di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dicanangkan sebagai ibu kota baru Indonesia, sangat positif. Ia pun memutuskan pindah bersama keluarga demi memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
Ibu tujuh anak ini mempersiapkan semua yang dibutuhkan, lalu menempuh perjalanan sejauh 450 km dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuju Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, untuk membuka satu toko kelontong kecil.
Dua tahun berselang, perempuan berusia 50 tahun ini mengatakan kepada CNA bahwa kini ia bisa meraup penghasilan sekitar Rp10 juta per hari dari penjualan kebutuhan pokok.
Pendapatan ini, ujarnya, jauh lebih besar dibandingkan saat masih tinggal di Banjar. Saat itu ia hanya memperoleh kurang dari Rp5 juta per hari.
Pindah ke IKN telah membawa peningkatan ekonomi bagi Anisah dan keluarganya, sehingga ia pun berharap pemerintahan presiden baru, Prabowo Subianto, akan meneruskan megaproyek tersebut.
Prabowo telah dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada Minggu, 20 Oktober lalu, menggantikan Joko Widodo dalam memimpin ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
"Ya lanjutkan. Supaya ekonomi jadi sedikit lebih maju. Bisnis saya juga bisa lebih sukses," ujar Anisah.
Bernilai US$30 miliar atau lebih dari Rp460 triliun, proyek IKN dianggap sebagai salah satu warisan terbesar Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun menjabat, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Di samping itu, ia juga mendorong hilirisasi mineral mentah Indonesia untuk diolah menjadi produk siap pakai.
Kebijakan hilirisasi ini kerap dipandang sebagai bentuk proteksionisme, salah satu cara Jokowi, yang awalnya merupakan pebisnis lokal, berinteraksi dalam perdagangan internasional.
Prabowo telah berjanji akan melanjutkan program-program pendahulunya. Di sini, CNA menelusuri bagaimana sang pemimpin baru akan mengembangkan ekonomi Indonesia di sektor infrastruktur, hilirisasi, serta kerja sama internasional. Pertanyaannya, mampukah Prabowo mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun selama masa jabatannya?
INFRASTRUKTUR BUKAN LAGI FOKUS UTAMA
Meskipun Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi, para analis yang diwawancarai oleh CNA mengindikasikan bahwa presiden yang baru kemungkinan akan memiliki fokus yang berbeda, terutama terkait proyek-proyek infrastruktur besar, dibandingkan pendahulunya.
Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi dikenal sebagai "Bapak Infrastruktur" setelah mengembangkan 521 proyek infrastruktur, menurut data Kementerian Perhubungan.
Sejak menjabat pada 2014, Jokowi berhasil membangun 27 bandara baru dan 55 jalur kereta api.
Pada Agustus 2019, di akhir periode pertamanya, Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta – yang penuh polusi serta terus mengalami penurunan tanah – ke Kalimantan Timur pada tahun 2024.
Namun, proyek ibu kota baru ini tertunda ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh dunia pada awal 2020.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru dimulai pada paruh kecdua tahun 2022 ketika pandemi mulai mereda. Sementara itu, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara karena IKN belum siap digunakan.
Lantas bagaimana nasib proyek ibu kota baru ini setelah sang jenderal bintang empat Prabowo mengambil alih kendali kekuasaan eksekutif?
Menurut Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prabowo kemungkinan besar tidak akan memberikan perhatian sebesar Jokowi terhadap pembangunan IKN.
“Pak Prabowo barangkali tidak ingin anggaran negara terbebani oleh IKN. Kita tahu hanya Rp15 triliun yang dianggarkan dari APBN 2025 untuk (proyek tersebut tahun depan),” kata Andry. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan alokasi Rp44 triliun untuk pengembangan ibu kota yang baru dalam APBN tahun ini.
“Dan ini merupakan tanda bahwa Pak Prabowo tidak akan fokus ke situ.”
Sementara itu, pada tahun 2023, Jokowi meluncurkan Whoosh, kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Proyek ini merupakan bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China di Indonesia, yang bertujuan menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur-jalur darat dan laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Rencana perluasan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, juga telah dibahas untuk meningkatkan jumlah penumpang dan profitabilitas.
Andry yakin proyek ekspansi ini akan tetap berjalan, meski masih belum pasti apakah akan menggunakan kereta cepat seluruhnya ataukah semi-cepat saja.
Estimasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 menyebutkan biaya ekspansi sekitar Rp60 triliun jika menggunakan kereta semi-cepat. Sementara itu, para analis dalam berbagai laporan domestik memperkirakan bahwa jika sepenuhnya menggunakan kereta cepat, biaya proyek ini bisa membengkak hingga empat kali lipat dibandingkan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Ini kemungkinan besar akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari proyek BRI,” kata Andry.
Namun, Andry berpendapat bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan lebih memprioritaskan pembangunan kapasitas manusia daripada infrastruktur.
Salah satu cara yang akan ditempuh adalah implementasi program makan gratis bagi siswa di seluruh negeri, yang menjadi janji utama dalam kampanye Prabowo dan diyakini akan menjadi program unggulannya.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun dari APBN tahun depan untuk program ini.
Prabowo juga menargetkan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat miskin per tahunnya.
Kedua program ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, yakni stunting dan krisis perumahan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kurangnya gizi, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial.
Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus penasihat kepercayaannya, optimistis bahwa pemerintahan yang baru akan mampu mengatasi masalah perumahan.
“Banyak orang skeptis, tapi saya katakan kita bisa melakukannya. Saya sudah ke Beijing dan Qatar, dan bertemu dengan para investor dari China yang siap membantu membangun perumahan untuk masyarakat miskin,” ujar Hashim pada 28 September lalu.
“Ini bukan hanya amal, tapi juga investasi yang menguntungkan bagi rakyat kita yang miskin,” katanya ketika menjadi pembicara pada suatu acara di Jakarta.
Banyak pihak percaya bahwa Hashim, yang merupakan taipan bisnis sekaligus anggota Partai Gerindra, akan berperan penting dalam pemerintahan mendatang.
DARI HILIRISASI MINERAL KE KETAHANAN PANGAN
Selama masa kepresidenan Joko Widodo, fokus utama pemerintah terletak pada hilirisasi industri mineral. Namun, para analis memprediksi bahwa ke depannya Prabowo akan mengalihkan perhatian ke hilirisasi aneka produk pertanian, perikanan, dan bioenergi.
Pada hilirisasi, bahan mentah diolah di dalam negeri hingga berupa produk jadi.
Selama bertahun-tahun, Indonesia – negara kepulauan yang kaya sumber daya alam – sekadar berperan sebagai pengekspor bahan mentah dan pengimpor produk jadi.
Jokowi berhasil mengubah pola itu dengan memperkuat industri hilirisasi, menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi nikel menjadi prioritas utama, mengingat Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan pusat-pusat industri di Sulawesi dan Maluku Utara. Nikel merupakan komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, dan Indonesia berambisi menjadi pemain utama di industri tersebut.
Selain nikel, Jokowi juga berharap mineral lain seperti tembaga, bauksit, dan timah dapat diolah di dalam negeri menjadi aneka produk bernilai tambah tinggi.
Saat meresmikan smelter tembaga di Jawa Timur pada 23 September lalu, ia menegaskan bahwa pemerintah mendatang akan melanjutkan agenda hilirisasi mineral.
“Besok kita juga akan meresmikan smelter untuk bauksit yang akan memproduksi aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk yang lainnya, pemerintah yang baru pasti akan (meresmikannya),” ungkap Jokowi.
Di Pulau Bangka, Sumatra, salah satu produsen utama timah, tinjauan CNA menunjukkan bahwa penduduk lokal mendukung hilirisasi. Timah merupakan komponen penting dalam produk elektronik seperti ponsel, dan perusahaan besar seperti Samsung dan Apple dilaporkan menggunakan timah dari Bangka.
Anggi Pratama, seorang karyawan tambang timah berusia 20 tahun di Sungailiat, Bangka, menyambut baik rencana hilirisasi timah.
“Saya setuju dengan proyek hilirisasi ini karena negara kita bisa jadi lebih maju dan mungkin juga membuka menciptakan lapangan kerja baru untuk pengangguran.
“Bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Anggi, yang telah bekerja di PT Mitra Graha Raya selama 18 bulan.
Pandangan serupa disampaikan Ajung, 57 tahun, seorang pemilik toko di Sungailiat.
“Saya setuju, soalnya kalau pabrik dibangun di sini, ekonomi jadi tumbuh dan jadi ada banyak pekerjaan,” kata Ajun.
Di sisi lain, Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyebutkan bahwa berbeda dari pendekatan Jokowi, Prabowo kemungkinan akan lebih fokus pada hilirisasi produk-produk pertanian, perikanan, dan bioenergi.
“Mimpi Pak Prabowo adalah mencapai kemandirian dan ketahanan pangan,” ujar Bhima, direktur eksekutif CELIOS.
Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo diberi mandat oleh Jokowi untuk mengawasi proyek-proyek food estate, yaitu lahan pertanian yang dikelola oleh petani lokal dengan dukungan pemerintah.
Oleh karena itu, fokus pada ketahanan pangan akan menjadi kelanjutan dari upaya ini.
“Karena fokusnya adalah ketahanan pangan, Prabowo kemungkinan akan bersikap lebih proteksionis dalam menangani keamanan pangan, tapi dia juga akan lebih terbuka, menghadiri lebih banyak forum internasional, berupaya untuk lebih menjalin kerja sama global terkait transisi energi,” kata Bhima.
Sementara itu, seorang petani yang bekerja di food estate di Kabupaten Keerom, Papua, mengatakan kepada CNA bahwa dia ingin program tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
"Ya, saya maunya program ini diteruskan, dan Pak Prabowo sebenarnya pernah datang ke sini saat kami baru mulai menanam jagung," ujar petani Yubelina Abar.
KERJA SAMA EKONOMI YANG LEBIH TERBUKA
Sementara itu, para analis memperkirakan bahwa dibandingkan dengan Jokowi yang sering dianggap lebih berfokus ke dalam negeri, Prabowo akan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara guna memajukan kepentingan ekonomi Indonesia.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di INDEF, menyatakan bahwa China akan menjadi mitra ekonomi utama. Hal ini ditunjukkan oleh kunjungan pertama Prabowo ke sana setelah memenangkan pemilu.
Namun, Bhima Yudhistira, ekonom dari CELIOS, menekankan bahwa Prabowo tidak akan hanya bergantung pada China.
“Prabowo akan lebih terbuka (daripada Jokowi) dan tidak hanya mengandalkan China karena dia punya jaringan internasional yang luas, dan dia kelihatannya senang menghadiri forum-forum internasional, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah, dan dekat dengan Jepang,” papar Bhima.
Ia menambahkan bahwa Prabowo memiliki sejarah panjang dengan para pemimpin dari negara-negara tersebut, mengingat latar belakang militer serta pengalamannya tinggal di beberapa negara sejak kecil.
Menurut Bhima, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia juga akan terus berupaya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan mungkin bahkan menjadi anggota BRICS, kelompok negara-negara ekonomi berkembang.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan bahwa Prabowo memiliki wawasan dan kapasitas global yang lebih luas dibandingkan pendahulunya.
“Pak Prabowo akan melihat bagaimana Indonesia bisa berperan secara global, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga geopolitik.”
AKANKAH PRABOWO CAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN?
Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar delapan persen selama masa kepresidenannya. Target ambisius ini dimaksudkan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada perayaan satu abad kemerdekaan pada 2045.
Namun, para analis menilai pencapaian target tersebut tidak akan mudah.
Mohammad Faisal dari CORE Indonesia menyatakan bahwa angka tersebut sangat besar.
“Saya kira itu akan membutuhkan upaya ekstra, ekstra, dan ekstra,” ujar Faisal.
Sementara itu, menurut Andry dari INDEF, program-program Prabowo harus jelas dalam memaparkan langkah-langkah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun.
“Jangan sampai ini cuma jadi ide utopis yang sangat sulit untuk dicapai,” kata Andry.
Bhima dari CELIOS juga sependapat. Menurutnya, mengingat situasi global saat ini – termasuk konflik di beberapa negara dan perlambatan ekonomi di banyak negara lainnya – pencapaian pertumbuhan lima persen seperti saat ini sudah cukup baik bagi Prabowo.
“Tidak akan langsung sampai delapan persen, terutama di tahun pertama, karena akan ada banyak penyesuaian dan orang-orang baru masih beradaptasi dengan cara kerja birokrasi,” jelas Bhima.
Para analis juga sepakat bahwa susunan kabinet Prabowo, terutama dalam penunjukan Menteri Keuangan, merupakan kunci untuk mencapai target-target tersebut.
Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada bulan Juli lalu, dan beberapa pihak sempat percaya ia akan menjadi Menteri Keuangan selanjutnya.
Namun, Andry memperingatkan bahwa pasar mungkin akan bereaksi negatif terhadap tanda-tanda nepotisme. Oleh karena itu, Prabowo disarankan untuk menghindari hal ini.
“Kekhawatirannya adalah hal itu akan dianggap sebagai langkah yang tidak independen dan sangat politis.
“Netralitas politik sangat dibutuhkan dalam jabatan Menteri Keuangan,” ujar Andry.
Pada tanggal 14 Oktober, Prabowo mewawancarai 49 calon menteri, termasuk Menteri Keuangan yang telah ia tunjuk, Sri Mulyani Indrawati.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia berusia 62 tahun tersebut mengakui kepada wartawan bahwa Prabowo memintanya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pada hari pengumuman kabinet Prabowo, Sri Mulyani termasuk di antara beberapa menteri yang memberi persetujuan untuk bergabung kembali dalam kabinet tersebut.
Prabowo juga mewawancarai calon-calon wakil menteri, termasuk Thomas Djiwandono, yang telah mengatakan kepada media bahwa ia diminta untuk membantu Sri Mulyani bersama dua calon wakil menteri lainnya.
Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai bahwa Indonesia memang memiliki potensi untuk tumbuh besar.
“Tentu saja tidak akan tumbuh delapan persen pada 2025 karena pertumbuhannya akan bertahap,” ujar Hendri. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan beberapa sektor yang belum dimanfaatkan secara optimal guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Prabowo.
Sebagai contoh, ia menyoroti bahwa Indonesia memiliki sekitar 40 jenis mangga, namun belum dimaksimalkan menjadi produk lain selain jus mangga.
“Kita punya potensi untuk merambah pasar domestik dan global. Tapi, itu tergantung pada bagaimana kita merancang industri pengolahan produk-produk ini dengan cara memberikan insentif kepada mereka yang mau membeli produk semacam itu.
“Kalau kita lakukan itu, kita akan capai pertumbuhan tinggi itu,” pungkasnya.
Kuis CNA Memahami Asia, eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia, sudah dimulai. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya
🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V