FOKUS: Bisakah Prabowo membawa Indonesia jadi negara kekuatan menengah?

JAKARTA: Indonesia sejak lama berpegang pada prinsip politik luar negeri “bebas aktif”. Namun, Prabowo Subianto sejak dilantik presiden kedelapan RI pada Oktober 2024 telah membawa prinsip tersebut ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam setahun terakhir, Indonesia semakin merapat ke sejumlah negara anggota kelompok ekonomi BRICS seperti China, India, dan Brasil, sekaligus mempererat hubungan dengan Moskow di tengah meningkatnya isolasi terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina.

Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah Jakarta juga meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan sekutunya seperti Korea Selatan dan Australia, serta bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Prabowo juga mengisyaratkan kesediaan untuk mengakui Israel demi mendorong perdamaian Timur Tengah, menandai pergeseran signifikan dari sikap para pemimpin Indonesia sebelumnya.

Sejak menjabat presiden, mantan jenderal berusia 74 tahun ini menjalani agenda diplomatik yang intens, menghadiri sembilan KTT internasional dan melakukan lebih dari 40 kunjungan resmi ke lebih dari 20 negara, baik negara besar maupun mitra strategis yang lebih kecil.

Jumlah tersebut jauh melampaui pendahulunya Joko Widodo yang hanya melakukan 16 kunjungan kenegaraan, atau Susilo Bambang Yudhoyono dengan 10 perjalanan luar negeri, pada tahun pertama mereka menjabat.

“Prabowo saat ini sedang memposisikan diri sebagai negara kekuatan menengah yang mumpuni, yang siap terlibat langsung dengan negara-negara adidaya,” kata Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

Para pakar menilai, di tengah dunia yang kian terfragmentasi saat ini, ditandai proteksionisme AS, rivalitas geopolitik dan ekonomi antara Washington dan Beijing, serta konflik berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah, Indonesia memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai jembatan, mediator, sekaligus penentu agenda.

“Tokoh seperti Prabowo dapat membawa diplomasi Indonesia ke tingkat berikutnya,” kata Hikmahanto Juwana, profesor hukum internasional di Universitas Indonesia.

Namun, para pakar mengingatkan ada konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia jika memainkan peran global yang lebih besar, termasuk berpotensi mengalihkan perhatian dari prioritas di dalam negeri dan kawasan yang lebih mendesak.

POTENSI BESAR

Negara kekuatan menengah merujuk pada negara yang tidak tergolong adidaya dengan kekuatan militer, politik dan ekonomi besar seperti AS, China, atau Rusia, tetapi dapat melampaui kapasitasnya melalui diplomasi aktif, peran di lembaga multilateral, dan kredibilitas pada bidang yang selaras dengan kekuatan nasionalnya.

Australia merupakan contoh negara kekuatan menengah, dengan diplomasi aktifnya yang kerap membentuk agenda keamanan dan ekonomi di Indo-Pasifik. Contoh lain adalah Norwegia, yang memantapkan diri sebagai mediator yang disegani dalam berbagai konflik internasional, termasuk di Timur Tengah, Amerika Latin, dan sejumlah kawasan Asia.

Para pakar mencatat, Indonesia telah memiliki banyak atribut struktural dan normatif sebagai negara kekuatan menengah.

Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta anggota forum global utama seperti G20 dan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Faktor-faktor ini turut menjelaskan mengapa Indonesia kerap diundang menghadiri KTT Liga Arab dan G7 meski bukan negara anggota.

“Indonesia dipandang sebagai sosok menarik yang diperebutkan banyak pihak,” ujar Hikmahanto.

Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam kolaborasi internasional, mulai dari menjadi salah satu pendiri ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang bersejarah pada 1955.

Indonesia juga mempertahankan tradisi lama untuk tidak berpihak pada satu kekuatan besar tertentu, sehingga pemerintah dapat berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa terikat aliansi.

Para pakar mengatakan, saat ini ada elemen baru yang dinilai dapat menguatkan ambisi Indonesia sebagai kekuatan menengah, yakni prinsip diplomasi Prabowo bahwa “one thousand friends are not enough, one enemy is too many” - seribu teman masih kurang, satu musuh terlalu banyak.

“Prabowo juga memiliki kepercayaan diri untuk berada di panggung yang sama dengan para pemimpin dunia, dan ia memiliki minat besar terhadap geopolitik,” kata Hikmahanto.

Para pakar menyebut, karakter tersebut juga dimiliki oleh bapak pendiri Indonesia, Soekarno, yang menjadikan Indonesia sebagai kekuatan diplomatik dan corong utama di antara negara-negara berkembang.

“Prabowo mungkin terinspirasi untuk meneladani capaian Soekarno, yakni mengubah Indonesia menjadi bangsa yang kaya gagasan, kredibilitas, dan jaringan,” kata Rezasyah dari Universitas Padjadjaran.

Para ahli mengatakan peluang Indonesia untuk mengambil peran internasional yang lebih besar kini semakin terbuka.

Mereka menilai kebutuhan akan negara kekuatan menengah yang kredibel semakin mendesak saat AS meningkatkan tarif dagang ke banyak negara, mundur dari berbagai organisasi dan perjanjian internasional, serta mengambil langkah yang berisiko mengganggu stabilitas global, seperti dalam kasus Venezuela dan Greenland.

Kementerian Luar Negeri Indonesia turut menyuarakan kekhawatiran tersebut.

“Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers pada 8 Januari lalu.

Indonesia menyerukan dialog dan menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan menyusul penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, oleh AS. Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut tindakan tersebut "berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi."

Terkait upaya AS menguasai Greenland, Menteri Luar Negeri Sugiono pada 23 Januari mengatakan Indonesia memilih bersikap netral, namun tetap menyerukan semua negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Dalam kedua isu tersebut, Indonesia tidak secara eksplisit menyebut AS atau Trump, yang menurut Hikmahanto justru memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai mediator potensial.

“Sulit untuk menjembatani dialog dan perdamaian jika Indonesia secara terbuka mengecam pihak tertentu,” ujarnya.

Konsistensi Indonesia dalam menjaga netralitas dapat memposisikan negara ini sebagai jembatan dan penengah perdamaian di sejumlah titik panas dunia, termasuk ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Afrika Utara dan Timur Tengah, kata Hikmahanto.

Namun, pihak lain berpendapat Prabowo sebaiknya memulai dari kawasan terdekat, yaitu Asia Tenggara.

“Kelemahan paling nyata dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini adalah pengabaian terhadap politik kawasan,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.

Ia mencatat, ketika Indonesia semakin fokus ke luar Asia Tenggara, Malaysia justru mengambil peran lebih menonjol dalam upaya menangani perang saudara di Myanmar serta ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja.

Sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Malaysia mengirim perwakilan, termasuk menteri luar negerinya, ke Myanmar untuk berdialog dengan pemerintahan junta terkait pemilu dan kemungkinan rencana perdamaian.

Malaysia juga membantu memediasi gencatan senjata yang sempat terjadi antara Thailand dan Kamboja pada Juli tahun lalu.

Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023, saat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong dialog dan penghentian kekerasan di Myanmar hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

“Saya yakin jika Indonesia menunjukkan kepemimpinannya sebagai kekuatan kawasan, negara-negara besar akan memandang Indonesia jauh lebih serius dibandingkan saat ini,” kata Made.

TANTANGAN BERLIMPAH

Dengan lebih dari 40 kunjungan resmi, Prabowo kemungkinan menjadi salah satu kepala negara yang paling sering bepergian di dunia pada 2025. Pada Januari, ia menambahkan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ke dalam daftar KTT yang dihadirinya, serta Inggris dan Prancis.

Sebagai perbandingan, Presiden AS Donald Trump hanya mengunjungi 14 negara tahun lalu, termasuk menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada Oktober. Banyak tugas luar negeri Trump dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang mengunjungi 28 negara pada 2025.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping melakukan delapan perjalanan luar negeri pada 2025, sedangkan Perdana Menteri Li Qiang melakukan 12 kunjungan internasional, termasuk ke Jakarta pada Juni.

Lantas, mengapa Prabowo memutuskan mengunjungi banyak negara secara langsung?

Menurut para pakar, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membina hubungan dengan negara-negara besar, sekaligus menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang terlibat langsung dan terpusat.

Namun, para pakar menambahkan, gaya Prabowo tersebut membuat Menteri Luar Negeri Sugiono tidak terlalu menonjol. Pakar juga khawatir Sugiono yang merupakan politisi karier tanpa pengalaman diplomasi kesulitan menerjemahkan hasil kunjungan luar negeri Prabowo menjadi capaian yang konkret.

“Sugiono tampaknya tidak berada pada level yang sama dengan para pendahulunya. Selain itu, ia belum pernah memegang jabatan eksekutif dan kurang pengalaman diplomatik. Tidak mengherankan jika ia kesulitan memimpin diplomasi Indonesia,” kata Made dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.

Dalam tulisan opini yang dimuat harian Kompas pada 21 Oktober, bertepatan dengan satu tahun kepresidenan Prabowo, mantan duta besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandi mencatat kunjungan Prabowo menghasilkan berbagai komitmen investasi dengan total nilai lebih dari US$112 miliar.

Namun, tulisnya, presiden tetap membutuhkan diplomat berpengalaman untuk mengubah komitmen tersebut menjadi realisasi.

“Presiden, sebagai menteri luar negeri yang sesungguhnya, perlu didukung … oleh individu berpengalaman dengan rekam jejak teruji dalam memimpin misi diplomatik, sehingga dapat menjadi mitra dinamis dalam merumuskan agenda diplomasi internasional bersama presiden,” tulis Yuddy, yang juga profesor ilmu politik di Universitas Nasional, Jakarta.

Mantan duta besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, mengatakan Sugiono tampak lebih sibuk dengan perannya sebagai sekretaris jenderal Gerindra dibanding memimpin para diplomat dan pejabat kementerian luar negeri.

“Kementerian Luar Negeri itu seperti mobil Ferrari. Penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa tampil maksimal jika dikendarai oleh pengemudi yang piawai dan fokus,” kata Dino dalam unggahan Instagram pada 21 Desember.

Menanggapi kritik yang disampaikan Yuddy dan Dino, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, "Kemlu RI senantiasa menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini bahwa beragam pandangan dapat memperluas perspektif dalam melihat suatu isu."

Para pakar mencatat gaya kepemimpinan Prabowo yang sangat terlibat langsung dan minim konsultasi dengan diplomat senior terkadang membuatnya menyimpang dari kebijakan luar negeri yang telah lama dipegang Indonesia. Mereka juga menyinggung sejumlah pernyataan spontan yang memicu kebingungan dan kontroversi.

Misalnya usai bertemu Presiden China Xi Jinping pada November 2024, Prabowo mengatakan Indonesia dan China sepakat mengembangkan ekonomi maritim secara bersama di wilayah dengan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

Indonesia memang tidak mengklaim wilayah mana pun di Laut China Selatan, namun klaim sepihak China melalui “sembilan garis putus-putus” telah tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Para pakar memperingatkan pernyataan Prabowo dapat ditafsirkan sebagai pengakuan tersirat atas klaim China di perairan yang kaya sumber daya tersebut. Di Asia Tenggara, Laut China Selatan juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

“Persetujuan Indonesia terhadap proposal pengembangan bersama dari China telah melucuti posisi diplomatik yang telah dipertahankan selama lebih dari 20 tahun,” kata Yohanes Sulaiman, lektor kepala di Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat.

Yohanes mencatat, ini bukan pertama kalinya Beijing mengusulkan pengembangan bersama di wilayah Natuna. Presiden sebelumnya, SBY dan Jokowi, secara tegas menolak gagasan tersebut dengan alasan menerimanya sama saja dengan mengakui klaim teritorial China.

Pernyataan lain yang menyimpang dari posisi tradisional Indonesia muncul saat pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September, ketika ia berjanji akan mengakui Israel jika negara tersebut juga mengakui kemerdekaan Palestina.

Ia juga mengatakan komunitas internasional harus “mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel”, sebuah sikap yang berbeda dari para pemimpin Indonesia sebelumnya yang menitikberatkan pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri ketimbang isu keamanan Israel.

Prabowo juga menerima undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Keamanan, sebuah lembaga yang awalnya dibentuk untuk memastikan rekonstruksi pascakonflik di Gaza berjalan efektif.

Trump dilaporkan mengundang sekitar 60 negara, dengan lebih dari 25 negara telah menerima undangan tersebut, termasuk Israel dan sesama negara Asia Tenggara, Vietnam. Sementara itu, Prancis, Norwegia, dan Swedia menolak undangan tersebut, sedangkan India, China, Singapura, dan Rusia masih mempertimbangkan sikap mereka.

Sejumlah pengamat menilai Indonesia berisiko terseret ke lingkaran pro-AS yang mengedepankan agenda Donald Trump.

“Wajar jika suatu negara mengubah sikap diplomatiknya dari waktu ke waktu. Namun perubahan itu harus didukung alasan yang jelas dan argumen yang kuat,” kata Yohanes.

“Argumen tersebut perlu dijelaskan kepada publik Indonesia dan komunitas internasional. Sayangnya, Prabowo belum melakukannya.”

Pada 3 Februari, Prabowo bertemu lebih dari 40 pemimpin dan perwakilan organisasi Islam untuk menjelaskan keputusannya. Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kepada wartawan bahwa Indonesia dapat menarik diri dari Board of Peace jika tujuan seperti kemajuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai.

Pada 9 Februari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Prabowo telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan perdana para pemimpin Dewan Keamanan di AS akhir bulan ini, namun belum dapat memastikan apakah presiden Indonesia akan menghadiri pertemuan tersebut.

MENJAGA KESEIMBANGAN

Dengan frekuensi perjalanannya yang tinggi, para pengamat mengatakan Prabowo harus memastikan tanggung jawab dalam negeri tetap dikelola secara efektif oleh para anggota kabinet selama ia lawatan ke luar negeri, serta siap mendelegasikan tugas atau menunda perjalanan jika krisis dalam negeri menuntut perhatian penuh.

Pada September, Prabowo bertolak ke Beijing untuk menghadiri peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II setelah sebelumnya membatalkan kunjungan tersebut. Saat itu, Indonesia masih menghadapi gelombang protes dan kerusuhan antipemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akhirnya memenuhi undangan China setelah memastikan situasi keamanan di Indonesia membaik.

Kunjungan Prabowo ke Islamabad dan Moskow pada Desember juga menuai kritik tajam karena saat itu Indonesia masih berjuang memulihkan diri dari banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Prasetyo menyatakan perjalanan Desember dilakukan setelah Prabowo dua kali mengunjungi wilayah terdampak dan memastikan upaya penanganan telah berjalan.

Ia juga menambahkan Prabowo sempat meninjau lokasi terdampak dalam perjalanan kembali ke Jakarta dari luar negeri.

Namun demikian, sejumlah analis menilai presiden seharusnya tidak meninggalkan negara dalam kedua situasi tersebut.

“Kunjungan luar negeri Prabowo memang menjadi sorotan besar. Bagaimana mungkin presiden Indonesia meninggalkan negara ketika bencana sedang terjadi dan proses pemulihan belum sepenuhnya selesai?” kata Kunto Adi Wibowo, direktur eksekutif lembaga riset politik KedaiKOPI.

“Prabowo juga dinilai kurang menunjukkan sensitivitas. Menurut saya, ini harus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintahan Prabowo.”

Pada Oktober, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di kisaran 77 hingga 83 persen, berdasarkan survei sejumlah lembaga riset menjelang satu tahun masa jabatannya.

Para pakar mengatakan sejumlah pernyataan Prabowo, misalnya memuji kelapa sawit—sektor yang kerap disebut jadi biang keladi banjir parah—serta klaim yang terlalu optimistis dari pejabat senior, memicu kontroversi dan dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Di saat yang sama, para ekonom memperingatkan prospek ekonomi yang menantang, dengan tarif yang diberlakukan Trump diperkirakan akan menekan sektor komoditas dan manufaktur Indonesia.

“Masyarakat khawatir terhadap kondisi ekonomi. Mereka memikirkan masa depan keluarga, situasi keuangan, dan mata pencaharian. Itulah yang paling penting bagi mereka,” kata Hendri Satrio, dosen komunikasi politik di Universitas Paramadina.

Bank Dunia turut menyuarakan kekhawatiran tersebut dalam laporan terbaru Indonesia Economic Prospects yang dirilis pada 16 Desember. Laporan itu mencatat upah riil terus menunjukkan tren penurunan sejak 2018 dan meskipun lapangan kerja meningkat 1,3 persen antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, sebagian besar penambahan terjadi di sektor dengan upah rendah.

Menurut Bank Dunia, tren tersebut telah menekan konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai US$1,44 triliun.

Hendri mengatakan Prabowo dapat kembali meraih kepercayaan publik jika mampu menerjemahkan diplomasi luar negeri yang intensif menjadi manfaat ekonomi nyata di dalam negeri, khususnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja.

“Jika ekonomi membaik, masyarakat akan mendukung banyaknya kunjungan internasional Prabowo,” ujarnya.

Namun, sejumlah pakar menambahkan ambisi Prabowo tidak semata-mata untuk menarik investasi dan kerja sama yang menguntungkan Indonesia secara ekonomi.

“Prabowo ingin membawa Indonesia ke peran yang menonjol di panggung internasional. Ia ingin Indonesia dihormati dan berperan dalam diplomasi global,” kata Made dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura.

Untuk mencapai hal itu, para pakar menilai Prabowo membutuhkan kabinet dan tim penasihat yang dapat sepenuhnya diandalkan, terutama untuk mengelola urusan domestik saat ia berada di luar negeri.

“Prabowo perlu mereformasi kabinetnya, lalu juga mereformasi para penasihatnya karena salah satu faktor terbesar yang bisa menggagalkan ambisi Indonesia menjadi negara kekuatan menengah adalah instabilitas dalam negeri,” kata Rezasyah dari Universitas Padjadjaran.

Prabowo juga harus mengetahui kapan perlu terlibat langsung dan kapan harus mendelegasikan, kata Hikmahanto dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan presiden perlu lebih mendengarkan timnya, terutama dalam isu-isu kompleks, agar pesan Indonesia tetap konsisten.

“Presiden perlu melakukan refleksi diri dan menyadari bahwa spontanitas tidak dapat diterima,” kata Hikmahanto, merujuk pada kecenderungan Prabowo melontarkan pernyataan spontan.

Di tengah rivalitas kekuatan besar dan melemahnya multilateralisme yang membuat dunia terancam kian terpecah belah, para pakar mengingatkan bahwa menyerukan perdamaian dan persatuan kini semakin sulit bahkan bagi negara kekuatan menengah mapan, apalagi yang masih berkembang.

“Prabowo telah membuktikan bahwa ia bisa berteman dengan siapa saja. Namun tantangan terbesar adalah menunjukkan bahwa Indonesia dapat dipercaya dan diandalkan, dan itu membutuhkan konsistensi, kompetensi, serta kekuatan institusi,” kata Rezasyah.

“Apakah Prabowo mampu menerjemahkan ambisi menjadi kredibilitas jangka panjang bagi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah? Waktu yang akan menjawab.”