Dilema Prabowo di BoP: Antara tekanan publik dan hubungan dengan AS

JAKARTA: Ketika Presiden Prabowo Subianto menerima undangan Amerika Serikat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada 22 Januari, ia menyebut langkah itu sebagai strategi untuk mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di kancah global sebagai kekuatan menengah.

Namun, keraguan publik terhadap partisipasi Indonesia dalam BoP meningkat setelah perang AS-Israel melawan Iran dan tewasnya tiga anggota TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Indonesia di Lebanon bulan lalu.

BoP awalnya dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi pascakonflik di Gaza.

Seiring desakan dari politisi, termasuk dari koalisi Prabowo, untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia di BoP, pengamat menilai Prabowo berisiko terhimpit antara tekanan domestik dan menjaga hubungan dengan Amerika Serikat.

“Board of Peace telah berubah menjadi Board of Problems,” ujar Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional di President University, Indonesia.

SENTIMEN PUBLIK TERKINI

Lebih dari setengah responden dalam survei yang dilakukan bulan lalu tidak setuju dengan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP.

Dilakukan oleh tiga lembaga riset Indonesia, survei tersebut menemukan bahwa 50,9 persen dari lebih dari 1.000 responden tidak setuju dengan keputusan Indonesia bergabung dengan BoP, sebuah badan yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.

Hanya 33,8 persen yang menyatakan mendukung keputusan tersebut, sementara sisanya bersikap netral, menurut temuan yang dirilis pada 2 April oleh Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hasil ini menunjukkan sedikit penurunan dukungan terhadap partisipasi dalam BoP.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran, perusahaan riset Indonesia lainnya, Media Survei Nasional (Median), melakukan studi serupa dari 10 hingga 14 Februari, yang menunjukkan bahwa 50,4 persen dari 1.200 responden tidak setuju Indonesia bergabung dengan BoP. Dalam survei Februari tersebut, 34,8 persen menyatakan mendukung keanggotaan.

Survei terbaru dilakukan antara 12 hingga 31 Maret, yang berarti sebagian respons diberikan sebelum anggota TNI tewas di Lebanon pada 29 dan 30 Maret. Para ahli menyatakan bahwa dukungan terhadap BoP kemungkinan akan lebih rendah jika studi dilakukan setelah insiden kematian tersebut.

Investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa proyektil yang ditembakkan dari tank Israel menyebabkan tewasnya seorang anggota TNI pada 29 Maret.

Dua anggota TNI lainnya tewas pada 30 Maret akibat alat peledak rakitan, yang kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah, menurut PBB.

Kematian mereka—kasus pertama di antara pasukan penjaga perdamaian PBB dalam perang Israel-Hizbullah yang pecah 2 Maret—juga memicu meluasnya kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP, yang sebelumnya didominasi oleh kelompok Islam anti-Israel dan analis yang meragukan niat Amerika Serikat.

“Manfaat dan ruang manuver diplomatik Indonesia dalam BoP tidak terlihat jelas, sehingga wajar jika muncul banyak penolakan publik (terhadap keanggotaan Indonesia),” kata Agung Nurwijoyo, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, kepada CNA.

GELOMBANG PENOLAKAN POLITIK

Sejumlah partai politik, termasuk yang berada dalam koalisi Prabowo, mendesak Presiden meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam BoP.

“Serangan Israel ke prajurit TNI merupakan bentuk ‘pengangkangan nyata’ terhadap kata ‘perdamaian’ yang menjadi value dalam BoP," ujar Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pernyataan pada 1 April.

"Kita mendorong pemerintah untuk berpikir ulang terkait keberadaan Indonesia di BoP."

Golkar merupakan partai terbesar dalam koalisi Prabowo.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota lain dalam koalisi Prabowo, mengeluarkan seruan serupa pada 30 Maret.

“PKS menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk kemungkinan meninjau kembali keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) apabila tidak lagi efektif dalam menjaga perdamaian dan keadilan global,” demikian pernyataan partai tersebut.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang bukan bagian dari koalisi, mengambil sikap lebih tegas dengan menyerukan penarikan penuh.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menarik diri. Ini penting untuk menjaga konsistensi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan konstitusi,” kata politisi PDIP Tubagus Hasanuddin kepada Kompas pada 3 Maret.

Hasanuddin merupakan anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri.

Pada 3 Maret, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan bahwa “seluruh pembahasan BoP ditangguhkan karena perhatian saat ini beralih ke situasi di Iran”.

Dalam diskusi dengan jurnalis dan pakar bulan lalu, Prabowo mengemukakan kemungkinan Indonesia keluar dari BoP jika terbukti kontraproduktif terhadap perdamaian dan stabilitas dunia.

“Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," kata Prabowo seperti dikutip Kompas pada 19 Maret.

PILIHAN SULIT BAGI PRABOWO

Mengingat besarnya penolakan publik dan politik, sejumlah analis menilai Prabowo menjadi kurang tegas terkait keputusannya bergabung dengan BoP sejak dimulainya konflik AS-Iran.

“Prabowo … memahami bahwa badan bentukan Trump ini telah menjadi beban politik di dalam negeri,” kata Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Sebagian pengamat menilai sudah waktunya Indonesia keluar dari BoP. Namun, pengamat lain memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat membahayakan hubungan Indonesia dengan AS sebagai negara ekonomi terbesar dunia.

“Belum ada negara anggota lain yang keluar dari BoP. Prabowo tidak ingin menjadi yang pertama berseberangan dengan Trump, karena ia tahu Trump hampir pasti akan membalas setiap hal yang dianggap sebagai ketidaksetiaan,” ujar Made.

Rezasyah menambahkan: “Trump akan berkuasa hingga 2028 dan setelah itu, tidak menutup kemungkinan ia akan digantikan oleh tokoh Partai Republik yang loyal kepadanya.”

Kekhawatiran atas kemungkinan memburuknya hubungan dengan AS dinilai beralasan oleh para analis, mengingat Washington kerap menggunakan tekanan ekonomi untuk mengejar kepentingannya.

Pemerintahan Trump awalnya memberlakukan tarif besar-besaran terhadap barang impor dari hampir semua negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia yang dikenai tarif 19 persen, sebelum Mahkamah Agung AS pada Februari memutuskan kebijakan tersebut ilegal.

Trump kemudian dengan cepat memperkenalkan bea impor global baru sebesar 10 persen dengan dasar hukum berbeda—sebagai langkah sementara yang akan berakhir pada Juli 2026.

Pemerintahan Trump juga meluncurkan penyelidikan terhadap 16 negara, termasuk Indonesia, atas dugaan praktik perdagangan tidak adil. Para ahli kepada CNA menyebut penyelidikan ini yang mencakup tuduhan kelebihan kapasitas dan kerja paksa dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali tarif yang sebelumnya dibatalkan.

Dengan ancaman tarif yang lebih besar membayangi Indonesia, “pilihan untuk keluar dari BoP sangat sulit bagi Prabowo,” kata Made.

Sentimen publik terhadap BoP dapat semakin memburuk jika konflik berlarut-larut, terutama jika hal itu memaksa Indonesia menaikkan harga BBM bersubsidi, kata para analis. Subsidi tersebut digunakan oleh jutaan konsumen, serta penting bagi transportasi publik dan distribusi barang.

Indonesia terakhir kali menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2022, dengan kenaikan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan bensin dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Kebijakan ini mendorong kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan rumah tangga, yang memicu protes, mogok kerja, dan kerusuhan di berbagai wilayah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada 6 April bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, setidaknya hingga akhir tahun.

“Subsidi aman—tidak perlu khawatir. Kami sudah menghitungnya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di parlemen, seperti dikutip BBC Indonesia.

Namun, sejumlah ekonom mempertanyakan apakah Indonesia memiliki kapasitas fiskal untuk mempertahankan subsidi tersebut jika harga energi global terus melonjak.

MENCARI JALAN TENGAH

Di antara pilihan tetap bertahan atau keluar dari BoP, para analis menilai masih ada opsi jalan tengah.

Rezasyah mengatakan Prabowo dapat menunjukkan kepada Washington bahwa keputusan untuk keluar merupakan hasil pertimbangan matang.

“Saat bergabung dengan BoP, (Prabowo) bertemu dengan tujuh negara, banyak di antaranya negara Islam. Masih ada ruang untuk kembali berkonsultasi dengan mereka mengenai apakah Indonesia sebaiknya keluar atau tetap bertahan,” tuturnya.

Dengan berkonsultasi dengan anggota BoP lainnya, keputusan Indonesia tidak akan terlihat sepihak di mata Washington jika memutuskan keluar, katanya. Sebaliknya, jika memilih bertahan, keputusan tersebut akan tampak lebih matang di mata banyak warga Indonesia.

Indonesia juga dapat mengurangi komitmennya. Opsi yang tersedia, antara lain, menunda rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza hingga ketegangan mereda, atau menurunkan status dari anggota penuh menjadi pengamat jika konflik berkepanjangan.

“Penolakan publik terhadap BoP bukan sekadar isu kebijakan teknis, melainkan cerminan sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap keadilan global. Tantangan bagi pemerintah adalah memastikan bahwa pragmatisme kebijakan luar negeri tidak dipersepsikan sebagai kompromi terhadap prinsip,” kata Agung dari Universitas Indonesia.

Agung mengatakan, Indonesia dapat memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat di bidang lain untuk menunjukkan bahwa Jakarta tetap memandang Washington sebagai mitra penting, jika memutuskan keluar dari BoP atau mengurangi partisipasinya.

Opsi lain adalah Prabowo menyerahkan keputusan tersebut kepada DPR.

Berdasarkan konstitusi, seluruh perjanjian dan aliansi internasional harus mendapat persetujuan parlemen. Ini termasuk piagam BoP yang ditandatangani Indonesia pada 22 Januari di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Dengan semakin banyak politisi yang menyerukan peninjauan ulang, bahkan penarikan diri, perjanjian BoP berpotensi menghadapi hambatan dalam proses ratifikasi.

Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan dari Partai Golkar, mengatakan bahwa DPR akan memulai proses ratifikasi dan memastikan semua pandangan dipertimbangkan.

“Proses ratifikasi saat ini masih berada pada tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR, dengan fokus pada pengkajian substansi serta analisis komprehensif terhadap implikasi politik, hukum, dan keamanan nasional,” ujar Dave pada 6 April, seperti dikutip Kompas.

Dave mengatakan ia menghormati desakan publik agar Indonesia keluar dari BoP, namun banyak hal yang harus dipertimbangkan parlemen.

“Keputusan akhir terkait ratifikasi maupun peninjauan keanggotaan Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan strategis nasional, komitmen terhadap perdamaian global, serta koordinasi dengan mitra internasional,” katanya.

Adhe Nuansa Wibisono, dosen hubungan internasional di Universitas Paramadina Jakarta, menyambut baik proses di DPR tersebut.

“Dengan membawa isu ini ke DPR, masukan dan kritik dari kelompok masyarakat sipil, pakar hubungan internasional, dan akademisi hukum dapat disalurkan melalui proses yang sah,” ujarnya.