'Blessing in disguise': Prabowo optimistis boikot sawit Eropa justru genjot biodiesel nasional

Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur jika Uni Eropa memboikot kelapa sawit Indonesia. Prabowo justru berterima kasih dengan larangan masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dengan begitu, akan tercipta swasembada energi, termasuk dari kelapa sawit.

Menurut Prabowo, pernyataan tersebut dia sampaikan saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir Juli lalu di Paris, Prancis. Prabowo mengatakan bahwa Macron sempat membicarakan terkait kebijakan boikot kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. 

Prabowo mengatakan Macron sempat menyinggung bantuan agar kelapa sawit Indonesia tidak lagi diboikot Uni Eropa. 

Namun, Menteri Pertahanan itu mengaku menolak dan malah bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. 

Menurut data dari Foreign Agricultural Service, Departemen Pertanian Amerika Serikat, Indonesia saat ini merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan 59% dari total produksi global yang mencapai 46,5 juta metrik ton pada tahun 2023/2024. 

"Kalian mau larang, kalian larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami, kami akan swasembada energi," ujar Prabowo dalam acara Penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) 2024, Minggu (28/8).

"Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur, 'blessing in disguise.' Agak kaget juga beliau (Macron)," ujar Prabowo, dikutip dari Bisnis. 

Uni Eropa menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang melarang pembelian kelapa sawit dari Indonesia dengan alasan industri di Indonesia telah melanggengkan deforestasi. Pelarangan akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024.

Namun, Indonesia menganggap kebijakan itu mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Indonesia resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) sejak 9 Desember 2019. Gugatan itu masih berproses. 

Menurut Prabowo, tuduhan deforestasi tersebut tidak benar dan hanya merupakan kampanye gelap terhadap Indonesia, yang dituduh melanggengkan praktik pembabatan hutan demi kelapa sawit. 

"Kemudian kita ketemu pengusaha, Kadin-nya Prancis, saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita, saya bilang itu kata embargo, mereka boikot katanya kita rusak hutan. Padahal mereka datang ke kita mereka merusak hutan, tapi kita yang disalahkan," sebut Prabowo.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh konsultan teknologi yang berbasis di Prancis, TheTreeMap, menunjukkan bahwa pemindaian citra satelit memperlihatkan beberapa hutan di Indonesia hilang sejak tahun 2001 karena telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. 

Laju deforestasi memang melambat sejak tahun 2012, tetapi teradapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. 

Hal serupa juga pernah dikemukakan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga pada Februari lalu. Ia mengungkapkan kepada Antara bahwa alasan utama Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia lantaran kalah saing dagang. 

Sebab, Uni Eropa memiliki minyak nabati rapeseed yang harganya jauh lebih mahal dari minyak kelapa sawit Indonesia.

STRATEGI BIODIESEL PRABOWO: B50

Prabowo, yang akan menjabat sebagai Presiden Indonesia secara resmi mulai tanggal 20 Oktober 2024 menggantikan pendahulunya, Presiden petahana Joko Widodo, mengaku ia sudah punya strategi untuk mengembangkan kelapa sawit untuk kebutuhan energi di Indonesia.

Menurut laporan Detik, Prabowo menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan biodiesel, campuran solar dengan sawit B50. 

Artinya, kandungan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar tersebut bisa mencapai 50%.

Dia mengatakan targetnya B50 bisa disalurkan di seluruh Indonesia paling cepat akhir tahun ini, atau paling lambat tahun depan. 

Hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, ujungnya Prabowo menilai Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

"Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu Insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8).

Purnawirawan TNI itu bilang tanpa impor minyak, artinya uang sebanyak Rp 309 triliun yang tadi bisa berputar menggerakkan ekonomi tanah air.

Bukan cuma solar, Prabowo juga bilang dia mendapatkan laporan dari ahli-ahli di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebutkan Indonesia sebentar lagi juga bisa melakukan produksi bensin dari kelapa sawit.

"Para profesor ITB juga melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi hasilkan bensin dari kelapa sawit," pungkas Prabowo.

Prabowo dalam kampanyenya pernah berjanji membentuk Badan Sawit Indonesia. Pembentukan badan sawit dinilai sejalan dengan program utama Prabowo-Gibran, yakni hilirisasi sumber daya alam. 

Pada April lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan Badan Sawit diharapkan dapat menuntaskan empat masalah terbesar di industri sawit Indonesia, menurut laporan CNN Indonesia.

Pertama, di lapangan sudah tidak ada tambahan lahan kebun sawit. Kedua, sebagian besar lahan sawit sudah butuh replanting.

Ketiga, ada potensi berkurangnya lahan karena UU Cipta Kerja, di mana kebun sawit akan direforestasikan. Keempat, keterbatasan lahan produksi juga dibarengi dengan maraknya penjarahan dan pencurian sawit.

Saat ini, sudah ada tiga institusi yang berfokus pada sawit, yakni  Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berisi perwakilan kementerian/ lembaga terkait.

Namun, ketiga lembaga itu dinilai belum dapat menuntaskan empat permasalahan mendasar yang ada di industri sawit. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung pada Juni lalu mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa titik lemah pembangunan industri sawit di dalam negeri adalahnya karena minimnya koordinasi. 

"Ada 17 kementerian yang membuat kebijakan sawit, ada 34 Undang-Undang (UU). Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah Omnibus Policy yang menyatukan dan mengharmonikan ini," tambah Tungkot.

Karena itu lah, imbuh dia, dibutuhkan badan khusus sawit. Semua koordinasi dan kebijakan, ujarnya, disatukan di dalam badan tersebut.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.