Menkeu Purbaya sebut gaji menteri dan DPR bisa dipotong 25%
Wacana potong gaji menteri 25 persen muncul di tengah tekanan global dan upaya menjaga defisit APBN. Belum ada keputusan final dari pemerintah.
Kebersamaan Menteri Kabinet Merah Putih pada acara retreat di Akademi Militer Magelang pada 24-27 Oktober 2024. (Facebook/Prabowo Subianto)
JAKARTA: Ketidakpastian global mendorong pemerintah mencari ruang penghematan baru, termasuk kemungkinan memangkas gaji menteri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, opsi pemangkasan gaji menteri hingga sekitar 25 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Langkah tersebut dipertimbangkan di tengah meningkatnya tekanan global, terutama akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
"Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (pembicaraan resmi). Saya tebak, kira-kira 25 persen," ujar Purbaya, dikutip detikFinance, Selasa (7/4).
Bendahara Negara itu menegaskan angka tersebut belum merupakan keputusan resmi dan masih sebatas proyeksi pribadi.
Ia juga menyampaikan tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan.
"Enggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan, banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" candanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Terkait kemungkinan pemangkasan gaji anggota DPR RI, Purbaya menyebut belum ada kepastian.
"Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih ngga apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa," katanya.
KEPUTUSAN DI TANGAN PRESIDEN
Purbaya menekankan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," sambungnya
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa rencana pemangkasan gaji pejabat kabinet masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah, lanjut Teddy, akan memilih kebijakan yang dinilai paling efektif untuk menjaga kesehatan fiskal.
"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat," kata Teddy di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (7/4).
Senada dengan Menkeu, Ia menegaskan belum ada keputusan final terkait implementasi kebijakan tersebut.
"Belum ada keputusan apapun," tutupnya.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
