Reformasi Polri: Polisi resmi pakai body cam saat bertugas, apa fungsinya?

JAKARTA: Setiap interaksi polisi dengan warga kini berpotensi terekam. Dengan disahkannya penggunaan body camera oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dokumentasi visual dan audio resmi masuk ke jantung penegakan hukum sebagai bagian dari delapan poin percepatan reformasi Polri.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1).

Body camera (body cam) atau kamera tubuh merupakan perangkat perekam audio-visual yang dipasangkan pada tubuh personel kepolisian saat bertugas di lapangan.

Keputusan DPR disahkan melalui mekanisme persetujuan paripurna.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa diwartakan Kompas.com

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR yang hadir, disertai ketukan palu sebagai tanda persetujuan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa penggunaan body cam merupakan bagian dari upaya maksimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh,” kata Habiburokhman.

UJI COBA DI DAERAH

Selain body cam, Komisi III DPR juga mendorong penggunaan kamera mobil (dashcam) bagi Polri dalam pelaksanaan tugas operasional. Langkah ini dinilai sejalan dengan penguatan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, dalam sistem kepolisian.

Uji coba penggunaan body cam telah dilakukan di sejumlah daerah. Personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah, misalnya, mulai dibekali body cam saat menjalankan tugas di lapangan. 

Polda Jawa Timur juga telah menerapkan penggunaan body camera dengan mekanisme setiap personel wajib merekam aktivitas tugas, di mana perangkat ditempelkan di tubuh saat patroli.

Perangkat body camera tersebut merekam tidak hanya visual, tetapi juga suara selama personel bertugas. Rekaman audio-visual ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi sekaligus perlindungan bagi anggota Polri dari tudingan yang tidak berdasar.

Dokumentasi yang dihasilkan dari body camera juga dinilai memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum. Rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, baik untuk menindak pelanggaran yang dilakukan personel maupun sebagai pembuktian ketika anggota bertugas sesuai prosedur.

Penggunaan body camera dipandang efektif untuk menekan potensi penyimpangan tindakan aparat di lapangan, termasuk mencegah penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, hingga praktik korupsi.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR juga menegaskan sejumlah poin lain dalam percepatan reformasi Polri, di antaranya penegasan kedudukan Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta penguatan fungsi pengawasan DPR dan pengawasan internal di tubuh Polri.