Klaim kecurangan, Ganjar susul Anies gugat hasil Pilpres 2024 ke MK
Ganjar Pranowo menyusul langkah Anies Baswedan yang telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
JAKARTA: Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan akan mengajukan gugatan sengketa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (22 Maret) atau Sabtu (23 Maret)
Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar menanggapi hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu malam (20 Maret).
"Kami telah menyiapkan tim hukum untuk segera mendaftarkan gugatan ini, baik pada hari Jumat maupun Sabtu, agar segala yang kami persiapkan dapat segera disampaikan kepada hakim-hakim Konstitusi," ungkap Ganjar kepada Kompas.com dalam konferensi pers yang digelar di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21 Maret).
Ganjar berharap bahwa gugatan sengketa Pilpres ini akan menjadi momentum bagi hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya.
Ia berharap MK dapat menangani sengketa Pilpres ini dengan adil.
"Kami berharap MK akan mengembalikan martabat demokrasi kita sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku," ucapnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berharap gugatan sengketa ini akan mengungkap persoalan yang terjadi selama Pilpres 2024.
Ganjar juga mengungkapkan sejumlah bukti kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024.
Salah satunya adalah kunjungannya bersama Mahfud ke berbagai kelompok masyarakat untuk menanyakan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hasilnya, mereka mendapatkan laporan dari para saksi tentang adanya praktik kecurangan.
Tidak ketinggalan, mereka juga mendapati aparatur negara digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, serta adanya pembagian bantuan sosial yang masif.
"Cerita tentang keterlibatan aparatur negara mulai dari pusat hingga daerah, serta pembagian bantuan sosial yang masif, semuanya telah sampai kepada kami melalui laporan dari masyarakat," jelas politisi berusia 54 tahun itu dikutip CNBC Indonesia.
"Di samping itu, ada cerita tentang money politik dan intimidasi, tambahnya.
Sebelumnya, Ganjar juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah tidak demokratis karena salah satu calon cawapres maju lewat perubahan peraturan yang tiba-tiba di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mulai dari proses seleksi capres dan cawapres, hingga keputusan MK semua itu menimbulkan keraguan atas proses pemilu bagi banyak pihak,"
