PDI-P dan Demokrat tolak Pilkada dikembalikan ke tangan DPRD

JAKARTA: Usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat alias Pilkada, memicu perdebatan di kalangan partai politik. PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat secara terbuka menolak wacana tersebut.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli menilai usulan itu bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

“Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan MK yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan secara langsung, itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Guntur, diwartakan CNN Indonesia, Selasa (23/12).

Guntur menilai persoalan utama dalam pelaksanaan pilkada bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

“Emang ketika dipilih DPRD enggak ada money politics? Ya kan? Masalahnya kan money politics itu hanya terjadi misalnya dalam lingkaran DPRD itu sendiri, kalau langsung ya mungkin melibatkan lebih banyak. Tapi artinya money politics itu tetap akan ada. Artinya apa? Isunya adalah soal penegakan hukum,” lanjutnya.

Ia juga mengungkap besarnya biaya politik terjadi karena penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas secara optimal, bahkan terlibat dalam pelanggaran.

“Seperti dikatakan tadi, apa istilahnya nyogok Bawaslu, nyogok KPU, nyogok saksi, nyogok PPS, nyogok dan sebagainya. Itu kan biaya yang paling tinggi,” kritik Guntur.

Untuk mengatasi masalah politik uang itu, PDI-P, sebutnya, memberikan rekomendasi kepala daerah berdasarkan kaderisasi dan tidak mengenal praktik mahar politik.

“Makanya di PDI Perjuangan itu adalah ada tradisi untuk memberikan rekomendasi yang paling utama adalah kepada kader. Artinya apa? Ini apresiasi kepada kader yang potensial untuk maju. Dan itu tidak bicara soal mahar politik,” paparnya.

DEMOKRAT DORONG SOLUSI TEKAN BIAYA POLITIK

Penolakan juga disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Ia menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sama saja dengan mengalihkan hak rakyat kepada elite politik.

“Kalau tiba-tiba diubah lagi menjadi oleh DPRD, sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, diberikan kepada elit politik, yang namanya DPRD,” tekan Andi.

Andi mengakui biaya politik dalam pilkada memang tinggi. Namun, menurutnya, solusi yang tepat bukan menghapus pemilihan langsung, melainkan mencari cara agar biaya politik bisa ditekan.

“Tapi kalau itu persoalannya, ada banyak cara untuk membuat Pilkada menjadi lebih murah. Tinggal kita mau apa tidak,” jelasnya.

Sejalan dengan pandangan PDI-P, Andi menilai akar persoalan kembali pada penegakan hukum.

“Kalau itu money politics-nya yang jadi masalah, maka penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan baik, maka enggak ada orang berani main-main dengan Pilkada,” tandasnya.

Ia juga mengusulkan sejumlah alternatif untuk menekan biaya politik, salah satunya pembatasan pengeluaran kampanye atau spending cap.

“Kalau di klub sepak bola namanya salary cap ya, masing-masing klub sepak bola itu ditentukan berapa banyak boleh dia spending,” terangnya.

Andi mencontohkan praktik serupa di Amerika Serikat, di mana pembatasan sumbangan dan pengeluaran kampanye diterapkan secara ketat.

“Di Amerika juga ada, kemarin itu seorang Mamdani, pemilihan Wali Kota New York, sampai mengatakan ‘Tolong enggak usah lagi kirimin uang saya, kasih sumbangan politik karena saya sudah mencapai limit’. Limit penerimaan sudah capai, limit spending juga sudah dia capai,” mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menguraikan.