Pilkada dikembalikan ke DPRD: Ramai-ramai MUI, PKB, PAN dukung usulan Prabowo

JAKARTA: Arus dukungan terhadap wacana agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin kuat.

Terbaru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap usulan yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dan juga didukung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mengutip CNN Indonesia, dalam keputusan Taujihad Mukernas IV MUI yang digelar di Jakarta pada 17-19 Desember, MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara serius menindaklanjuti ajakan Kepala Negara agar mengkaji ulang sistem Pilkada.

Menurut MUI, Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat, seperti pemborosan anggaran, maraknya praktik politik uang, serta polarisasi sosial yang semakin tajam.

POSISI PARTAI POLITIK

Sementara itu, dari kalangan partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pertama yang menyatakan dukungannya terhadap perubahan tersebut.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Indrajaya, dikutip Liputan 6, mengutarakan bahwa partainya sudah lama mengusulkan agar Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya biaya Pemilu 2024, meskipun tidak menafikan bahwa pesta demokrasi tersebut memang memerlukan biaya.

Indrajaya menekankan wacana Pilkada oleh DPRD bukan bertujuan untuk membajak hak politik rakyat.

Masyarakat tetap memiliki hak memilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Namun PKB hanya mengusulkan agar pemilihan gubernur yang dilaksanakan melalui DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Menurutnya, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada, mengingat banyak masalah yang muncul dalam penyelenggaraannya, seperti pemborosan anggaran, praktik politik uang, dan rendahnya partisipasi pemilih.

Indrajaya juga berpendapat bahwa gubernur sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Dengan pemilihan gubernur melalui DPRD, sistem demokrasi perwakilan akan lebih dihidupkan, di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, namun disalurkan melalui perwakilan mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, turut menyatakan dukungannya agar Pilkada kembali dipilih oleh DPRD yang menurutnya adalah pilihan terbaik.

Zulhas, sapaan akrabnya, menilai bahwa Pilkada langsung yang telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun menimbulkan biaya yang sangat tinggi, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor lain, seperti pengembangan pangan.

"Karena pilkada langsung itu mahal sekali. Daripada ongkosnya mahal begitu, kita alihkan ke pangan, waduh petani kita sangat senang ini. Beli jagung harga jagungnya bagus. Bisa bikin perkebunan bibit kelapa, bibit coklat, biji kopi, kan lebih bagus,” urainya dikutip Kumparan.

Menko Bidang Pangan itu juga menilai bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Pilkada yang dipilih DPRD dan Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.

Saat disinggung jika Pilkada dikembalikan ke DPRD akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru (Orba), Zulhas menyebut hal itu tidak akan berubah.

"Kembali gimana, langsung nggak ada perubahan. Yang berubah pilkadanya," tutupnya.