Pilih bernegosiasi, Indonesia tidak akan balas tarif Trump, apa alasannya?

JAKARTA: Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan melakukan tindakan balasan atau retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS)  Donald Trump.

Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi guna mencari solusi yang menguntungkan kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada dialog dan komunikasi dengan pihak AS melalui berbagai saluran diplomatik.

“Pemerintah diberikan waktu singkat, hingga 9 April, untuk memberikan respons terhadap kebijakan ini. Kami sedang menyiapkan rencana aksi yang mencakup berbagai aspek, termasuk potensi impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dikutip Bloomberg Technoz, Senin (7/4).

Langkah pemerintah Indonesia untuk tidak terburu-buru merespons dengan tindakan retaliasi juga didasari oleh pertimbangan pentingnya kepentingan hubungan perdagangan dengan AS yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi serta iklim investasi nasional.

Dalam upaya tersebut, pemerintah terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta melakukan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), dan negara mitra lainnya.

Pemerintah juga mengamati potensi dampak dari kebijakan tarif tersebut, terutama terhadap sektor-sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

Industri-industri ini dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan kelangsungan usaha sektor-sektor tersebut.

Selain merespons kebijakan tarif AS, Indonesia juga mempersiapkan langkah strategis untuk membuka akses pasar Eropa, yang merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan AS.

Pembukaan pasar Eropa dianggap sebagai peluang penting bagi Indonesia untuk memperluas ekspor, terutama dalam menghadapi tantangan di pasar AS.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut memberikan pandangan mengenai kebijakan tarif ini.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan klarifikasi terkait pajak barang impor asal AS yang dijual di Indonesia, yang dikenakan tarif sebesar 64%.

“Negosiasi adalah kunci untuk menurunkan tarif tersebut. Kita harus membuktikan bahwa tarif 64% itu tidak berdasar,” ucap Kalla dikutip CNBC Indonesia.

Kalla menambahkan bahwa tarif 32% yang dikenakan AS pada barang impor Indonesia, seperti sepatu, tidak akan berdampak signifikan pada harga jual di pasar domestik Indonesia.

"Harga impor sepatu misalnya berkisar antara US$15 hingga US$20, sementara harga jualnya di Indonesia bisa mencapai US$50 hingga US$70," jelas Kalla.

Lebih lanjut, Kalla juga menekankan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang sama dengan China, yang lebih banyak mengekspor barang jadi ke AS.

Menurutnya, Indonesia tidak perlu memberikan balasan tarif impor kepada AS karena dampak tarif tersebut bagi Indonesia relatif kecil, hanya sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia ke AS.

"Tarif ini hanya berdampak sekitar Rp 26 miliar dari triliunan dolar impor yang dilakukan AS. Dampaknya tidak akan signifikan,” pungkas sosok berusia 82 tahun itu.