Pengusaha manipulasi rakyat, Prabowo perintahkan penggilingan beras urus izin khusus

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengusaha penggilingan beras skala besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah jika ingin tetap beroperasi.

Kebijakan ini ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-80 RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Prabowo, langkah tersebut diambil untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat takaran, berkualitas, dan dengan harga terjangkau. Ia memperingatkan pengusaha besar yang tidak mau mengikuti aturan agar pindah ke bidang usaha lain.

"Jangan bermain di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," tegasnya.

Presiden mengungkapkan kebijakan ini dilatarbelakangi praktik segelintir pengusaha yang memanfaatkan kekuatan uang untuk memanipulasi kehidupan rakyat dengan mendominasi dan memanipulasi pasokan beras. Ia menilai hal itu tidak bisa diterima karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ada pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan modal mereka untuk mendominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima," kecamnya.

Kepala Negara juga menyoroti capaian surplus beras nasional dengan stok cadangan mencapai lebih dari 4 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.

Prabowo menambahkan, pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan desa melalui pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, sehingga distribusi bisa langsung dari pabrik ke petani.

Selain itu, harga gabah juga dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Saya perhatikan di mana-mana petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat," pungkasnya.