'Nggak nyangka kalau se-struggle ini': Muram nasib pencari kerja di tengah efisiensi dan perang dagang

JAKARTA: Marsha Dita sudah lulus menjadi sarjana manajemen pada September tahun lalu. Tapi setelah sembilan bulan berlalu dan sekitar 100 lamaran pekerjaan sudah dilayangkan, perempuan 22 tahun ini masih saja menganggur.

"Nggak nyangka kalau se-struggle ini," kata Marsha, warga Depok.

"Saya sengaja mencoba kuliah dulu untuk dapat gelar S1, ternyata untuk sekarang gelar S1 juga belum menjamin," lanjut Marsha ketika ditemui CNA di sebuah bursa kerja atau job fair di Jakarta Selatan pekan lalu.

Job fair dan tingkat pengangguran menjadi sorotan media setelah kericuhan terjadi pada bursa kerja di Bekasi, 27 Mei lalu. Ketika itu puluhan ribu pencari kerja saling dorong, berteriak dan banyak yang pingsan.

Diadakan oleh dinas tenaga kerja Bekasi, ajang yang membuka lebih dari 2.000 lowongan itu didatangi oleh 25.000 pencari kerja.

Potret lautan pencari kerja pada job fair tersebut di pemberitaan media jadi cerminan perjuangan jutaan warga Indonesia dalam mencari kerja di tengah perang dagang global dan perekonomian dalam negeri yang lesu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran usia-kerja di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat 83.000 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Ini berarti tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76 persen, sedikit menurun dibanding 4,82 persen pada Februari 2024. Di waktu yang sama, BPS mencatat jumlah warga usia-kerja Indonesia - 15 tahun ke atas - meningkat 2,79 juta orang atau sekitar 1,3 persen di angka 216,79 juta orang.

Para pencari kerja beragam, mulai dari lulusan baru hingga mereka yang terkena PHK di berbagai industri seperti perhotelan dan manufaktur, dua sektor yang beberapa kali melakukan pemecatan dalam beberapa bulan terakhir.

April lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan angka pengangguran Indonesia bisa meningkat menjadi 5 persen pada 2025, tertinggi kedua setelah China yang diprediksi 5,1 persen.

Para pakar mengatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh melambatnya investasi dalam negeri dan melemahnya ekspor, butuh langkah-langkah lebih jauh dari pemerintah dan institusi pendidikan untuk membantu para pencari kerja.

TENAGA KERJA INFORMAL BERTAMBAH

Dilihat dari statistik, angka pengangguran di Indonesia tidak meningkat drastis jika dibanding tahun lalu. Namun menurut para ekonom, hal ini tidak menggambarkan realita yang ada.

Dibanding tahun lalu, kini lebih banyak pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal. Bahkan jumlah pekerja informal melampaui pekerja formal.

Dari 59,17 persen pekerja pada Februari 2024, para pekerja informal naik jumlahnya menjadi 59,1 persen - atau 86,58 juta orang - pada Februari tahun ini, berdasarkan data statistik resmi.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan banyak orang beralih membuka gerai makanan di jalan atau petani karena sulitnya mencari pekerjaan formal.

Dengan menjadi pekerja formal, seseorang akan mendapatkan jaminan hidup lebih baik, seperti gaji bulanan yang stabil, asuransi kesehatan serta berbagai tunjangan lainnya.

Pekerja formal juga biasanya mendapatkan pemasukan lebih banyak ketimbang informal. 

Persentase pekerja informal di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga Malaysia. Data Bank Dunia menunjukkan, 26,8 persen pekerja di Malaysia berada di sektor informal, turun dari 38,2 persen pada 2009.

Di Indonesia, pekerja informal kerap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun kata Teguh, mereka tidak dianggap sebagai pengangguran karena masih memiliki penghasilan.

BPS mendefinisikan pekerjaan sebagai "semua aktivitas yang dilakukan seseorang setidaknya satu jam per pekan untuk mendapatkan penghasilan atau membantu orang lain untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan".

Warga Jakarta, Anisa Tri Prastia, masuk dalam kategori ini.

Perempuan 22 tahun ini telah mencari kerja sejak lulus kuliah Agustus tahun lalu. Sembari menunggu panggilan kerja, dia membantu orangtuanyaa di bengkel las. Orangtuanya memberikannya sedikit upah, yang kemudian digunakan Anisa untuk biaya mencari kerja.

Anisa menganggap dirinya pengangguran, meski definisi statistik berkata lain.

"Saya tidak berambisi untuk bekerja di sektor tertentu," kata Anisa.

"Yang terpenting dapat kerja, karena ini adalah pekerjaan pertama saya, untuk cari pengalaman."

Kebanyakan para pengangguran di Indonesia adalah anak-anak muda. BPS mencatat, sekitar 16,16 persen dari anak muda usia 15 hingga 24 tahun adalah pengangguran, jauh lebih tinggi dari 3,04 persen pengangguran usia 25 hingga 59 tahun dan 1,67 persen usia 60 tahun ke atas.

Di Malaysia, angka pengangguran pemuda mencapai 10,3 persen pada Desember tahun lalu, sementara di Singapura ada 4,1 persen pemuda yang tidak sedang sekolah, bekerja atau menjalani pelatihan pada 2023.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan bahwa situasi saat ini berbeda dengan ketika pandemi COVID-19 dan krisis keuangan Asia 1998 melanda. Sekarang, kata dia, masyarakat mengalami kesulitan berkepanjangan tanpa ada kejelasan kapan akan berakhir.

"Saya meyakini (Indonesia) mengarah kepada resesi teknis - resesi, bukan krisis," kata Bhima.

"Krisis terjadinya satu kali, seperti pada 1998, lalu (ekonomi) pulih lagi. Yang terjadi sekarang adalah pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dan berkepanjangan," lanjut dia.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini dibanding tahun lalu lebih rendah dari perkiraan, yaitu 4,87 persen, dan turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Bank Dunia merilis laporan bulan ini yang memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7 persen tahun ini.

MENGAPA HAL INI TERJADI?

Suramnya prospek ketenagakerjaan ini terjadi akibat faktor ekonomi dari dalam dan luar negeri, ujar para pengamat.

Teguh mengatakan, perang dagang AS-China dan ketidakpastian ekonomi telah merusak permintaan di beberapa sektor industri seperti manufaktur dan komoditas.

Di dalam negeri, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp256 triliun untuk kementerian dan lembaga pada akhir Januari. Pemerintah juga memerintahkan pengurangan transfer dari pusat ke daerah hingga Rp50 triliun demi menghemat Rp306,6 triliun anggaran negara. Menurut Presiden Prabowo, ini baru tahapan pertama dari rencana tiga tahapan efisiensi anggaran. 

Tahapan pertama pemangkasan anggaran mencakup sekitar 8,5 persen dari anggaran negara pada tahun 2025.

Di antara langkah efisiensi adalah melarang pegawai negeri sipil mengadakan rapat di hotel-hotel atau dinas ke luar kota.

Karena banyak sektor, salah satunya perhotelan, sangat bergantung pada belanja pemerintah, maka keputusan efisiensi telah mengakibatkan banyak terjadi PHK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat hampir 74.000 PHK terjadi antara Januari dan Maret 2025.

Kondisi ini juga berimbas pada berkurangnya daya beli masyarakat, yang menurut Teguh dari UI, akan jadi masalah bagi perekonomian Indonesia yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi dalam negeri.

Karena masyarakat mengurangi belanja, maka hal itu menciptakan siklus yang berimbas pada banyak sektor, mengakibatkan pengurangan pegawai atau dibekukannya perekrutan.

Perlambatan ekonomi tetap terjadi di kuartal pertama tahun ini kendati Indonesia memasuki bulan Ramadhan, masa di mana kebanyakan umat Islam biasanya lebih banyak berbelanja.

Tingginya pengangguran juga disebabkan ketidakselarasan antara kompetensi pencari kerja dan persyaratan pada lowongan, kata Ahmad Ridha Sabana, utusan khusus presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital, saat ditemui pada bursa kerja di Jakarta Selatan, 12 Juni lalu.

Masalah pengangguran ini juga akan memiliki konsekuensi politik, kata pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati.

"Saya kira dampaknya adalah, masyarakat akan pesimistis terhadap pemerintahan saat ini, terutama karena realisasi janji kampanye terkait peluang kerja belum terwujud sepenuhnya," kata dia.

Dalam kampanye pemilu lalu, Gibran Rakabuming Raka menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja jika dia terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Namun angka pengangguran meningkat 3,59 juta dari Februari 2025 ke Februari 2025, mencapai 145,77 juta orang, berdasarkan statistik resmi.

Setelah kericuhan di job fair Bekasi, netizen mendesak pemerintah memenuhi janji mereka.

PAKAR: BERINVESTASILAH DI SEKTOR PADAT KARYA

Pemerintah telah menggelontorkan program-program stimulus, seperti diskon tiket perjalanan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dan menumbuhkan perekonomian.

Pemerintah juga melakukan langkah tak terduga awal bulan ini, yaitu mencabut larangan dinas luar kota dan rapat di hotel bagi pegawai negeri.

Ke depannya pegawai negeri di pemerintahan daerah boleh mengadakan rapat luar kantor dan dinas luar kota demi meningkatkan perekonomian dan mencegah PHK di banyak sektor.

Namun menurut para pakar kepada CNA, langkah-langkah tersebut belum cukup.

"Apa yang pemerintah lakukan saat ini seperti memberikan paracetamol (menghilangkan rasa sakit sementara)," kata Bhima.

"Mereka memberi subsidi dan mengadakan job fair. Ya, tentu saja, job fair-nya ricuh karena banyak orang yang menganggur sementara pasar kerja semakin menyusut."

Bhima mendesak pemerintah untuk meninjau kembali langkah efisiensi dan membuatnya lebih tepat sasaran. Misalnya, daripada berhemat yang berdampak pada lapangan kerja, pemerintah bisa mengurangi jumlah staf khusus atau kementerian dan lembaga.

Pemerintah, kata Bhima, juga sebaiknya meningkatkan belanja modal karena bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Pemerintah harus tetap mengadakan acara di hotel atau gedung konferensi karena bisa menyerap tenaga kerja dan banyak industri yang bergantung pada belanja pemerintah ini.

Stimulus untuk sektor padat-karya juga bisa disediakan, misalnya pada bidang manufaktur, dan meningkatkan upaya menarik investor di sektor-setor ini demi membuka lebih banyak peluang kerja, lanjut Bhima.

Danantara, lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) milik Indonesia yang diluncurkan akhir Februari untuk mengelola aset BUMN, seharusnya memainkan peran yang lebih signifikan, tambahnya

Dengan sektor swasta yang tengah menghadapi tantangan, beberapa BUMN yang sehat secara finansial bisa merekrut lebih banyak orang, tutur Bhima.

Namun menemukan talenta yang cocok tidaklah mudah, ujar perekrut di salah satu BUMN.

Shelly Saraswati Utami, staf human capital business partner di Pertamina Patra Drilling Contractor, mengatakan kepada CNA bahwa perusahaannya selalu membuka lowongan pekerjaan.

"Untuk beberapa lowongan (seperti yang terkait rigging dan drilling), kami menghadapi kendala. Kami kesulitan menemukan kandidat potensial atau mereka yang memiliki kemampuan yang kami butuhkan," kata Shelly.

Aris Wahyudi, staf ahli di Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini pemerintah akan membuat program demi meningkatkan keterampilan masyarakat, serta menyediakan program peningkatan keterampilan (upskilling) bagi para profesional yang terkena PHK.

Untuk mengatasi masalah pengangguran dalam jangka panjang, para ahli mengatakan Indonesia harus menyediakan pendidikan dan pelatihan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan lanskap lapangan kerja yang terus berubah.

Di universitas, mahasiswa seharusnya tidak hanya mendapatkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga keterampilan lunak (soft skill) seperti belajar untuk beradaptasi, kata Anies Lastiati, wakil rektor bidang pembelajaran dan kemahasiswaan di Universitas Trilogi, Jakarta.

"Ilmu pengetahuan yang dipelajari di perguruan tinggi dan apa yang ada di luar, pergerakannya tidak sama," kata Anies.

"Kalau mereka (lulusan) ingin memasuki pasar kerja, mereka harus adaptif dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri."