Pengamat: Kalau tidak diberhentikan, Miftah akan jadi beban pemerintahan Prabowo

JAKARTA: Seruan pemberhentian Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai utusan presiden usai kasus penghinaan terhadap pedagang es teh semakin santer terdengar. Menurut pengamat, Miftah akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo jika kasus ini terus bergulir.  

Sebuah petisi di laman Change.org yang mendesak pemberhentian Miftah telah ditandatangani oleh lebih dari 250 ribu orang per pagi ini, Jumat (6/12). Total ada 10 petisi di laman tersebut yang menuntut pemberhentian Miftah, dan masing-masing telah ditandatangani ribuan orang.

Miftah akhirnya memang meminta maaf kepada Sunhaji - pedagang es teh yang dihina - namun kemarahan publik masih terlihat jelas di berbagai media sosial. Video-video lama Miftah yang menuai kontroversi juga kembali mencuat ke permukaan.

Menurut masyarakat, tindak tanduk serta perkataan Miftah tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya, yaitu utusan khusus presiden untuk bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis, mengatakan apa yang dilakukan Miftah berpotensi mengancam citra pemerintahan pro-rakyat yang selama ini dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Prabowo telah menghadirkan berbagai kebijakan populis yang menggebrak, seperti makan bergizi gratis, penghapusan utang UMKM dan petani, serta mengadakan retreat para menteri secara sederhana di akademi militer.

"Dengan terjadinya peristiwa ini, maka bisa mereduksi persepsi dan opini publik tentang pemerintahan dan gebrakan yang dilakukan Prabowo," kata Agung kepada CNA.

"Dia harus diberhentikan karena bisa menjadi beban bagi pemerintahan, kabinet, dan citra Prabowo, karena apa yang dia lakukan bertolak belakang (dengan pemerintah)," ujar Agung lagi.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengatakan mata publik saat ini tertuju pada respons pemerintah dalam menyikapi kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

"Publik tengah melihat, apakah pemerintahan sejalan dengan tindakan yang sedang terjadi atau tidak," kata Cecep.

"Masalahnya, hal ini bisa merugikan citra pemerintah juga," lanjut dia.

Pihak Istana telah menyampaikan penyesalannya terhadap peristiwa tersebut. Sesaat setelah kasus mencuat, Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menegur Miftah. 

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati juga telah mengatakan bahwa perkataan Miftah tidak sejalan dengan sikap Prabowo yang menghormati dan berpihak pada rakyat kecil.

"Kami dari pihak Istana, tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi kalau kita lihat, Presiden kita pak Prabowo Subianto, ini kalau dilihat dari berbagai baik itu pidato atau kunjungan beliau, terlihat sekali pemihakkan beliau pada rakyat kecil, pada rakyat jelata," kata Adita dalam sebuah wawancara dengan media.

Soal desakan memberhentikan Miftah, jubir PCO lainnya Ujang Komaruddin mengatakan bahwa Prabowo telah mendengarkan dan memperhatikan aspirasi tersebut. Dia lantas mengajak masyarakat menantikan apa keputusan Prabowo nantinya.

"Ketika Pak Presiden sudah menginstruksikan meminta maaf, saya rasa itu jalan yang baik. Jalan yang sudah dilakukan. Bagaimana pun kekecewaan publik, kekecewaan masyarakat kelas bawah, itu kan harus disikapi dengan cara yang santun," ucapnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV.

Miftah adalah da'i muda Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pendukung Prabowo. Bahkan pada kampanye presiden lalu, dia aktif menggalang dukungan para santri dan kyai di pulau Jawa untuk memenangkan Prabowo pada pemilu Februari lalu.

Nusron Wahid, yang ketika itu menjabat Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, pada Februari bahkan mengatakan kepada Liputan6.com bahwa Miftah berperan penting terhadap peroleh suara Prabowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah.  

Agung dari Trias Politika mengatakan bahwa kontribusi besar inilah yang kemungkinan menjadi kebimbangan pemerintah dalam memberhentikan Miftah usai kasusnya viral.

"Tapi ini bukan masa di mana kita sedang berkampanye memikat hati masyarakat. Ini adalah saatnya pemerintah berkontribusi kepada masyarakat, jangan sampai menyakiti masyarakat itu sendiri," kata Agung.

Sementara Cecep menduga pemerintah tengah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pasalnya, kata dia, pemerintah tidak mau jika kasus ini menjadi preseden bahwa desakan publik akan bisa menentukan langkah pemerintah. 

Selain itu, lanjut Cecep, ada pertimbangan politik dan sosial di belakangnya. "Dia (Miftah) punya basis pendukung yang relatif cukup besar juga. Akan ada reaksi dari kelompok pendukungnya yang berpotensi mengganggu kepentingan politik pemerintah."