Lika-liku gerakan #KawalPutusanMK hingga pendaftaran pilkada dibuka

JAKARTA: Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota, bupati dan wakilnya akan dibuka pada Selasa (27/8) hingga Kamis di seluruh Indonesia.

Hal ini menyusul ribuan warga Indonesia berunjuk rasa di beberapa lokasi penting di Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Indonesia pada hari Kamis lalu.

Demonstrasi yang berakhir ricuh direspons Polri dengan gas air mata dan meriam air.

DPR pun berubah haluan dengan membatalkan manuvernya yang tadinya akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan usia dan ambang batas pilkada mendatang.

Pada akhirnya, syarat usia minimal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan paslon 20 September 2024.

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata, dikutip Minggu dari Liputan6.

KPU DKI Jakarta, seperti daerah lainnya, juga mengikuti putusan MK terkait ambang batas bagi partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Perkalian suara sah ditetapkan sebesar 7,5 persen. Hal ini memberi peluang untuk PDI-P yang sekarang santer dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan dan kadernya Rano Karno sebagai cagub dan cawagub di DKI Jakarta.

APA YANG MENYEBABKAN PROTES TERJADI?

Pada hari Rabu, MK memutuskan bahwa partai-partai politik tidak memerlukan minimal 20 persen perwakilan di DPRD untuk mengajukan kandidat. MK juga mempertahankan batasan usia minimum untuk paslon.

Namun, dalam waktu satu hari setelah putusan tersebut, DPR mengajukan mosi darurat untuk membatalkan perubahan ini. Pemungutan suara untuk undang-undang yang dipercepat tersebut ditunda pada hari Kamis karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Jika perubahan undang-undang pemilu disahkan, hal itu akan membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan lengser, Kaesang Pangarep yang berusia 29 tahun, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pada bulan November.

Batas usia minimum saat ini, yaitu 30 tahun, mencegahnya mencalonkan diri dalam kontes daerah di Jawa Tengah.

Hal itu juga akan menghalangi mantan gubernur Jakarta yang populer, Anies Baswedan, untuk mencalonkan diri lagi untuk jabatan yang berpengaruh melawan kandidat yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Para pengamat membuka suara bahwa keputusan itu akan berdampak luas pada demokrasi negara ini.

Bahkan setelah pengumuman bahwa anggota DPR telah mengesampingkan rencana untuk mengubah Undang-undang Pilkada, demonstrasi terus berlanjut.

MENGAPA RAKYAT INDONESIA RESAH?

Tekad para pengunjuk rasa untuk terus menekan pemerintah adalah gambaran banyaknya rakyat yang tidak senang dengan situasi saat ini.

Ini disebabkan opini publik bahwa Jokowi mencoba memasukkan putranya ke dalam proses politik, kata analis James Chin.

Hal ini terjadi lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik sebagai wakil presiden pada bulan Oktober, kata profesor Asian Studies di University of Tasmania itu.

Gibran hanya dapat bertarung sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden bulan Februari juga karena sebuah keputusan MK.

Pengadilan, yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar Jokowi, Anwar Usman, memutuskan bahwa persyaratan usia minimum 40 tahun tidak perlu berlaku untuk semua kandidat pemilu, membuka jalan bagi Gibran, 36, untuk maju pada Pemilu 2024.

"Jika putra kedua masuk, pada dasarnya yang akan Anda dapatkan adalah terciptanya dinasti politik baru di Indonesia," kata Chin di acara Asia Now CNA.

"Banyak orang tidak senang karena mereka mencoba membengkokkan hukum dua kali untuk membantu Jokowi mendirikan dinasti politik."

Orang-orang terkejut bahwa Jokowi bersedia untuk melakukan aksi seperti ini, karena mereka tadinya berpikir dia akan lebih khawatir tentang nama baiknya setelah turun panggung, tambah Chin.

Jokowi akan mundur pada bulan Oktober setelah 10 tahun berkuasa.

Chin mencatat bahwa nama Jokowi sudah agak ternoda oleh dukungan terbukanya untuk Prabowo yang maju di pemilu bersama putranya.

"Dia selalu memproyeksikan dirinya sebagai seorang pendukung demokrasi yang mencoba mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi, dan dia juga menggembor-gemborkan bahwa dia bukan bagian dari kalangan politik Indonesia," katanya.

“Dengan melakukan ini, dia seperti menunjukkan watak aslinya, bahwa dia adalah bagian dari kelompok penguasa, dan dia juga tertarik membangun dinasti politik, jadi saya pikir banyak orang terkejut.”

APA YANG MUNGKIN AKAN DILAKUKAN OLEH JOKOWI?

Menggambarkan aliansi Jokowi-Prabowo sebagai “lemah”, Profesor Vedi Hadiz, direktur Asia Institute di University of Melbourne, mengatakan bahwa begitu Prabowo memangku jabatan puncak, pengaruh Jokowi akan terkikis secara signifikan.

“Semua jaringan patronase yang telah dibangun (Jokowi) berpotensi bergeser ke arah Prabowo. Jadi yang perlu dia lakukan adalah menempatkan sebanyak mungkin orang di posisi kunci yang loyal kepadanya untuk memastikan bahwa dia memiliki pengaruh terhadap Prabowo,” katanya di acara Asia First CNA.

Ia mencatat bahwa Jokowi juga berhasil menyingkirkan mantan ketua partai Golkar, partai politik terbesar kedua di Indonesia, dan menggantinya dengan seorang loyalis.

“Ia jelas memposisikan dirinya agar ia tidak menjadi tidak relevan dan usang menjelang 20 Oktober, ketika Prabowo menjadi presiden,” kata Prof Hadiz.

Meskipun Jokowi dahulu selalu mempunyai tingkat popularitas yang tinggi, banyak tindakannya telah menjadi “begitu terang-terangan dalam niatnya untuk merebut kekuasaan dan niat untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya”, kata Hadiz.

Ia menambahkan bahwa orang Indonesia yang telah membiarkan tindakannya di masa lalu telah kehilangan kesabaran mereka terhadap tindakan seperti itu.

APAKAH HUKUM MASIH DAPAT DIUBAH

Pendaftaran untuk pemilihan daerah dibuka pada hari Selasa, dan peluang DPR untuk bersidang lagi sebelum itu “hampir nol”, kata Chin.

Ada hal lain yang menghalangi badan legislatif, katanya, yaitu bagaimana isu tersebut bergema di kalangan anak muda Indonesia.

“Jika mereka (pemerintah) mencoba mengada-ada, saya rasa tidak ada yang mau membayar harga politiknya,” katanya.

Meskipun mengesahkan undang-undang sebelum hari Selasa “tampaknya mustahil secara logistik dan logika”, alasan mengapa rakyat terus mengamati apa yang terjadi adalah karena ada “sejarah persekongkolan tingkat tinggi di antara para elit politik”, kata Hadiz.

“Mereka tidak mempercayai apa pun yang keluar dari mulut pimpinan, dari DPR.

"Jadi pada dasarnya, mereka hanya bersiaga untuk memastikan tidak ada upaya diam-diam untuk mengadakan sidang,” katanya.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.