Mudik 2025 lesu: Pemudik turun, tiket bus anjlok, peredaran uang bisa susut ratusan triliun

JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi penurunan jumlah pemudik pada periode Lebaran 2025. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bersama akademisi, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sekitar 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 193,6 juta pemudik.

"Benar, potensi pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, kepada Antara.

Budi menambahkan bahwa survei tersebut menggambarkan potensi pergerakan masyarakat berdasarkan persepsi publik pada saat penelitian dilakukan pada pertengahan Februari 2025. 

Namun, ia menegaskan bahwa penelitian tersebut tidak meneliti penyebab pasti penurunan jumlah pemudik.

"Mengenai apa penyebabnya tidak menjadi fokus dalam penelitian tersebut, sehingga kami tidak dapat menyampaikan penyebab persis dari penurunan tersebut," jelasnya.

Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, juga menyatakan hal serupa, menegaskan bahwa penelitian ini tidak mendalami faktor-faktor yang menyebabkan turunnya jumlah pemudik.

PUNCAK MUDIK 28 MARET 2025

Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan bahwa sekitar 23 persen dari total pemudik tahun ini akan menggunakan mobil pribadi sebagai moda transportasi utama.

"Tahun ini kami perkirakan jumlah pemudik mencapai 146,48 juta orang, dengan kendaraan pribadi menjadi pilihan utama sebesar 23 persen," ungkap Dudy dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2025 di Jakarta, seperti dilaporkan CNN Indonesia. 

Dudy juga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret 2025. 

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) yang diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN sejak 24 Maret dapat mempengaruhi pergeseran arus mudik lebih awal.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mendukung kebijakan WFA yang dinilai dapat membantu mengurai kepadatan puncak mudik. 

Berdasarkan data Jasa Marga, pergerakan kendaraan di Tol Trans Jawa dan Sumatera sudah menunjukkan peningkatan sejak H-10 Lebaran.

"Bagus sekali pemerintah mengambil kebijakan cepat terkait Work From Anywhere. Jadi H-10, traffic-nya sudah kelihatan naik," kata Agus, dikutip dari Detik. 

Data Jasa Marga menunjukkan bahwa pada H-10 Lebaran 2025, jumlah kendaraan yang melintas di Tol Trans Jawa mencapai 158 ribu unit, naik 37,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara itu, total kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-10 hingga H-7 Lebaran mencapai 603.658 unit, naik 11,9 persen dibandingkan tahun lalu.

TIKET BUS AKAP ANJLOK

Selain penurunan jumlah pemudik secara keseluruhan, sektor transportasi darat juga mengalami imbasnya. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda), Ateng Haryono, menyatakan bahwa penjualan tiket bus AKAP turun sekitar 25-30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jika dibandingkan dengan tahun lalu secara year-on-year, saat ini terjadi penurunan sekitar 25-30%. Artinya, pada H-6 atau H-5 Lebaran, penjualan tiket mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu," ujar Ateng kepada Kontan, Selasa (25/3).

Salah satu faktor yang memengaruhi tren ini adalah program mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Namun, Ateng menegaskan bahwa dampak program tersebut terhadap penurunan jumlah penumpang bus AKAP tidak terlalu signifikan.

Saat ini, menurut Ateng, belum ada tiket bus AKAP yang benar-benar habis terjual. Namun, biasanya menjelang H-1 Lebaran, permintaan tiket meningkat.

"Kalau ada masyarakat yang datang langsung ke terminal, mereka masih bisa mendapatkan tiket karena armada yang tersedia masih mencukupi," katanya.

Terkait penyebab utama lesunya penjualan tiket bus AKAP tahun ini, Ateng menduga bahwa berkurangnya minat pemudik menjadi faktor dominan. Selain itu, tekanan ekonomi akibat turunnya omzet usaha masyarakat serta meningkatnya jumlah PHK juga memperparah kondisi ini.

"Saya terus memantau kondisi ini dan memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 27, 28, dan 29 Maret. Jika ada lonjakan permintaan, tentu kita patut bersyukur," ujarnya.

PERPUTARAN UANG MENYUSUT

Selain berdampak pada pergerakan masyarakat, penurunan jumlah pemudik juga diperkirakan berpengaruh terhadap perputaran uang selama musim mudik. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memperkirakan bahwa perputaran uang selama Idul Fitri 2025 akan mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp157,3 triliun.

"Jika rata-rata setiap keluarga membawa uang Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun," ujar Sarman, kepada Antara.

Ia menambahkan bahwa angka ini masih berpotensi naik, terutama jika rata-rata pengeluaran per keluarga meningkat hingga Rp4 juta, yang bisa mendorong perputaran uang mencapai Rp145 triliun.

Sementara, pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa turunnya jumlah pemudik bukan sekadar perubahan pola mobilitas, tetapi juga mencerminkan gejolak ekonomi nasional yang semakin nyata.

Masyarakat cenderung menunda pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menghantui.

"Proyeksi penurunan jumlah pemudik ini menguatkan indikasi pelemahan ekonomi sedang terjadi. Di mana daya beli masyarakat tertekan oleh biaya hidup yang naik, serta ketidakpastian lapangan kerja," jelas Achmad kepada Metro TV. 

Efek dari penurunan jumlah pemudik juga berimbas pada sirkulasi uang selama musim mudik dan Lebaran. 

Achmad mencatat bahwa setiap pemudik rata-rata menghabiskan Rp2 juta hingga Rp5 juta selama perjalanan dan perayaan Lebaran. Jika 46,5 juta orang batal mudik, potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp93 triliun hingga Rp232 triliun. 

Dampak terbesarnya akan dirasakan oleh sektor informal, seperti pedagang kaki lima di terminal, pasar tradisional, serta UMKM yang biasanya mengalami peningkatan omzet saat Lebaran.

PENURUNAN DAYA BELI

Hal senada juga diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Menurutnya, penurunan daya beli menjadi faktor utama yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk pulang kampung. 

Biaya perjalanan yang tinggi, ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, membuat mudik semakin sulit dijangkau.

"Penurunan jumlah pemudik karena daya beli masyarakat yang melemah," ujar Eko kepada Media Indonesia. 

Meskipun berbagai diskon tarif tol dan tiket transportasi ditawarkan, hal tersebut dinilai tidak cukup untuk menarik minat masyarakat yang sedang berhemat. 

"Walaupun ada diskon tarif tiket, namun masalah utamanya adalah daya beli yang turun. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak jadi pulang kampung," tambahnya.