PDIP beri sinyal akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo

JAKARTA: Ketua DPP PDIP bidang keanggotaan dan organisasi Sukur Nababan menegaskan partai berlambang banteng itu akan memilih menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Anggota DPR dapil Jawa Barat VI itu menekankan PDIP tidak akan tergoda dengan kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Sukur menerangkan bagaimana PDIP telah berpengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam PDI Perjuangan, kami tidak suka kebingungan. Ingatlah bagaimana kami berperan pada masa pemerintahan Pak SBY. Kami tidak akan melakukannya. Kami tidak akan tergoda oleh kekuasaan jabatan menteri," ujar Sukur dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV akhir pekan lalu.

PDIP menurutnya akan tetap konsisten sebagai oposisi selama lima tahun ke depan.

Politisi berusia 55 tahun ini melanjutkan tidaklah patut jika seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pemerintah. Bagi PDIP, harus ada kelompok di luar pemerintah yang bertindak sebagai penyeimbang.

"Jika semua partai politik mendukung pemerintah yang sedang berkuasa, ini tidak seimbang, dan bangsa ini akan mengalami kerusakan di masa depan,"

Sukur menambahkan PDIP tidak masalah jika ada partai lain yang berubah sikap dan memilih untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

PDIP tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut, pungkasnya.

Adapun presiden terpilih Prabowo saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memperluas koalisinya dengan partai-partai lawan seperti Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Salah satu alasan utama adalah partai-partai pengusungnya di Koalisi Indonesia Maju tidak akan menguasai mayoritas di DPR ketika legislator baru mulai bertugas 1 Oktober mendatang.