Pasar saham Indonesia anjlok US$80 miliar: apa harapan dan kekhawatiran investor ritel serta pakar?

JAKARTA: Ketika pasar saham anjlok pekan lalu, nilai portofolio keuangan Mouammari Febry, 43, menyusut hingga puluhan juta rupiah hanya dalam beberapa hari.

Sebagai investor ritel, dia pernah mengalami kerugian selama pandemi COVID-19. Namun cepatnya penyusutan kali ini, disusul pengunduran diri para pimpinan bursa dan otoritas keuangan Indonesia, tidak ayal telah membuat Febry resah.

“Ini bukan hanya soal harga. Yang jadi masalah adalah ketidakpastian dan bagaimana bursa dikelola,” kata Febry, karyawan badan usaha milik negara (BUMN) yang telah berinvestasi saham lebih dari 10 tahun.

Nilai portofolio Febry sekitar Rp100 juta. Dia mengaku mengalami kerugian yang cukup signifikan, meski enggan menyebutkan angka pastinya.

Kejatuhan pasar saham Indonesia sejak pekan lalu dan berlanjut hingga Senin (2/2), merupakan salah satu yang paling tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Pasar saham kehilangan lebih dari US$80 miliar nilai pasar, situasi ini lalu melebar menjadi krisis kepercayaan, yang berujung pada pengunduran diri pimpinan di sejumlah lembaga keuangan utama serta mendorong pemerintah memberi sinyal kemungkinan intervensi negara.

Aksi jual dimulai setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pekan lalu menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi, rendahnya porsi saham beredar bebas (free float), serta kepemilikan manfaat (beneficial ownership) pada sejumlah saham Indonesia.

MSCI bahkan memperingatkan, jika tidak ada penyelesaian hingga Mei, Indonesia berpotensi diturunkan kelasnya dari pasar berkembang menjadi pasar frontier yang setara Sri Lanka dan Bangladesh.

Pada Rabu pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas, memicu Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan penghentian perdagangan (trading halt) berulang kali dan menggerus nilai pasar dalam jumlah besar.

IHSG ambrol lebih dari 8 persen pada Rabu dan Kamis, sempat ditutup menguat 1,18 persen pada Jumat, namun kembali merosot pada Senin sebesar 4,88 persen.

Sebagai konsekuensinya, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat. Beberapa jam kemudian, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar serta sejumlah pejabat senior lainnya juga menyatakan mundur.

Para pakar mengatakan, pengunduran diri tersebut adalah salah satu perombakan kepemimpinan di sektor keuangan yang paling dramatis sejak Krisis Keuangan Asia 1998.

Pemerintah bergerak cepat menenangkan pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada Sabtu malam bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan langkah-langkah untuk menjaga integritas dan likuiditas pasar.

Di antara langkah yang sedang dibahas, kata Airlangga, adalah kemungkinan pelibatan Danantara untuk membantu menstabilkan pasar jika diperlukan. Danantara berpotensi berperan sebagai investor strategis yang mendukung tata kelola dan manajemen risiko.

Airlangga juga kembali menegaskan rencana menaikkan porsi saham free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, sehingga membuka peluang investor institusional seperti dana pensiun dan asuransi untuk memperluas investasi di pasar modal.

Pada Minggu, Ketua OJK sementara Friderica Widyasari mengatakan regulator akan memfokuskan reformasi pasar pada empat bidang kebijakan utama, yakni persyaratan minimum free float, transparansi kepemilikan saham, penguatan tata kelola pasar modal, serta penegakan hukum, tanpa merinci lebih lanjut langkah-langkah yang dimaksud.

Namun, menurut para pakar yang diwawancarai CNA, volatilitas bisa terus berlanjut jika tidak ada reformasi tata kelola dan regulasi pasar yang meyakinkan, terlepas dari upaya stabilisasi jangka pendek yang dilakukan.

“Tanpa klarifikasi publik dan proses hukum yang kredibel (untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi), pasar akan terus dihantui spekulasi dan ketidakpercayaan,” kata analis ekonomi Yanuar Rizky dari Bejana Investidata Globalindo (BIG).

Para ekonom juga memperingatkan bahwa episode ini menjadi ujian penting bagi kemampuan Indonesia memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi, penegakan aturan, dan pengaruh politik di pasar keuangan.

AKAR MASALAH

Para pakar menilai gejolak bursa saham Indonesia bukan semata akibat satu peringatan MSCI.

Direktur Eksekutif lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan MSCI sebenarnya sudah mengangkat kekhawatiran soal transparansi bursa saham Indonesia sejak Oktober 2025.

Namun, ia menilai reformasi berjalan lambat dan tidak konsisten.

“Yang mengejutkan pasar bukanlah penilaian MSCI, melainkan tidak adanya tindak lanjut yang kredibel dari otoritas dalam negeri,” kata Bhima.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai pasar sebenarnya sudah rapuh sejak awal.

“Indeks naik tajam (selama setahun terakhir) tanpa ditopang fundamental. Likuiditas tipis, dan harga mudah terdistorsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pasar sangat rentan ketika pengawasan MSCI semakin menguat.

Yanuar dari BIG menyebut pasar kerap mengalami reli tajam yang disusul kejatuhan setelah informasi penting dipublikasikan.

Menurutnya, penilaian MSCI dan bank global seperti Goldman Sachs sah, namun ia mempertanyakan apakah lemahnya penegakan aturan telah membiarkan praktik spekulatif terus berlangsung.

“Karena itu, wajar jika mereka (pimpinan BEI dan OJK) mengundurkan diri,” ujarnya.

DAMPAK ANJLOKNYA BURSA

Para analis mengatakan gejolak ini telah mempercepat arus keluar modal asing, meningkatkan tren yang terjadi sepanjang 2025. Di antara dampaknya adalah menekan nilai tukar rupiah dan berpotensi meningkatkan inflasi impor.

Salah satu yang terimbas adalah Kars, investor ritel asal Tangerang yang telah berinvestasi di saham Indonesia sejak 2015.

Dalam beberapa hari terakhir, ia kehilangan sekitar Rp400 juta, atau sekitar 20 persen dari portofolionya, akibat gejolak pasar saham Indonesia.

“Saya pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Jadi saya akan menunggu saja,” kata Kars, yang meminta hanya disebutkan nama panggilannya.

Bankir berusia 45 tahun itu tetap optimistis pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menstabilkan pasar.

“Saya yakin pemerintah akan bertindak cepat. Dalam waktu dekat, saya berharap pemerintah lebih aktif melakukan intervensi karena saat ini bahkan saham-saham yang biasanya bagus seperti perbankan juga ikut turun,” ujar Kars, yang masih menaruh harapan pada prospek investasinya di pasar saham.

Nindita, 41, ibu rumah tangga asal Jakarta, adalah investor ritel yang mengalami kerugian sekitar 10 persen sejak pasar anjlok.

“Dampaknya nilai kekayaan bersih saya menurun … saya sedih,” kata Nindita, yang hanya ingin disebutkan nama depannya.

Nindita yang telah berinvestasi selama enam tahun terakhir berharap pasar segera pulih.

Investor ritel seperti Febry, Nindita, dan Kars kini bersikap "wait and see", berharap pasar kembali pulih dan memilih menunggu karena saat ini tidak memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak.

Menurut Bhima dari CELIOS, meski situasi ini masih pada tahap awal, namun jika arus keluar modal terus berlanjut maka akan memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia. Para investor bisa menjadi lebih berhati-hati menanamkan modal di Indonesia, sehingga berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja.

Ia juga khawatir akan pelemahan rupiah, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dua pekan lagi, ketika masyarakat cenderung meningkatkan belanja sebagai persiapan Hari Raya.

Rupiah telah melemah sekitar 2 persen dalam beberapa pekan terakhir terhadap dolar AS, menjadikannya salah satu mata uang pasar berkembang Asia dengan kinerja terburuk.

Kondisi ini berpotensi memicu inflasi impor, yakni kenaikan harga akibat mahalnya barang-barang dari luar negeri.

Para analis juga memperkirakan sejumlah perusahaan akan menunda rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di tengah meningkatnya ketidakpastian dan persyaratan free float yang lebih ketat.

Menurut Tauhid dari INDEF, kondisi ini berisiko membuat perusahaan tidak memperoleh suntikan modal yang cukup.

Secara terpisah, ekonom Yanuar dari BIG memperingatkan bahwa “risiko sebenarnya adalah jika dampak ini meluas melampaui pasar”.

“Pelemahan mata uang pada akhirnya akan memengaruhi daya beli, lapangan kerja, dan pertumbuhan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa jika situasi memburuk, kondisi tersebut dapat berujung pada krisis ekonomi dan pada akhirnya krisis politik yang berdampak negatif bagi pemerintah.

BAGAIMANA KE DEPAN?

Para pakar menilai pemerintah kini perlu segera menunjuk pimpinan permanen yang kompeten untuk OJK selaku regulator keuangan, serta BEI guna memulihkan kepercayaan pasar.

Bhima dari CELIOS mengingatkan bahwa intervensi politik atau konflik kepentingan, termasuk keterlibatan entitas yang punya hubungan dengan pemerintah di bursa, justru bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola secara transparan.

Ekonom senior Tauhid mendorong regulator untuk memprioritaskan pengawasan pasar, transparansi, dan penegakan aturan, serta meninjau kembali jadwal reformasi yang menjadi persyaratan MSCI.

Ia memperingatkan bahwa tenggat Mei dari MSCI terlalu dekat. Menurut Tauhid, otoritas sebaiknya bernegosiasi untuk mendapatkan tenggat yang lebih realistis.

Tauhid juga menekankan bahwa menstabilkan harga tanpa membenahi persoalan tata kelola cuma menunda masalah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan dalam pernyataan pada Senin mengatakan volatilitas jangka pendek merupakan dinamika pasar yang wajar dan tidak mengubah fundamental ekonomi Indonesia.

“Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” kata Luhut.

“Kita tidak perlu panik.”

Untuk sementara ini, investor seperti Febry masih terus mencermati perkembangan yang akan terjadi.

“Kepada pemerintah: mohon bekerja lebih baik. Tempatkan orang yang tepat di bidang yang tepat dan punya kemauan untuk memperbaiki sistem,” kata dia.