Viral wacana kutipan dana pariwisata, tiket pesawat bisa semakin mahal
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut rencana yang ditentang keras pelaku industri pariwisata ini masih dalam kajian
JAKARTA: Rencana pemerintah menyisipkan iuran pariwisata dalam tiket penerbangan menuai kontroversi.
Meski masih dalam kajian, wacana ini membuat masyarakat khawatir, mengingat tiket pesawat yang sudah mahal, berpotensi akan meroket semakin mahal dengan adanya kutipan iuran pariwisata tersebut.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, membenarkan adanya rencana rapat koordinasi pembahasan rencana dana pariwisata berkelanjutan pada Rabu (24 April).
Sandiaga mencoba meredam kekhawatiran yang muncul.
“Ini masih dalam kajian dan jangan khawatir, kami tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi ” ucap Sandi dikutip Kumparan, Senin (22 April).
Sejauh ini belum ada keputusan mengenai besaran iuran dan sumber dari dana abadi itu.
"Kalau sumber dananya masih kita kaji secara komprehensif. Tentunya awalnya anggaran dari pemerintah, dan membentuk seperti dana yang abadi. Hal ini agar bisa mendukung kegiatan event berkualitas dan berkelanjutan skala internasional, dan promosi pariwisata kita," lanjut Sandi.
Sementara itu Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu dilansir CNN Indonesia menyebut dana pariwisata ini bertujuan membangun ekosistem pariwisata yang mumpuni.
Dia menjelaskan dana abadi pariwisata akan menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas berlandaskan pada empat pilar yaitu daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi.
INDUSTRI PARIWISATA MENOLAK
Pelaku industri pariwisata bereaksi keras terhadap wacanan kutipan ini.
“Nanti harga tiket naik lagi, kami yang disalahkan dong. Ya makin sedikit yang mau naik pesawat. Penumpang jangan dibebani lagi apa-apa deh,” ucap Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra kepada Kompas.id
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani ikut menyuarakan penolakannya.
Berkaca dari pajak hotel dan restoran, serta pajak pariwisata, pendapatan masuk ke kantong pemerintah daerah. Dalam realitasnya, dana yang kembali untuk kepentingan pariwisata sangat minim.
Hingga wacana ini mencuat ke publik, pihaknya sebagai pelaku usaha pariwisata belum diajak berdiskusi.
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie, mempertanyakan mengapa hanya moda transportasi pesawat yang dibebankan iuran ini, sedangkan moda lain tak berlaku.
“Ini sama saja membunuh industri transportasi udara kita karena publik merasa yang naik adalah harga tiket, padahal uangnya bukan untuk maskapai penerbangan. Ini sangat tak adil,” kritiknya.
