Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.

Iklan

Indonesia

Penyelenggaraan Haji 2024 kacau balau, DPR bentuk Pansus Angket selidiki

Adanya indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab pembentukan pansus.

Penyelenggaraan Haji 2024 kacau balau, DPR bentuk Pansus Angket selidiki
Para jemaah haji mengelilingi Ka'bah dan berdoa di Masjidil Haram saat Arab Saudi menyambut kembali para jemaah haji untuk musim haji 2022, setelah negara kerajaan tersebut melarang para pelancong asing selama dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19, di kota suci Makkah, Arab Saudi, pada 1 Juli 2022. (Reuters/Mohammad Salem)

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Mengutip Kompas, pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9 Juli) oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Cak Imin memaparkan pansus hak angket haji 2024 terdiri atas 30 anggota dari seluruh fraksi.

Komposisi pansus adalah 7 anggota dari PDI-P, 4 anggota dari Partai Golkar, 4 anggota dari Partai Gerindra, 3 anggota dari Partai Nasdem, 3 anggota dari PKB, 3 anggota dari Partai Demokrat, 3 anggota dari PKS, 2 anggota dari PAN, dan 1 anggota dari PPP.

Dari Fraksi PDI-P, nama-nama yang menjadi anggota di antaranya Arteria Dahlan, My Esti Wijayanti, dan Diah Pitaloka. Sementara itu, dari Golkar ada Ace Hasan Syadzily dan Nusron Wahid.

Dari Gerindra diwakili Abdul Wachid, Sodik Mujahid, dan Mohamad Haikal. 

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini didasarkan pada banyaknya temuan dari Timwas DPR yang memprihatinkan dan sering terulang pada setiap pelaksanaan haji dari tahun ke tahun.

Salah satu masalah yang disoroti Cak Imin adalah ketidaksinkronan data yang tercatat di Siskohat dengan temuan tim di lapangan.

Salah satu pengusul hak angket Haji 2024, Selly Andriany Gantina, menerangkan alasan di balik pembentukan pansus.

Pertama, terdapat indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Selly menjelaskan kuota haji khusus seharusnya tidak melebihi 8% dari total kuota Indonesia. Penetapan pemerintah yang melebihi angka tersebut dianggap bertentangan dengan aturan dan hasil kesimpulan rapat panitia kerja di DPR.

Kedua, pelayanan buruk yang diterima jemaah haji Indonesia tahun ini di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) turut menjadi alasan diajukannya hak angket ini.

"Semua permasalahan yang muncul merupakan hasil dari belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga dan jamaah haji," sebut Selly.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kesiapannya mengikuti proses yang ada di DPR.

"Ya, ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi, ikuti saja," ujar Yaqut dikutip IDN Times di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9 Juli).

Yaqut menambahkan bahwa semua proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dilaporkan kepada Pansus Angket Haji.

"Semua proses akan kami laporkan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji, akan kami sampaikan apa adanya," ucapnya.

Menag juga menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan haji 2024 karena penilaian tersebut bersifat subjektif.

"Kalau Anda tanya saya, subjektif dong, kalau menurut saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan di sana-sini, ya pasti, kita ini manusia dan hidup di dunia, pasti ada kekurangan di sana-sini, dan itu yang perlu diperbaiki serta dievaluasi bersama," pungkasnya.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini

Source: Others/ew

Juga layak dibaca

Iklan

Iklan