Pajak digital berlaku hari ini, apakah transfer bank, QRIS, dan belanja 'online' kena pajak?

JAKARTA: Pemerintah mulai menerapkan perluasan pemungutan pajak digital pada hari ini, Senin (9/11). Kebijakan ini melibatkan sektor perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk membantu memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri.

Lantas, apakah masyarakat harus membayar pajak tambahan setiap kali menggunakan QRIS, mentransfer uang, atau berbelanja online?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan tersebut bukanlah pengenaan pajak baru. Pemerintah hanya memperluas mekanisme pemungutan PPN melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), yang sebenarnya sudah diterapkan sejak 25 September 2026. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan pajak dari transaksi digital luar negeri. "SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi," kata Inge kepada awak media, Senin (2/11), dikutip dari CNBC Indonesia.

Artinya, tidak ada perubahan tarif PPN ataupun ketentuan yang membuat seluruh transaksi digital otomatis dikenai pajak. Sistem ini hanya berlaku untuk transaksi tertentu yang memang sudah termasuk objek PPN berdasarkan aturan perpajakan.

APA SAJA TRANSAKSI YANG TERMASUK PAJAK DIGITAL?

SPP-TDLN digunakan untuk memungut PPN atas barang digital dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia. Barang digital tersebut termasuk barang kena pajak tidak berwujud, sedangkan layanan digital termasuk jasa kena pajak.

Beberapa contoh transaksi yang dapat dikenai PPN melalui sistem ini, antara lain, pembelian perangkat lunak dan aplikasi, layanan komputasi awan (cloud), langganan streaming film atau hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta permainan daring. Pembelian atau top-up gim dari penyedia luar negeri juga berpotensi masuk dalam skema tersebut.

Meski demikian, tidak semua pembelian layanan digital dari luar negeri otomatis dikenai PPN melalui SPP-TDLN. Pemungutan hanya berlaku untuk transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Transaksi yang sudah dipungut PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga tidak akan dipungut kembali, sehingga konsumen tidak dikenai pajak dua kali atas transaksi yang sama.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (2/11).

APAKAH PEMBAYARAN QRIS DAN TRANSFER BANK IKUT KENA PAJAK INI?

Kontan melaporkan, salah satu kekhawatiran yang muncul menjelang penerapan kebijakan ini adalah kemungkinan seluruh transaksi nontunai akan dikenai pajak. Isu tersebut bahkan sempat memicu ajakan di media sosial untuk kembali menggunakan uang tunai demi menghindari pungutan pajak digital.

Namun, DJP memastikan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak otomatis menjadi objek pajak baru. Membayar kopi di kafe, membeli makanan di restoran, atau berbelanja di pusat perbelanjaan dalam negeri menggunakan QRIS tidak termasuk transaksi yang dikenai PPN melalui SPP-TDLN.

Begitu pula dengan transfer uang melalui bank atau dompet digital. Pengiriman uang pribadi, termasuk remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri, tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge.

Meski demikian, masyarakat perlu membedakan antara jumlah uang yang ditransfer dan biaya layanan yang dikenakan penyedia jasa keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 69 Tahun 2022, biaya administrasi, komisi, atau imbalan jasa fintech tertentu dapat dikenai PPN sesuai ketentuan. Jadi, pajak atas biaya layanan tidak sama dengan pajak atas seluruh uang yang dikirimkan.

APAKAH SEMUA BANK DAN APLIKASI BELANJA ONLINE MULAI MEMUNGUT PAJAK?

Rencana perluasan pajak digital sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta, Kamis (29/10). Ia menyebut, bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga platform perdagangan elektronik akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim, dikutip dari CNN Indonesia.

Namun, pernyataan tersebut tidak berarti seluruh bank, fintech, dan platform belanja daring langsung menjadi pemungut pajak pada 9 November. DJP menjelaskan bahwa penunjukan lembaga pemungut dilakukan secara bertahap, bergantung pada kesiapan sistem masing-masing perusahaan.

Sejak 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pihak yang terlibat dalam mekanisme SPP-TDLN, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta LinkAja. Sementara itu, pemerintah menyiapkan 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan fintech untuk bergabung dalam sistem tersebut.

Inge mengatakan, calon lembaga pemungut lainnya masih menjalani masa stabilisasi untuk memastikan kesiapan sistem dan proses pemungutan pajak. "Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," ujarnya.

APA DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT?

Bagi masyarakat yang selama ini sudah membayar PPN ketika berlangganan layanan digital luar negeri, penerapan SPP-TDLN seharusnya tidak menambah beban pajak. Sebab, transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh penyedia layanan melalui mekanisme PMSE tidak akan dikenai pungutan yang sama untuk kedua kalinya.

Namun, konsumen yang sebelumnya menggunakan layanan digital luar negeri tanpa dipungut PPN berpotensi menghadapi kenaikan biaya. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini bergantung pada apakah transaksi tersebut sebelumnya sudah dikenai PPN atau belum.

"Beban baru akan terasa pada transaksi yang sebelumnya lolos dari pemungutan, karena harga efektif yang dibayar konsumen naik sebesar PPN yang berlaku," kata Syafruddin kepada Kompas.com, Senin (2/11).

Dampak tersebut berpotensi paling terasa pada pengguna layanan berlangganan, seperti perangkat lunak, aplikasi, komputasi awan, streaming, dan jasa digital lintas negara. Di sisi lain, mekanisme baru ini diharapkan memudahkan konsumen karena mereka tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas penggunaan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.

Syafruddin juga menilai, kebijakan tersebut dapat menciptakan perlakuan pajak yang lebih adil antara penyedia layanan dalam negeri yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan penyedia layanan luar negeri yang sebelumnya lebih sulit dijangkau. Namun, ia mengingatkan adanya risiko kesalahan pengelompokan transaksi, sengketa pemungutan pajak, serta biaya administrasi tambahan yang mungkin dibebankan kepada pelanggan.

Dengan demikian, pemberlakuan perluasan pemungutan pajak digital pada 9 November bukan berarti setiap transaksi elektronik masyarakat akan terkena pajak tambahan. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah jenis barang atau jasa yang dibeli, apakah berasal dari penyedia luar negeri, dan apakah PPN atas transaksi tersebut sudah dipungut sebelumnya.

Pembayaran QRIS untuk transaksi dalam negeri maupun transfer uang pribadi tidak otomatis terkena PPN melalui sistem baru ini.