Opini: Prabowo, kabinet dan tantangan finansial yang membayangi target-targetnya

LONDON: Setelah menang mudah dalam satu putaran pada pemilu presiden Februari lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi perekonomian negara yang kuat dari Joko "Jokowi" Widodo. Kendati demikian, Prabowo masih harus bergulat dengan tantangan untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju.

Memilih pembantu yang tepat sangat penting untuk mewujudkannya. Seiring persiapan Prabowo untuk pelantikannya pada Oktober mendatang, spekulasi berseliweran soal siapa saja yang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya.

Apakah dia akan memberikan jatah kursi menteri bagi anggota koalisi pemenangannya, ataukah menunjuk kembali wajah-wajah yang familiar dari pemerintahan Jokowi?

Media di Indonesia menyebutkan beberapa nama yang berpotensi terpilih lagi, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun perdebatan besarnya bukan hanya perkara siapa yang dipilih, tapi soal arah perekonomian Indonesia di tengah rencana ambisius Prabowo bagi negara berpenduduk 275 juta orang ini.

Berbicara di Forum Ekonomi Qatar di Doha baru-baru ini, mantan jenderal ini menyinggung soal "pondasi kuat" yang telah dibangun oleh Jokowi, dan berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam dua-tiga tahun ke depan.

"Saya sangat yakin kami bisa dengan mudah mencapai 8 persen dan saya bertekad untuk melampauinya," kata Prabowo.

TARGET MUDAH ATAU SULIT?

Apakah Prabowo akan bisa memenuhi target itu dengan mudah seperti yang dia klaim? Bagaimana caranya, dan apa tantangan yang akan dihadapinya?

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dari tahun-ke-tahun pada periode Januari-Maret. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,2 persen, naik dari 5,05 persen tahun lalu.

Prabowo telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan "hilirisasi komoditas" yang digagas di era Jokowi, yaitu pemrosesan komoditas alam di dalam negeri. Kebijakan ini membuat Indonesia mengeluarkan larangan ekspor bahan mentah, seperti nikel, agar bisa diproses secara domestik untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah, salah satunya baterai kendaraan listrik.

Prabowo juga menekankan bahwa "fokus utama" pemerintahannya adalah meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Singkatnya, sebagai presiden terpilih, Prabowo punya tujuan yang jelas - "Indonesia harus swasembada pangan" - dan tidak takut turun tangan dalam urusan ekonomi untuk memenuhi tujuan tersebut, seperti halnya Jokowi.

Terlepas dari target itu, ada tantangan finansial di luar kendali presiden yang akan jadi beban tersendiri bagi pemenuhan agenda ambisiusnya untuk membenahi problematika masyarakat, yaitu tingginya angka gizi buruk pada anak.

Berdasarkan sebuah survei resmi, sekitar 21 persen anak Indonesia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2022, atau sekitar 4,5 juta anak. Pemerintah punya target untuk menguranginya menjadi 14 persen tahun ini.

Untuk melakukannya, Prabowo telah berjanji akan menyediakan "makan bergizi gratis untuk anak", yang membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun. Kebutuhan dana yang besar ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan anggaran pemerintah.

KEMENTERIAN KEUANGAN DI BAWAH TEKANAN

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berada di bawah tekanan untuk mengambil tindakan di tengah menurunnya nilai tukar rupiah. Rupiah terdepresiasi hingga 5 persen terhadap dolar AS pada 2024, memicu kenaikan harga barang impor hingga melampaui 3 persen sehingga membebani konsumen.

Pasar telah memperkirakan akan adanya penurunan tingkat suku bunga yang saat ini berada di 6,25 persen. Tapi kondisi saat ini membuat hal tersebut diyakini tidak akan terjadi setidaknya hingga lepas pertengahan tahun.

Tapi setidaknya penurunan nilai tukar rupiah telah membantu sektor ekspor Indonesia, yang pada April lalu naik 1,72 persen untuk pertama kalinya dalam 11 bulan ke angka US$19,62 miliar. Dalam hal ekspor gas dan non-minyak, China masih jadi tujuan utama Indonesia (US$4,28 miliar), disusul oleh India (US$1,81 miliar) dan Amerika Serikat (US$1,75 miliar). Meski demikian, para ekonom telah berharap peningkatan nilai ekspor akan lebih tinggi lagi.

Kementerian Keuangan juga dihujani kritikan menyusul banyaknya keluhan atas penjatuhan denda penerimaan barang dari luar negeri bagi individu dan perusahaan yang dianggap besar. Insiden ini dianggap telah menghambat perdagangan.

Salah satu keluhan datang dari Radhika Althaf, penggemar sepak bola yang dilaporkan membeli sepatu di luar negeri dan harus membayar bea masuk sebesar Rp31 juta, hampir tiga kali lipat dari harga barang yang dia beli.

Kasus lainnya terjadi ketika keyboard braille yang dikirim dari Korea Selatan pada Desember 2022 untuk sekolah luar biasa di Indonesia tertahan lebih dari setahun karena penerima tidak mampu membayar bea masuk Rp361,03 juta.

Pada April, Sri Mulyani yang juga mantan direktur pelaksana Bank Dunia mengeluarkan pernyataan di Instagram terkait masalah ini. Dia berjanji akan meningkatkan pelayanan bea cukai untuk melindungi konsumen dan pebisnis yang taat hukum.

TARGET KE DEPAN

Seperti halnya pemimpin terpilih lainnya, Prabowo akan mencermati hal-hal apa yang sukses dilakukan di masa pemerintahan sebelumnya - dan banyak yang berhasil di masa Jokowi - dan apa yang membutuhkan perhatian mendesak.

Indonesia menargetkan jadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun. Harapannya, menjadi anggota OECD akan mengundang banyak investasi dan kesepakatan dagang.

Prabowo harus menunjukkan kepiawaian ekstra untuk meningkatkan kemajuan yang telah diperoleh di era Jokowi dan mendapatkan status negara berpenghasilan tinggi bagi Indonesia. Dengan bangkit dari dua kekalahan pada pemilu 2014 dan 2019 sampai akhirnya menang gemilang pada pemilu Februari lalu, Prabowo telah menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mewujudkan yang dikira tidak mungkin.

Dr Samir Puri adalah Dosen Tamu di King's College London dan mantan peneliti senior di International Institute for Strategic Studies-Asia di Singapura.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.