One Piece berkibar, Kemendagri akui warga kurang antusias pasang Bendera Merah Putih jelang 17 Agustus

JAKARTA: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai animo masyarakat untuk mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, meskipun secara umum bendera Merah Putih sudah terpasang di banyak tempat, masih ada sejumlah titik yang kosong.

“Secara umum sudah tergelar. Tapi memang ada beberapa titik yang kita lihat belum, misalnya kantor-kantor swasta, area-area publik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, dikutip Antara, Selasa (12/8).

Bahtiar meminta masyarakat memasang Sang Saka Merah Putih selama satu bulan penuh di bulan kemerdekaan. Menurutnya, pengibaran bendera adalah bentuk apresiasi terhadap negara yang telah merdeka dan berdaulat.

“Kami hanya minta satu bulan penuh, bulan kemerdekaan ini, menaikkan bendera Merah Putih. Kenapa? Ini penting sekali, simbol kita sebagai negara yang merdeka berdaulat.”

Ia menambahkan, rakyat Indonesia dapat hidup dan bekerja dengan baik karena negara menjamin keamanan dan stabilitas.

“‘Mbok ya’ (tolong) kasih penghargaan,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang enggan menaikkan bendera Merah Putih.

“Tadi di amanat apel saya sampaikan, tidak ada toleransi bagi yang tidak mau,” tegasnya.

FENOMENA BENDERA ONE PIECE

Menurunnya antusiasme pengibaran bendera nasional beriringan dengan populernya pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece.

Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami ini terlihat di banyak lokasi, mulai dari jalanan kota, pedesaan, terikat di belakang truk, hingga terpampang di dinding rumah.

Dalam cerita One Piece, bendera tersebut melambangkan perlawanan terhadap rezim lalim yang ingin digulingkan oleh kapten Monkey D. Luffy bersama krunya.

Di Indonesia, bendera One Piece dianggap sebagian masyarakat sebagai simbol ketidakpuasan terhadap ketidakpastian ekonomi dan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa kebijakan yang menuai kritik publik antara lain pemotongan anggaran pemerintah, pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, dan rencana memperluas peran militer dalam jabatan sipil

Fenomena ini memunculkan perdebatan di ruang publik, terutama karena terjadi menjelang perayaan kemerdekaan yang seharusnya memperkuat rasa nasionalisme.