Ngotot Bupati Sudewo dimakzulkan, demo Pati jilid II akan digelar 25 Agustus

PATI: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus.

Aksi ini dipusatkan di depan kantor DPRD dan Bupati Pati, dengan tuntutan utama agar Bupati Sudewo segera dilengserkan dari jabatannya.

DEMO LEBIH BESAR DARI 13 AGUSTUS

Koordinator aksi, Ahmad Husein, mengumumkan rencana ini lewat siaran langsung di akun TikTok pribadinya, @cybeer94. Ia menyebutkan, demo kali ini akan lebih besar dibandingkan aksi pertama yang berakhir ricuh pada 13 Agustus lalu.

“Seluruh warga Pati, masyarakat, ayo kita bersatu lagi, ayo kita bersatu lagi. Jangan lupa, besok tanggal 25 kita bersatu lagi,” serunya, dikutip Tirto, Senin (18/8).

Husein mengungkapkan bahwa kali ini pihaknya menggunakan nama berbeda, yaitu Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu, karena ada kesepakatan antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan Polresta untuk tidak menggelar aksi lagi sebelum Pansus Hak Angket DPRD selesai.

“Rencananya ada 50 ribu orang yang demo. Surat pemberitahuan ke Polresta mungkin kami kirimkan besok. Kami akan mendesak DPRD Pati segera lengserkan Sudewo,” kata Husein, dikutip Kompas.com.

Meski memobilisasi massa besar, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.

“Jangan sampai besok kita bikin anarkis dan merusak fasilitas umum lagi ya. Aku mohon, aku mohon. Tanggal 25, positif iya positif,” pintanya.

Husein dikenal melalui aksi beraninya menantang Sekda Riyoso yang mencoba mengambil alih donasi dari warga. Saat demo pada 13 Agustus kemarin ia ambil bagian sebagai inisiator demo dan juga orator.

Ia juga mengeklaim telah mendeteksi kemungkinan adanya penyusup seperti pada aksi 13 Agustus lalu. Selain itu, Husein mengingatkan agar perjuangan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, terutama soal materi.

“Wes pokoké gini ya, teman-teman, enggak usah ngomongin yang jiwa materi aja ya. Kita berjuang jangan gara-gara masalah uang,” sebutnya.

Aksi unjuk rasa terhadap Bupati Sudewo sebelumnya dipicu oleh kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini menuai protes keras dari warga karena dianggap semakin memberatkan perekonomian masyarakat.

Demo pada 13 Agustus berujung pada keputusan seluruh fraksi DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut menanggapi gejolak politik di Pati. Ia mengingatkan warga untuk tidak bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

“Penyampaian pendapat dijamin undang-undang, tapi jangan anarkis,” ujar Tito, dikutip Antara.

Tito juga menekankan bahwa proses Pansus Hak Angket masih berjalan, dan keputusan akhir terkait pemakzulan Bupati Sudewo akan berada di tangan Mahkamah Agung.