Apa urgensi 21.800 motor listrik untuk Kepala SPPG MBG? Ini jawaban Kepala BGN
BGN menegaskan bahwa pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis sudah masuk anggaran 2025 serta dibeli di bawah harga pasaran.
Viral motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) (TikTok/Driver Nusantara)
JAKARTA: Pengadaan 21.800 sepeda motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program tersebut bukan kebijakan mendadak, melainkan telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025.
“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” kata Dadan, dikutip Tribun di Jakarta, Kamis (9/4).
Ia menyebut realisasi pengadaan mencapai 21.800 unit dari rencana awal 25.644 unit.
Seluruh kendaraan merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen dan diproduksi di Citeureup, Jawa Barat.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” jelas Dadan.
Ia juga menambahkan harga pembelian berada di bawah harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran,” lanjutnya.
OPERASIONAL DI DAERAH SULIT
Dadan menjelaskan motor listrik tersebut digunakan untuk mendukung operasional distribusi MBG, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
"Program ini menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, desa-desa yang hanya bisa diakses dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," tekan Dadan.
Ia menambahkan, kendaraan tersebut tidak hanya digunakan Kepala SPPG, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petugas di lapangan.
Saat ini, seluruh unit masih dalam tahap administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” sebutnya.
Dadan menambahkan, pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 dan tidak direncanakan berlanjut pada 2026.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
