Mogok nasional, ratusan perusahaan truk protes larangan masuk tol saat mudik Lebaran

JAKARTA: Ratusan perusahaan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan aksi mogok pada 20 Maret mendatang.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang melarang truk melintas di jalan tol saat mudik Lebaran.

Pemerintah melarang truk masuk jalan tol selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April.

Pengecualian diberikan untuk truk pengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta bahan pokok.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menilai larangan truk masuk tol selama 16 hari terlalu lama. Kebijakan itu dinilai akan merugikan para pengusaha truk angkutan barang.

"Kami akan protes dengan setop operasi tanggal 20 (Maret). Di Jakarta anggota kami ada 950 perusahaan," kata Gemilang kepada CNNIndonesia.com. Kamis (13/3).

"Sekalian, supaya pemerintah tahu apa dampaknya kalau kita semua mogok beroperasi saat itu. Sekalian hancur-hancuran lah," kritiknya.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo DPD Jateng dan DIY Agus Pratiknyo menyebut aturan ini bisa berdampak terhadap iklim bisnis dunia angkutan barang.

Menurutnya, banyak sopir truk yang tidak bisa makan karena larangan truk masuk tol lebih dari dua minggu. Selain itu, larangan ini bakal membuat para pengusaha gagal membayar cicilan truk.

"Kami mengusulkan pelarangan itu hanya dari tanggal 27 Maret sampai 3 April saja sudah cukup. Itu menurut kami yang wajar. Kenapa? Kami juga mempertimbangkan para pekerja, pengemudi, buruh bongkar muat, di mana mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian," tekan Agus.

Senada dengan Aptrindo, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) juga memprotes kebijakan tersebut.

Ketua Kabid Darat DPP PPLI Teguh Hariyanto menilai pelarangan truk melintas tol selama 16 hari keterlaluan dan serampangan.

"Larangan yang ugal-ugalan," kecamnya.

Ia mengingatkan larangan ini bakal memukul para sopir truk. Peluang mereka mencari nafkah ditutup demi menyenangkan sebagian masyarakat.

Teguh lantas mempertanyakan apakah pemerintah mau bertanggung jawab atas penghasilan sopir yang terancam hilang selama Lebaran.

"Memang pemerintah mau kasih uang pengganti kalau sopir tidak kerja, tidak ada pendapatan selama 16 hari? Ini kok enggak dipikir sama sekali," pungkasnya.