Menyindir aksi 'Indonesia Gelap', Prabowo optimistis masa depan cerah. Tetapi apakah para pakar sependapat?

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan aksi "Indonesia Gelap" yang terjadi beberapa waktu lalu. Berbeda dengan kebanyakan demonstran ketika itu, Prabowo justru meyakini masa depan Indonesia cerah karena akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat dunia pada 2050.

Dalam pidatonya pada Selasa (25/2) di Kongres Partai Demokrat, partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Prabowo mengatakan perekonomian negara ini akan semakin baik di masa depan, mengutip prediksi bank investasi multinasional Goldman Sachs.

"Ada suatu prediksi ekonomi dan statistik ... Mereka mengatakan ... nomor satu akan jadi Tiongkok menyalip Amerika, nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India," kata Prabowo. 

"Ini Goldman Sachs, katanya China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4."

“Kan keren Indonesia di atas Jerman, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap?”

Namun, para pakar mengatakan prediksi yang optimistis itu memiliki keterbatasan. Selain itu menurut mereka, seharusnya Prabowo bisa merespons aksi demonstrasi tersebut dengan lebih bijak.

"Kita tidak akan pernah bisa memprediksi masa depan, bahkan pada 2050 ... seperti kita tahu, di 2020 saja kita menghadapi COVID-19 dan ada perang Rusia-Ukraina, tidak ada yang pernah memprediksinya," kata Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada CNA.

Andry percaya prediksi Goldman Sachs didasarkan pada asumsi-asumsi yang terbatas dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang belum diketahui.

Ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi domestik dan negara ini memiliki populasi yang besar, tetapi bukan berarti produk domestik bruto per kapita akan besar juga, tambahnya.

Selain itu, Andry juga mengatakan bahwa dari tanggapan tersebut, Prabowo telah gagal dalam menyikapi aspirasi para demonstran yang kebanyakan anak-anak muda.

"Dengan mengatakan Indonesia tidak gelap, sepertinya presiden tone-deaf (tidak peka). Seharusnya dia menjawab (klaim Indonesia gelap) dengan menyampaikan apa yang akan dilakukan pemerintah agar negara ini bisa keluar dari kegelapan," kata Andry.

Aksi "Indonesia Gelap" yang diikuti ribuan mahasiswa di kota-kota besar Indonesia digelar untuk menyuarakan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disebut malah membawa negara ini ke kegelapan.

Di antara kebijakan yang diprotes adalah penghematan anggaran pemerintah yang ditargetkan mencapai hingga Rp750 triliun atau US$44 miliar, di antaranya untuk mendanai program makan bergizi gratis dan Danantara.

Danantara adalah badan pengelola investasi yang diluncurkan Prabowo pada Senin lalu untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun selama periode pertama kepemimpinannya. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di 5 persen.

Namun menurut para demonstran, pemangkasan anggaran juga memotong telah dana untuk publik. 

Prabowo dalam pidatonya menepis kekhawatiran tersebut dan mengatakan bahwa generasi mudalah yang akan diuntungkan dengan langkah pemangkasan ini.

"Yang akan nikmati adalah kalian-kalian yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?"  kata Prabowo.

Dia mengatakan salah satu tantangan penghematan ini adalah adanya orang-orang yang merasa terlalu nyaman dan tidak ingin terdampak realokasi anggaran. Di saat bersamaan, Prabowo juga membela keputusannya untuk menambah jumlah kementerian.

"Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? yang menikmati rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima pejabat senior setingkat menteri, menjadikannya kabinet terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

Kabinet ini diumumkan pada 20 Oktober tahun lalu, di hari yang sama ketika Prabowo dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia hingga 2029 nanti.

STANDAR GANDA

Namun, para pakar kepada CNA mengatakan bahwa Prabowo sepertinya menerapkan standar ganda dalam penghematannya, mengingat dampak berbeda yang dirasakan oleh pejabat publik dan pegawai negeri sipil lainnya.

Ekonom Andry mengatakan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Vietnam juga menerapkan langkah-langkah efisiensi.

Vietnam memangkas jumlah kabinetnya dan mengurangi jabatan-jabatan di tingkat atas, bukan di tataran staf.

"Apa yang terjadi di Indonesia menurut saya adalah standar ganda."

"Yang berkorban dalam langkah efisiensi ini bukan pejabat publik, melainkan para staf yang bekerja di kementerian dan lembaga," kata Andry.

GAGAL MEMBERI PENJELASAN

Meski para pengamat mengakui bahwa penghematan oleh pemerintah adalah yang baik, namun menurut mereka seharusnya diambil langkah-langkah lain terlebih dulu. 

Aditya Perdana, dosen politik di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa pemerintah gagal menjelaskan mengapa mereka perlu melakukan langkah penghematan ini.

"Dia (Prabowo) tidak mengatakan langkah efisiensi diambil karena kita punya banyak utang."

"Artinya, uangnya tidak ada di sana. Tidak ada banyak investasi," kata Aditya.

Menurut Aditya, pemerintah tidak menjelaskan itu karena tidak ingin terlihat lemah.

"Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan optimisme. Tetapi masyarakat juga berhak tahu apa yang sedang terjadi di pemerintahan."

Sementara itu, pengamat politik Nicky Fahrizal dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan Prabowo seharusnya fokus pada penyelesaian masalah-masalah fundamental terlebih dulu sebelum bicara soal menjadi salah satu negara perekonomian terbesar dunia.

"Misalnya (fokus kepada) ... bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga korupsi dapat ditekan dari hulu ke hilir, dan bagaimana menegakkan hukum secara efektif untuk melawan korupsi," katanya.

"Dan bagaimana caranya program-program pemberantasan kemiskinan menyasar orang yang tepat dan relevan. Jika ini semua sudah teratasi, saya yakin Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia."

Nicky menyinggung soal bagaimana program makan bergizi gratis untuk pelajar dilakukan dengan terburu-buru. Selain itu, sejak peluncuran Danantara, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta melemah, mengindikasikan kurangnya kepercayaan investor.

"Jadi semuanya terkesan terburu-buru," kata Nicky.

"Jika hal ini terus berlanjut dalam lima tahun ke depan, berulang-ulang hingga akhir masa jabatan Prabowo, Indonesia tidak akan pernah menjadi kekuatan ekonomi global. Akan tetap seperti ini... maju tidak, mundur juga tidak."