Menteri Maman Abdurrahman minta maaf anjurkan UMKM produksi barang KW
Politisi Golkar ini menjadi sorotan publik setelah menyarankan pelaku UMKM membuat produk mirip tas merek terkenal, seperti Louis Vuitton.
JAKARTA: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat viral terkait anjuran bagi pelaku UMKM untuk membuat barang KW.
Sebelumnya, politisi Golkar ini menjadi sorotan publik setelah menyarankan pelaku UMKM untuk membuat produk palsu mirip tas merek terkenal, seperti Louis Vuitton.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menyoroti oknum Bea Cukai yang diduga meloloskan barang impor ilegal dari China, sehingga mempersulit UMKM lokal bersaing di pasar domestik.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10), dilansir CNN Indonesia, Maman mengakui pernyataannya disampaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi keliru di publik.
“Respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu dengan KW ini, dan saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai dipersepsikannya seperti itu,” kata Maman.
Maman menegaskan, maksud ucapannya bukan untuk mendukung produksi barang tiruan, melainkan untuk mencontoh proses industrialisasi di negara lain, seperti Korea Selatan dan China.
Menurutnya, kedua negara itu pada awalnya meniru produk luar negeri, namun kemudian melakukan modifikasi dan pengembangan hingga mampu melahirkan produk orisinal berkualitas tinggi, seperti LG dan Samsung.
“Bukan berarti kita menyetujui atau mengesampingkan aspek HKI. Saya sadar hak kekayaan intelektual bagi setiap orang berarti,” jelas Maman.
Ia menekankan bahwa pelaku UMKM perlu belajar dari keberhasilan negara lain dalam berinovasi. Menurutnya, praktik meniru bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran apabila diikuti dengan riset, pengembangan, dan kreativitas untuk menghasilkan produk orisinal.
Maman juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengabaikan hak kekayaan intelektual (HKI). Ia menekankan pentingnya menghormati HKI dalam setiap aktivitas ekonomi agar UMKM dapat tumbuh secara beretika dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, menteri berusia 45 tahun itu mengaku menerima kritik publik terhadap ucapannya sebagai bagian dari partisipasi masyarakat yang penting bagi kementeriannya. Ia menilai masukan publik harus dijadikan bahan untuk memperbaiki komunikasi dan kebijakan ke depan.
“Ini bagian dari saya dan Kementerian UMKM membuka ruang partisipasi publik. Saya terima kritikan publik dan anggap ini sebagai proses yang harus kita dengar,” pungkasnya.
