Menlu Sugiono beber strategi diplomasi Indonesia di tengah situasi dunia yang abu-abu

JAKARTA: Menteri Luar Negeri Sugiono menilai situasi global saat ini berada dalam ruang abu-abu yang berbahaya, ketika batas antara perdamaian dan perang menjadi semakin tidak tegas. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dituntut menjalankan diplomasi dengan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme.

Sugiono menyampaikan bahwa tatanan dunia kian rapuh akibat menguatnya kepentingan nasional sempit yang menggeser keamanan bersama. Ia menyoroti praktik penyalahgunaan hukum internasional yang selama ini berfungsi sebagai pagar stabilitas global.

“Di tahun 2026, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan,” kata Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).

Ia menambahkan, pelanggaran terhadap aturan bersama tanpa konsekuensi nyata berisiko meruntuhkan kepercayaan terhadap seluruh sistem internasional.

“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri,” lanjutnya.

Sugiono juga menyinggung melemahnya tata kelola global dalam menangani krisis. Menurutnya, mekanisme yang dibentuk untuk mengelola krisis internasional semakin tertinggal dari realitas di lapangan, diperparah dengan mundurnya sejumlah negara kunci dari tanggung jawab global.

“Di saat yang sama, tata kelola yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realitas yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola ini,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Sugiono menilai dunia bergerak menuju kompetisi yang semakin tajam dan fragmentasi yang lebih dalam. Interdependensi ekonomi dan peran aktor non-negara memperumit dinamika global.

“Saat ini dunia bergerak menuju kompetisi yang tajam dan fragmentasi yang lebih dalam, yang ditandai dengan interdependensi ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara,” ucapnya.

Ia menyebut kondisi ini menempatkan dunia dalam ruang abu-abu yang berisiko tinggi.

“Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas,” tutur Sugiono.

Menlu berusia 44 tahun itu juga menegaskan negara yang tidak memiliki strategi dan ketahanan akan terseret arus dinamika global. Indonesia, menurutnya, tidak boleh berada dalam posisi tersebut.

“Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi ini,” tekannya.

DIPLOMASI KETAHANAN

Di tengah dunia yang abu-abu dan tidak bisa diprediksi, Sugiono mengatakan bahwa diplomasi Indonesia harus dibangun "atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme."

"Kita harus memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, dan beradaptasi untuk bangkit lebih kuat. Ketahanan ini bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal dan krisis tidak datang satu per satu," kata Sugiono.

"Ketahanan ini tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan, sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif, sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia," tegas dia.

Di bidang kedaulatan dan keamanan, Indonesia menempatkan penyelesaian batas wilayah sebagai prioritas strategis. Menlu menyebut kejelasan batas darat dan maritim sebagai syarat utama stabilitas dan kedaulatan.

“Stabilitas bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola, diiringi kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional,” katanya.

Salah satu pilar utama strategi diplomasi Indonesia adalah diplomasi ekonomi, yang kini secara eksplisit ditempatkan sebagai inti kebijakan luar negeri.

“Diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan,” kata Menlu, seraya menekankan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan bertahan dan beradaptasi.

Strategi ini dijalankan melalui diversifikasi mitra dagang, penyelesaian dan peningkatan perjanjian perdagangan, serta keterlibatan dalam berbagai forum ekonomi global.

"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional, termasuk melalui langkah Indonesia bergabung dengan BRICS," kata Sugiono.

ASEAN DAN KETERLIBATAN RI DI DUNIA ISLAM

Dalam lingkup kawasan, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap ASEAN sebagai jangkar stabilitas regional. “ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga,” kata Sugiono.

Sugiono menegaskan bahwa penguatan ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil dan dapat diprediksi. Dalam konteks tersebut, ia menilai relevansi ASEAN justru semakin krusial di tengah situasi geopolitik yang kian tidak menentu.

“Dalam situasi geopolitik yang tidak pasti, tanpa ASEAN yang lebih kuat, kawasan akan semakin rentan. ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitasnya terus dijaga,” ujar Sugiono, merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sugiono mengatakan dinamika yang terjadi di ASEAN sepanjang tahun lalu, termasuk konflik antarnegara anggota, menjadi pengingat bahwa perdamaian di Asia Tenggara tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti.

“Indonesia mengajak ASEAN kembali pada tujuan awal, menjaga kawasan ini sebagai ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Indonesia, lanjut Sugiono, memandang ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berkembang menjadi konfrontasi terbuka. Untuk memperkuat sentralitas tersebut, Indonesia mendorong penegasan kembali ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif.

Ia menambahkan, Indonesia siap bersinergi erat dengan Keketuaan Filipina, termasuk dalam mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), serta pendekatan berkelanjutan dan inklusif terhadap krisis di Myanmar.

Di luar kawasan Asia Tenggara, Sugiono mengatakan Indonesia juga memandang dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola secara fokus dan berprinsip. Ia menegaskan dinamika dunia Islam saat ini tidak hanya berkaitan dengan kerja sama dan pelayanan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang masih berlarut di sejumlah kawasan, dengan Gaza sebagai contoh nyata.

Sugiono menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut dan mengarahkan agar Indonesia tidak tinggal diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Menurut dia, Indonesia sejak awal memilih terlibat aktif dalam berbagai upaya internasional untuk mendorong gencatan senjata dan membuka akses bantuan kemanusiaan, seraya menegaskan bahwa tujuan akhir tetap solusi dua negara. 

“Bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah amanat konstitusi,” ujar Sugiono, menambahkan bahwa diplomasi Indonesia harus dijalankan dengan prinsip dan keberanian, tanpa kehilangan nurani.

CAPAIAN DIPLOMASI INDONESIA

Dalam kesempatan yang sama, Sugiono memaparkan capaian diplomasi Indonesia sepanjang 2025. Ia menyebut perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri.

“Sepanjang 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan judi online,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri yang terlibat langsung dalam proses pembebasan, pendampingan, dan pemulangan WNI ke Tanah Air.

Di bidang kerja sama internasional, pemerintah Indonesia menyepakati puluhan perjanjian strategis lintas negara dalam satu tahun terakhir.

“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania,” sebut Sugiono.

Selain itu, Indonesia membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Indonesia juga mengintensifkan dialog strategis tingkat tinggi melalui mekanisme pertemuan dua plus dua antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan.

“Sepanjang satu tahun terakhir, kita telah melakukan empat dialog dua plus dua dengan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan di awal tahun ini dengan Turki.”