Menko PMK Muhadjir: Boleh pakai pinjol bayar uang kuliah asal resmi
Ratusan mahasiswa ITB yang berunjukrasa mengecam pendidikan Indonesia menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan penggunaan pinjol untuk membayar UKT.
JAKARTA: Kontroversi mengenai penggunaan skema pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah terus bergulir.
Yang terbaru, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan dukungannya terhadap pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa dengan menggunakan pinjol.
Menurut menteri berusia 67 tahun itu, tidak ada yang salah dengan sistem pinjol selama resmi, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan secara transparan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan bahwa jika pembiayaan melalui pinjol tidak merugikan mahasiswa, maka hal tersebut wajar saja diterima.
Muhadjir juga menyatakan bahwa jika terjadi penipuan, kesalahan terletak pada oknum perusahaan pinjol, bukan pada sistemnya.
"Semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol, asalkan resmi, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak merugikan mahasiswa," ujar Muhadjir kepada Bisnis.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2 Juli).
Ia tidak membantah adanya pandangan bahwa skema pinjol untuk membayar UKT dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan.
"Soal penilaian bisa beragam. Seperti saat saya bilang korban judi online bisa diberi bantuan sosial, itu ditafsirkan penjudi dapat bansos. Itu penilaian yang menyesatkan," tambahnya.
Muhadjir juga menyinggung adanya kampus di DKI Jakarta yang memberikan bantuan kepada mahasiswa menggunakan pinjol.
Di tengah pro dan kontra mengenai pinjol, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) diberitakan IDN Times menggelar aksi di Gedung Rektorat ITB, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, terkait polemik pembayaran UKT menggunakan skema pinjol.
Para mahasiswa yang hadir mengenakan almamater hijau dan membawa spanduk serta poster dengan tuntutan seperti 'Danacita Hapus Cita-cita', 'Pendidikan Harus Membebaskan Bukan Menjajah Finansial', dan 'Institut tapi Pinjol'.
"Mahasiswa disuruh pinjol, setuju gak?" tanya Wakil Menko Sospol KM ITB, Mikail Dhafin.
"Enggak," jawab mahasiswa lainnya serempak.
Mikail menyayangkan bahwa pendidikan yang seharusnya membebaskan akal sehat malah menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan penggunaan pinjol untuk membayar UKT.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
