Prabowo sudah menang pilpres, tapi mengapa investor asing masih ragu dengan IKN?

JAKARTA: Para investor asing terlihat masih ragu berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) meski Prabowo Subianto yang menyuarakan keberlanjutan telah memenangi pemilu. Hal ini memantik pertanyaan, apakah pemerintah akan mendapat investasi asing untuk ikut mendanai megaproyek senilai Rp466 triliun ini.

Rencananya Indonesia akan menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus mendatang, sekaligus menandai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah di timur Kalimantan tersebut. Namun sampai saat ini, pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru masih kurang.

Sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa investor asing sedang menanti hasil pemilihan presiden dan legislatif sebelum memutuskan berinvestasi di IKN.

Namun satu setengah bulan berselang sejak pemilu 14 Februari lalu, belum ada investor asing yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia.

Mengetahui hasil pemilu belum cukup bagi investor untuk memutuskan, kata Mohammad Faisal, direktur eksekutif di Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, sebuah lembaga riset yang fokus pada ekonomi dan industri.

"Pertama, masih ada sengketa pemilu," kata dia, merujuk pada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kedua calon presiden yang kalah itu mendesak dilakukan pemilu ulang dan diskualifikasi pemenang, dengan alasan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

MK baru akan menetapkan vonis atas gugatan tersebut pada 22 April mendatang.

Jika gugatan ditolak, Prabowo dan calon wakil presidennya yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan diambil sumpahnya pada Oktober.

"Lalu, (para investor) juga ingin mengetahui gaya kepemimpinan Prabowo," kata Faisal.

Menurut Faisal, meski beberapa kali Prabowo mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN yang digagas Jokowi, namun investor masih penasaran dengan visinya dan bagaimana dia akan mengambil keputusan saat kelak menjadi presiden.

Rencananya, 19 persen dari ongkos pembangunan IKN berasal dari anggaran negara, sementara sisanya dari investasi swasta.

BANYAK LOI, TAPI TIDAK MOU

Kendati demikian, sosok yang mengepalai pembangunan IKN masih tetap optimistis dan yakin bahwa kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnerships/PPP) adalah jalan keluarnya.

Kepada CNA di Indonesia-Singapore Business Forum 2024 di Singapura pada 27 Maret lalu, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono mengatakan Indonesia sejauh ini telah menerima sekitar 369 surat pernyataan kehendak (letter of intent/LoI).

"Sekitar 40 persen berasal dari entitas asing," kata dia.

"Tapi kebanyakan masih di tahap persiapan. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka, menurut saya, tertarik pada PPP ketimbang berinvestasi langsung," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, saat ini beberapa entitas asing tengah bekerja sama dengan investor lokal. Di antaranya untuk pembangunan salah satu rumah sakit di IKN yang bekerja sama dengan rumah sakit di India.

Bambang menyadari bahwa sejauh ini belum ada investor asing yang menandatangani MoU, tapi dia percaya minat untuk itu akan berkembang.

"Saya percaya akan melihat beberapa MoU dalam beberapa bulan ke depan, terutama ketika proses PPP selesai (untuk memutuskan lokasi dan jangka waktu proyek)," kata dia.

"Jadi mereka bisa mulai merancang dan membangun fasilitas."

APAKAH KEBIJAKAN POPULIS AKAN JADI PRIORITAS?

Pengamat meyakini, ada alasan lain mengapa investor asing terkesan menahan diri berinvestasi di IKN.

Bhima Yudhistira, ekonom dari lembaga Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta, mengatakan Prabowo memiliki janji lain selain meneruskan IKN, yaitu program makan siang dan susu gratis kepada pelajar di seluruh Indonesia. Program ini ditaksir akan menelan anggaran hingga Rp400 triliun.

"Saat ini, sepertinya program makan siang gratis didorong untuk dimasukkan dalam anggaran negara 2025," kata Bhima.

"Hal inilah yang membuat para investor berpikir bahwa berinvestasi di IKN berisiko tinggi, mengingat anggaran negara berikutnya akan diprioritaskan untuk hal lain yang lebih populis, seperti makan siang dan susu gratis."

Selain itu, kata Bhima, ada banyak proyek konstruksi yang masih berlangsung di pulau Jawa.

"Jadi Jawa masih menjadi pusat dari perekonomian negara ini. Misalnya, pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, bendungan," kata dia.

"Semuanya masih Jawa-sentris dan ini yang membuat investor ragu karena mereka tidak yakin apakah IKN bisa sukses dibangun."

Jokowi sendiri memutuskan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan pada 2019. Dia mengatakan pemindahan ini diperlukan untuk menyelamatkan Jakarta dari kepadatan penduduk dan ancaman tenggelam, sekaligus untuk meningkatkan pembangunan di Kalimantan dan bagian timur Indonesia.

Rencananya IKN akan dibangun dalam lima tahap.

Pembangunan tahap pertama yang direncanakan rampung tahun ini meliputi istana negara, beberapa gedung kementerian dan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan. 

Tahap terakhir dari pembangunan IKN dijadwalkan pada ulang tahun ke-100 Indonesia pada 2045. Ketika itu, IKN diproyeksi terhubung dengan kota-kota di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda.

Pemerintah telah mengatakan bahwa meskipun para pegawai negeri akan pindah ke IKN, Jakarta masih akan menjadi pusat bisnis. Pengaturan ini mirip seperti Washington, DC dan New York di Amerika Serikat, atau Canberra dan Sydney di Australia.

Namun pengaturan seperti itu justru akan melemahkan aspek komersial dan bisnis dari IKN, dan ini menjadi salah satu faktor pertimbangan para investor, kata Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

"Mereka memperhatikan dengan saksama: Siapa yang akan berinvestasi duluan? Tidak ada yang ingin melangkah pertama."

PRESIDEN TERPILIH HARUS SEGERA BERKANTOR DI IKN

Menurut Bambang, infrastruktur yang akan selesai dibangun pada 17 Agustus mendatang antara lain istana kepresidenan, beberapa bagian dari kantor-kantor menteri koordinator, satu hotel bintang lima, dan rumah sakit.  

Andry dari INDEF mengatakan ini akan menjadi langkah awal untuk membuktikan bahwa IKN adalah proyek yang serius.

Tapi pemerintah - terutama presiden berikutnya - harus menunjukkan keseriusan mereka dengan pindah ke IKN sesegera mungkin, kata Andry lagi.

"Kalau pemerintah ingin investor yakin, presiden terpilih harus segera berkantor di sana," katanya.

"Ini adalah langkah strategis untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa IKN ini akan siap sesuai dengan rencana, dan ... ada kemauan politik."

Berita-berita terbaru tentang Jokowi yang ingin desain istana wakil presiden diubah, konflik agraria antara penduduk setempat dan aparat, dan anggota parlemen yang menyarankan agar mereka tidak perlu pindah - sebuah usulan yang ditolak pemerintah - tidak memberikan sinyal positif bagi para investor, kata Andry. 

Beberapa pekan lalu, Prabowo mengunjungi IKN untuk melihat persiapan perayaan Hari Kemerdekaan.

Dia terlihat sempat berbincang dengan beberapa pekerja konstruksi, namun siaran pers yang dikeluarkan oleh timnya tidak menyebutkan rencana Prabowo untuk pindah ke sana.

"Langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah presiden terpilih segera berkantor di sana," kata Andry.

"Maka para investor akan langsung berpikir: 'Oh, presiden (berikutnya) sudah di sana.' Dan mereka akan memastikan LoI menjadi MoU."

Andry melanjutkan, pembangunan IKN sendiri kemungkinan akan terus berlanjut setidaknya di bawah dua presiden setelah Jokowi.

"IKN akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi presiden berikutnya," katanya. "Setiap presiden menginginkan warisan. Tetapi warisan IKN ini mahal, terlalu besar dan terlalu ambisius untuk gagal."

Laporan tambahan oleh Yasmin Jonkers.