Menaker Yassierli bantah badai PHK terjang Indonesia

JAKARTA: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membantah pemberitaan mengenai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut sedang melanda Indonesia.

Ia menilai informasi tersebut harus dilihat secara lebih proporsional.

"Menurut saya, terkait dengan berita ada istilahnya sampai 'badai' PHK dan sebagainya, itu harus kita lihat secara proporsional," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menteri berusia 48 tahun itu juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap daftar perusahaan dan jumlah pekerja yang diklaim telah kehilangan pekerjaan.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ia mengaku telah menurunkan tim guna mengecek langsung kondisi di lapangan.

Menurutnya, fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan isu yang beredar.

Menaker bahkan mengklaim bahwa data-data terkait PHK yang digunakan dalam pemberitaan sudah usang.

"Muncul daftar nama perusahaan dan jumlah PHK-nya sekian, tapi tahunnya tidak disebutkan. Setelah dicek, ternyata datanya dari 2021. Jadi menurut kami, validitas informasi yang beredar itu perlu kita jaga bersama," kritiknya.

Yassierli kemudian mengutip data terbaru dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih berlangsung di berbagai sektor.

"Kalau kita lihat, industri manufaktur justru mengalami pertumbuhan. Tahun lalu, penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 1 juta orang, sementara data PHK yang kami miliki sekitar 50 ribu. Jadi, pesan positif ini juga harus kita sampaikan," tekannya.

Berdasarkan data Kemenperin, sektor manufaktur telah menyerap 1,08 juta tenaga kerja, sementara jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat sebanyak 48.345 orang.

Kendati demikian, Yassierli mengakui ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi.

Ia menyebut PHK yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor daya saing dan tata kelola internal perusahaan, bukan karena kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Yassierli juga membantah adanya PHK massal di sejumlah perusahaan, termasuk PT Mayora Indah Tbk, yang sebelumnya santer dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

"Setelah kami cek, ternyata tidak seperti itu. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang dilaporkan melakukan PHK, tetapi justru jumlah pekerjanya bertambah," klaimnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, isu PHK mencuat setelah sejumlah perusahaan besar seperti Sritex, KFC alias PT Fast Food Indonesia, dan PT Sanken Indonesia melakukan PHK massal.

Menaker Yassierli mengatakan pemerintah saat ini akan lebih fokus menangani kasus PHK di Sritex sebelum beralih ke kasus lainnya. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci alasan pemerintah lebih memprioritaskan kasus Sritex dibandingkan perusahaan lain.

Angka PHK di Indonesia pada 2024 tercatat mencapai 77.965 orang, melonjak 20,21 persen dibandingkan dengan jumlah pada 2023 yang hanya sebesar 64.855 orang.