Megawati: PDI-P partai penyeimbang, bukan koalisi atau oposisi, apa maksudnya?

DENPASAR: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partai berlambang banteng tidak akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun juga tidak mengambil peran sebagai oposisi.

Sebagai gantinya, PDI-P akan memainkan peran sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis.

Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato politik perdananya setelah kembali terpilih secara aklamasi untuk periode keenam sebagai Ketua Umum PDI-P 2025–2030 dalam Kongres VI yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8).

“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujar Megawati di hadapan peserta kongres dikutip Kompas.

Kongres sendiri digelar secara mendadak pada 1-2 Agustus setelah amnesti yang diterima mantan sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.

Setelah bebas, Hasto kemudian terbang ke Denpasar menghadiri Kongres dan disambut dengan tangisan Megawati.

DEMOKRASI INDONESIA BUKAN BLOK-BLOKAN

Presiden ke-5 RI itu kemudian menyoroti kesalahpahaman publik soal koalisi dan oposisi. Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, istilah oposisi dan koalisi tidak berlaku sebagaimana dalam sistem parlementer.

“Demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, tapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Konstitusi adalah yang paling tinggi,” tegasnya.

Megawati menyampaikan bahwa PDI-P akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Namun, partainya tidak akan ragu mengkritik keras jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan amanat penderitaan rakyat.

“Kami akan bersuara lantang terhadap setiap penyimpangan dari nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, dan hukum yang berkeadilan,” sebutnya.

Ia menekankan posisi PDI-P sebagai partai ideologis yang berpijak pada kebenaran dan nilai-nilai ajaran Soekarno. Oleh karena itu, partai akan menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada di rel konstitusi.

Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa keberpihakan politik bukan diukur dari berada di dalam atau luar pemerintahan, melainkan dari komitmen terhadap kebenaran dan moralitas.

“Keberpihakan sejati adalah tentang kesetiaan pada rakyat, bukan sekadar kursi kekuasaan,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader PDI-P untuk terus memegang teguh peran strategis partai sebagai kekuatan ideologis dan pelopor perjuangan rakyat.