Pencairan dana tersendat, sejumlah dapur MBG di beberapa daerah hentikan operasional

JAKARTA: Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat tersendatnya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

Dihimpun dari berbagai media, penghentian layanan ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Di Banten, sebagaimana dilaporkan Kompas.id pada Selasa (9/6), sejumlah SPPG di Kabupaten Tangerang menghentikan operasional sementara karena anggaran belum cair. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang Priyo Basuki membenarkan bahwa SPPG Bunar Sukamulya dan SPPG Balaraja 2 berhenti beroperasi akibat dana operasional yang belum turun. 

Sementara itu, penghentian operasional SPPG Kresek Renged 2 disebut bukan karena masalah anggaran, melainkan karena ahli gizi dan akuntan mengundurkan diri sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan.

”Anggarannya belum turun. Kalau SPPG Kresek Renged 2 berhenti operasi karena ahli gizi dan akuntan mengundurkan diri sehingga operasionalnya tidak bisa dilaksanakan,” kata Priyo.

Kendala serupa juga sempat terjadi pada 28 SPPG di Kota Serang. Namun, Koordinator Wilayah BGN Kota Serang Nuni Pratiwi menyampaikan, seluruh SPPG tersebut telah kembali beroperasi setelah dana operasional dari BGN dicairkan. Ia menegaskan penghentian sementara itu tidak berkaitan dengan sanksi dari BGN.

Di Jawa Tengah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang membenarkan adanya sejumlah SPPG yang menghentikan operasional karena belum menerima pencairan dana dari BGN.

Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang Bagus Anindito mengatakan, pihaknya masih mendata jumlah SPPG yang terdampak. Menurut dia, keterlambatan pencairan dana terjadi karena proses penajaman anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah.

Ia membantah keterlambatan tersebut terkait pergantian pimpinan BGN yang sebelumnya tersangkut kasus korupsi. "Sebenarnya bukan tidak cair, ya, mungkin belum cair. Karena saat ini kan sedang ada penajaman dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu," kata Bagus dikutip dari Kompas.com, Selasa (9/6).

Bagus menyebut keterlambatan pencairan dana operasional bukan hal yang luar biasa mengingat banyaknya SPPG yang harus dilayani sistem keuangan negara. Ia mengatakan, sistem pencairan dana memiliki keterbatasan sehingga proses penyaluran dapat memerlukan waktu.

Sementara di Jawa Timur, Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, puluhan dapur MBG terpaksa menghentikan operasional akibat dana yang belum masuk ke rekening virtual masing-masing SPPG.

Seperti dilaporkan CNN, Rabu (10/6), di Kabupaten Ponorogo, misalnya, 21 SPPG dilaporkan berhenti beroperasi karena dana program belum cair. Emil mengatakan pihaknya akan menyampaikan temuan tersebut kepada BGN agar segera ditindaklanjuti.

Menurut Emil, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kendala pencairan dana kerap berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi yang masih perlu dilengkapi oleh SPPG.

Dana operasional program disalurkan langsung ke rekening virtual masing-masing SPPG, sementara kewenangan pencairan berada di bawah BGN. Meski demikian, ia menyatakan optimistis persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.

Di sisi lain, sejumlah SPPG juga menghentikan operasional karena persoalan pemenuhan standar dan perizinan. Di Jawa Timur, sebanyak 372 SPPG disuspensi oleh BGN karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Emil meminta pengelola segera melengkapi persyaratan tersebut dalam masa toleransi yang diberikan. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mempersulit proses perizinan, namun standar kesehatan masyarakat dan lingkungan tetap harus dijaga.

KPPG Semarang juga mencatat sekitar 100 SPPG di wilayah kerjanya ditutup sementara karena fasilitas IPAL yang belum memenuhi ketentuan BGN. Pengelola diminta melakukan perbaikan sebelum kembali diizinkan beroperasi, dengan masa penghentian rata-rata sekitar satu pekan hingga perbaikan selesai dilakukan.

Terkait pencairan dana operasional, BGN sebelumnya menyatakan, informasi mengenai penghentian sementara program MBG tidak benar, meski mengakui adanya kendala teknis dalam penyaluran dana operasional.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis 5 Juni, BGN menyebut pencairan anggaran melalui mekanisme top up untuk seluruh SPPG telah dilaksanakan pada tanggal tersebut. BGN juga menegaskan pencairan dana berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan layanan program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan persoalan yang terjadi merupakan kendala teknis yang telah teratasi dan bukan masalah besar.